KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Setelah hampir delapan tahun sejak menandatangani Konvensi Stockholm, akhirnya Indonesia akan segera meratifikasi Konvensi Stockholm, mengikuti 163 negara lain yang telah meratifikasinya. Pada tanggal 12 Mei 2009 Sidang Paripurna DPR-RI memutuskan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) menjadi undang-undang.

Sepuluh fraksi di Komisi VII DPR-RI yaitu Fraksi Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Fraksi Partai Bintang Reformasi, Fraksi Partai Damai Sejahtera, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan pandangan akhir yang menyetujui usulan Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Stockholm. Sebelumnya pada tanggal 6 Mei 2009, 10 fraksi tersebut telah menandatangani naskah RUU Pengesahan Konvensi Stockholm bersama-sama dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda.

Konvensi Stockholm berkaitan sekali dengan bahan pencemar organik persisten, yaitu senyawa kimia yang memiliki sifat-sifat persisten atau tidak mudah mengalami degradasi, bioakumulatif atau cenderung mengalami akumulasi pada sistem lingkungan terestrial dan akuatik serta dapat berpindah lintas batas negara dan benua (long-range transboundary movement). Bahan pencemar organik persisten atau biasa disebut bahan POPs tersebut, dewasa ini banyak digunakan manusia seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, bahan POPs dapat mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia baik secara langsung atau melalui rantai makanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh negara-negara maju, paparan bahan POPs dalam jangka panjang dapat menyebabkan antara lain penyakit kanker, kerusakan pada sistem susunan saraf, sistem kekebalan tubuh, gangguan sistem reproduksi dan perkembangan pada bayi dan balita walaupun dalam konsentrasi yang sangat rendah. Selain itu, paparan bahan POPs pada lingkungan dapat menyebabkan penurunan populasi burung, ikan, dan penipisan sel kulit telur burung pemakan ikan.

Saat ini terdapat dua belas jenis senyawa kimia yang memenuhi kriteria sebagai bahan POPs atau yang dikenal dengan nama the dirty dozen. Kedua belas senyawa kimia tersebut diklasifikasikan sebagai POPs pestisida, POPs bahan industri, dan POPs yang terbentuk tidak sengaja dari kegiatan manusia. Yang termasuk POPs pestisida adalah Aldrin, Chlordane, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Mirex, dan Toxaphene. Adapun Hexachlorobenzene (HCB) merupakan bahan POPs yang digunakan dalam kegiatan industri sedangkan Polychlorinated Biphenyls (PCBs) digunakan sebagai minyak trafo dan kapasitor. Dioxin (PCDDs) dan furan (PCDFs) merupakan hasil samping proses pembakaran yang tidak sempurna dari kegiatan industri atau kegiatan lainnya, seperti pembakaran sampah dan kebakaran hutan.

Kekhawatiran akan dampak beredarnya bahan POPs mendorong negara-negara menyepakati pengaturan pelarangan penggunaan 12 bahan POPs pada tahun 2001 dalam Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten). Konvensi Stockholm diadopsi pada tanggal 23 Mei 2001 oleh 151 negara termasuk Indonesia dan berlaku pada tanggal 17 Mei 2004. 

Ratifikasi Konvensi Stockholm merupakan langkah menuju keanggotaan Indonesia sebagai negara pihak pada Konvensi Stockholm. Manfaat yang dapat diperoleh dari keanggotaan ini antara lain adalah sebagai berikut.

  • Pada aspek keamanan, sebagai negara kepulauan yang terletak pada lintasan di antara dua benua, Indonesia dinilai rawan sebagai jalur transit perpindahan bahan POPs dengan sengaja. Melalui ratifikasi Konvensi Stockholm, diharapkan perlindungan terhadap keamanan nasional Indonesia dari pengaruh bahan POPs dapat ditingkatkan, sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Stockholm.
  • Ratifikasi Konvensi Stockholm akan meningkatkan status Indonesia menjadi negara pihak. Status Indonesia sebagai negara pihak akan memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan di tingkat internasional mengenai POPs sesuai dengan kepentingan nasional.
  • Sebagai negara pihak, Indonesia dapat memanfaatkan program-program bantuan teknis dan bantuan finansial dari Konvensi Stockholm. Salah satu bantuan teknis yang dapat digunakan Pemerintah adalah pemanfaatan Clearing House Mechanism. Mekanisme ini dirancang untuk membantu negara pihak dan pemangku kepentingan lainnya dalam perumusan kebijakan yang tepat untuk mengurangi atau menghapuskan pelepasan POPs ke lingkungan, dengan menyediakan informasi yang transparan, netral, efisien dan user friendly.

Dengan diratifikasinya Konvensi Stockholm, secara teknis dan ekonomis tidak akan mempengaruhi berjalannya dunia industri nasional, karena sepuluh bahan POPs telah dilarang penggunaannya sejak tahun 2001, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Baracun. Adapun bahan POPs yang dihasilkan secara tidak sengaja, terutama dioxin dan furan, pengurangan dan penghapusannya tidak akan diterapkan secara langsung atau serta merta melainkan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan berdasarkan teknologi yang tersedia serta dapat diterapkan (best available technique and best environmental practices). /AHS

Sumber:
Asisten Deputi Urusan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Jalan D.I. Panjaitan Kav.24, Gedung A Lt. V
Jakarta Timur
Telepon/faksimili (021-8517185),
e-mail:
azidnurhuda@yahoo.com

***