KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Millennium Summit menentukan target, Monterrey menebarkan janji-janji, tetapi bagi banyak peserta yang meninggalkan PrepCom III, pertanyaan utamanya adalah apakah Johannesburg benar-benar akan berhasil dalam menentukan program aksi untuk meningkatkan implementasi dari tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Maksud dari PrepCom III adalah untuk mempertimbangkan Chairman’s Paper dan membahas cara-cara untuk memperkuat kerangka kerja kelembagaan untuk pembangunan berkelanjutan, serta untuk mengevaluasi dan menentukan peran masa depan dan program kerja Komite Pembangunan Berkelanjutan (KPB): PrepCom III juga diharapkan dapat menyepakati teks dokumen yang mencakup hasil-hasil pengkajian ulang dan penilaian sebagai kesimpulan dan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut untuk disampaikan ke PrepCom IV sebagai informasi. Paling sedikit, para delegasi berharap untuk dapat menghasilkan beberapa teks yang secara garis besar disetujui. PrepCom III tidak berhasil mencapai objektif-objektif tersebut dan dengan demikian gagal untuk melaksanakan mandatnya. Kekurangan dan kekecewaan terhadap pertemuan ini dituduhkan kepada beberapa faktor dari proses negosiasi, baik internal maupun eksternal, termasuk lemahnya komitmen politik, kesenjangan-kesenjangan pada ingatan kelembagaan (institutional memory, pengelolaan buruk tugas-tugas PrepCom, dan kurangnya kejelasan pada bagaimana proses keseluruhan seharusnya dikelola guna mencapai tujuan-tujuan PrepCom.

Perasaan yang umumnya dirasakan oleh banyak pihak adalah bahwa masalah-masalah yang terlihat pada sidang ini menandakan adanya kebutuhan yang amat sangat untuk mengumpulkan dukungan politis tingkat tinggi yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan Johannesburg. Banyak pihak merasa bahwa hambatan-hambatan logistik dan kurangnya pengarahan menimbulkan kesempatan bagi delegasi tertentu untuk mencoba menghindari keputusan-keputusan dan prinsip-prinsip yang telah disepakati di Rio, sambil mendesak digunakannya bahasa yang akan membuat perjanjian-perjanjian multilateral tentang lingkungan lebih rendah dari peraturan-peraturan WTO. Namun demikian, banyak delegasi dengan pengalaman dari proses Rio merasa bahwa terlalu dini untuk memberikan penilaian tentang nasib Konferensi Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan (KTTPB); dengan berpendapat bahwa apa yang terjadi selama PrepCom III merupakan tahap yang tidak terhindarkan dalam proses negosiasi multilateral apapun, termasuk proses persiapan Rio. Sebagai Sekretaris Jenderal KTTPB Nitin Desai mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada akhir sidang, “Batu ujian dari suatu negosiasi bukan hanya mencapai kesepakatan, tetapi apakah kesepakatan tersebut memenuhi tantangan dari konferensi.”

Agar proses semacam ini berhasil, tiga aspek negosiasi, yaitu proses, isi, dan arah, sangat penting untuk dinyatakan dengan jelas. Aspek-aspek ini bergantung pada keberadaan, atau ketiadaan kemauan dan keterlibatan politis. Analisis ini akan mengkaji ulang ketiga aspek ini, dengan mengingat mandat PrepCom III dan upaya untuk melihat tantangan dan kesempatan di masa mendatang seiring dengan melangkahnya para delegasi menuju PrepCom IV di Bali.

Terhanyut Di Sungai Timur

Sejak permulaan, sudah jelas bahwa ada yang tidak beres dengan Prepcom-III: Tiga faktor yang menurut para observer merupakan hal-hal yang menyebabkan ketidakberesan tersebut adalah Buruknya persiapan posisi-posisi kelompok, kurangnya panduan dari Biro, dan keterbatasan waktu karena adanya batasan anggaran PBB.

