KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

http://www.suarapembaruan.com/News/2003/06/13/Kesra/kes03.htm

52 Kepala Desa Toba Samosir Datangi KLH

Warga Desak Menneg LH Rekomendasikan Tutup TPL

JAKARTA – Sejak beroperasinya kembali PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang
kini berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL), kondisi masyarakat
di Porsea makin mengkhawatirkan. Bau menyengat dari pabrik yang hanya
berjarak 300 meter dari permukiman penduduk itu pun dirasakan makin
menyengsarakan warga. Anak-anak pun tak lagi bersemangat ke sekolah karena
tak tahan dengan bau busuk yang kian menyengat di siang hari.

Dalam enam bulan terakhir sejak PT TPL “resmi” dibuka, telah tiga ekor
kerbau mati, ikan-ikan di kolam pun tak dapat bertahan karena limbah dari
pabrik itu nyatanya masih menyebar ke mana-mana. Tunas-tunas tanaman juga
mati. Hasil panen menurun drastis. Jika sebelumnya dari satu rantai
(sepertiga hektare sawah) dihasilkan 300 kg beras, kini paling banyak hanya
170 kg.

Hal itu diungkapkan oleh Sogar Manurung, Payaman Manurung, Parundingan
Sitorus, resman Manurung, Nenti Boru Sitorus, Banjar Tambunan serta Hotman
Sirait mewakili 52 kepala desa dari Kecamatan Porsea, Lumbanjulu dan Uluan
Kabupaten Toba Samosir, Tapanuli Utara saat menemui Menteri Negara
Lingkungan Hidup (Menneg LH) Nabiel Makarim di Jakarta, Kamis (12/6).

Sebelumnya, Senin (9/6) lalu sebagian dari kepala desa itu juga berdialog
dengan jajaran redaksi Suara Pembaruan . “Kami tidak ingin mendengar
jawaban yang macam-macam dari Pak Menteri. Kami ke sini untuk mendesak
Bapak agar mengeluarkan rekomendasi untuk menutup Indorayon. Hanya satu
yang ingin kami tahu di sini, sesuai kewenangan Bapak, apakah kantor ini
mau merekomendasikan tutup Indorayon?” kata Sogar Manurung, Kepala Desa
Janjimatogu Kecamatan Lumbanjulu.

“Warga mendesak kami agar secepatnya menemui pemerintah di Jakarta.
Sampai-sampai mereka rela iuran untuk menanggung seluruh biaya kami ke
sini,” kata Tambunan, kepala desa.

Aparat Berkeliaran

Nenti Boru Sitorus, satu-satunya kepala desa yang ikut dalam rombongan,
menambahkan, penolakan warga terhadap PT TPL itu jangan diartikan sebagai
sikap yang anti industri. Menurut dia, warga sepenuhnya menyadari kehadiran
industri setidaknya akan membantu perkembangan ekonomi desa. “Tapi bukan
seperti ini yang kami inginkan. Sepanjang hari kami dipaksa menghirup udara
yang semua orang juga tahu kalau itu membahayakan kesehatan. Lingkungan
kami pun rusak. Karena itu Pak Menteri, bantulah kami untuk menyelamatkan
lingkungan dan masa depan anak-anak kami,” katanya.

Sementara itu, Parundingan Sitorus Kepala Desa Tangga Batu II Kecamatan
Porsea mengungkapkan hingga kini telah 22 orang warga ditangkap dan
dipenjarakan, termasuk empat kepala desa dan dua orang pendeta karena
menolak kehadiran PT TPL. Menurut dia, warga pun ketakutan dan merasa tak
tentram karena sepanjang hari aparat Brimob berkeliaran di desa-desa. Sejak
akhir tahun lalu, dia menambahkan, aparat memang menjadi lebih sering
“membawa” warga tanpa alasan yang jelas.

Menanggapi hal tersebut Menneg LH mengatakan bahwa kewenangan menutup PT
TPL bukan di KLH, tapi merupakan keputusan bersama di kabinet. Dia
menegaskan, berkaitan dengan permasalahan Indorayon itu ia telah
berkali-kali mengirim staf untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan.
Selama ini, dia menambahkan, KLH pun telah memberi masukan ke kabinet
mengenai keluhan masyarakat di Porsea.

“Bukan wewenang saya untuk mengatakan tutup Indorayon. Lalu, apakah dengan
mengatakan tutup itu akan memberikan hasil yang baik? Saya menjalankan
tugas dengan cara-cara yang saya pandang paling efektif. Kalau saya tidak
mengatakan itu ditutup atau dibuka, ya itulah cara yang terbaik. Karena,
menteri yang lalu mengatakan ditutup tapi nyatanya dibuka juga? Itu taktik
yang salah dan saya tak mau melakukan kesalahan yang sama,” katanya.

Meski demikian, Menneg LH menjanjikan secepatnya akan mengirim tim untuk
mengumpulkan bukti-bukti berkaitan dengan matinya binatang ternak dan
kuncup tanaman. Dikatakan, selama ini pemerintah sulit mengumpulkan
bukti-bukti tersebut sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan pabrik
itu tak layak dibuka. “Dalam dua hari ini saya akan kirim orang ke sana,
apakah dari staf KLH atau dari luar. Hasilnya, akan kita lihat dan
disampaikan ke kabinet. Kalau memang melanggar peraturan ya tentu akan ada
tindakan tegas,” katanya. (HD/E-5)