KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

KONSERVASI HUTAN, PONTIANAK, KOMPAS - Selama tiga bulan terakhir sudah lima pejabat pemerintah, mantan pejabat di tingkat daerah, dan delapan pengusaha yang ditahan terkait kasus kejahatan kehutanan. Jumlah pejabat ataupun pengusaha dipastikan akan bertambah karena tim penegak hukum bidang kehutanan yang terdiri atas beberapa lembaga masih melakukan pemeriksaan dei daerah.

Direktur Jendral Pelindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Darori mengemukakan hal itu pada Kamis (8/7) di Pontianak, Kalimantan Barat. “Pejabat dan pengusaha yang sudah ditahan itu berasal dari Sumatera Utara dan Kalimantan timur. Sebentar lagi tim akan turun ke Kalimantan Barat untuk mendengarkan ekspose pelanggaran kehutanan dari bupati dan wali kota karena ternyata sampai hari ini tidak ada satu pun bupati dan wali kota yang melaporkan pelanggaran kehutanan hingga akhir Mei 2010 seperti yang diminta Menteri Kehutanan,” kata Darori.

Lembaga yang terlibat dalam tim penegak hukum bidang kehutanan antara lain Kementerian kehutanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Pelanggaran hukum bidang kehutanan di Sumatera Utara dan kalimantan Timur umumnya berupa alih fungsi kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara tanpa ada izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan.

Di Sumatera Utara, luas hutan yang teridentifikasi bermasalah serta menyebabkan pengusaha dan pejabat ditahan sekitar 30.000 hektar. “Di Kalimantan Timur hutan yang berfungsi menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 300.000 hektar, yang melibatkan 42 perusahaan. Yang menjadi lahan pertambangan 600.000 hektar, dengan melibatkan 181 pengusaha. Di Sumatera Utara sebentar lagi juga akan ada sekitar 15 pengusaha yang akan diperiksa,” kata Darori.

Selain Kalimantan barat, tim penegak hukum kehutanan juga sedang menyiapkan pemeriksaan di Papua. “Belum lama ini  terungkap upaya penyelundupan 15.000 kayu dari Papua melalui kerja sama Kementerian Kehutanan dan badan Reserse Kriminal Polri,” ujar Darori.

Kini, tuturnya, juga sedang di upayakan pembaruan penggunaan anggaran hasil lelang kejahatan kehutanan. Untuk menghindari penyuapan, insentif yang berasal dari hasil lelang akan diberikan kepada penegak hukum.

Hasil lelang yang akan digunakan untuk keperluan hukum itu mencapai 30 persen dari nilai lelang. “Sepuluh persen untuk insentif penegak hukum; 10 persen untuk proses hukum, seperti menghadirkan saksi dan sebagainya; serta 10 persen lagi untuk operasi berikutnya sehingga kami tidak akan selalu bergantung pada ketersediaan anggaran,” tutur Darori. (AHA)

Sumber:
KOMPAS
Jum’at, 09 Juli 2010
Hal. 24
AHA