Banyak delegasi, terutama dari G-77/ Cina, yang tidak terlalu siap untuk pertemuan tersebut: Pertemuan persiapan kelompok tersebut pada saat periode antarsidang dilaksanakan bersamaan dengan Konferensi Internasional untuk Pembiayaan Pembangunan di Monterrey – seminggu sebelum PrepCom III. Ini berarti bahwa para negosiator kunci tidak hadir dan kedatangan mereka yang terlambat dari Monterrey atau dari negaranya masing-masing juga memperlambat pembahasan posisi kelompok di New York. Buruknya persiapan tidak terbatas hanya pada kelompok-kelompok negara berkembang. Beberapa kalangan mengatakan bahwa itupun mengalami beberapa masalah dalam mengkoordinasikan posisi kelompok, begitu pula AS yang berulangkali meminta penangguhan pembahasan untuk memberikan lebih banyak waktu untuk persiapan.

Peranan Biro selama dua minggu lalu juga perlu mendapatkan pertimbangan. Sebagian tanggungjawab atas buruknya persiapan kelompok berkaitan dengan tidak adanya pedoman dari Biro tentang arah kerja. Salah satu alasan yang dikemukakan bagi kurangnya pengarahan adalah kenyataan bahwa, sama seperti kelompok-kelompok regional lainnya, Biro tidak melakukan pertemuan antarsidang. Biro hanya bertemu sehari sebelum sidang, yaitu 24 Maret, sehingga hal ini membatasi kemampuan kelompok-kelompok regional untuk secara efektif menyerasikan persiapan mereka dengan perencanaan Biro. Hal ini juga menghalangi kemampuan Biro untuk mengambil keputusan strategis dalam kaitan pemotongan anggaran PBB. Selain itu, mengandalkan Internet sebagai satu-satunya sumber dokumentasi merupakan gagasan yang buruk; karena beberapa delegasi tidak dapat mencetak dokumen-dokumen. Hal ini tidak hanya menghambat persiapan kelompok, tetapi juga menyebabkan kebingungan karena para delegasi menggunakan berbagai versi teks selama negosiasi. Pada satu ketika bahkan ada empat versi yang berbeda dari satu referensi teks yang sama yang digunakan oleh para delegasi dalam satu working group.

Tampaknya ada pula perbedaan pendapat yang signifikan di antara anggota Biro tentang proses yang seharusnya dikelola, terutama tentang sifat dokumen yang akan dinegosiasikan. Pendapat-pendapat yang berbeda sebagian karena beberapa anggota masih memandang proses persiapan sebagai pertemuan KPB yang rutin, yang berbeda dari proses persiapan ini mengingat sifat hasil-hasilnya. KPB cenderung berfokus pada pernyataan-pernyataan politis, dan bukan pada hasil-hasil yang berorientasi aksi seperti yang dituntut oleh Summit.

Fungsi Biro juga terhambat dengan adanya peran ganda para anggotanya – menyediakan pedoman yang tidak memihak kepada proses, sementara juga memastikan bahwa kepentingan-kepentingan regional mereka terpenuhi. Namun demikian, wakil-wakil regional tidak mendapatkan mandat politis dari kelompok-kelompok yang bernegosiasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah situasi dapat diperingan seandainya peran anggota Biro terbatas hanya memimpin proses, dan hirauan-hirauan regional ditujukan melalui Biro yang diperluas.

Terlalu sederhana untuk menyalahkan Ketua mengenai kurangnya kinerja sidang, seperti yang cenderung dilakukan beberapa kalangan; namun demikian, kepemimpinan memerlukan Ketua dan Biro yang tangguh, dan Sekretariat yang efektif, dengan didukung oleh keterlibatan politis, baik di PBB dan di tingkat pemerintahan nasional. Sejalan dengan hal ini, banyak pihak yang menginginkan lebih banyak keterlibatan Sekretaris Jenderal WSSD dalam proses ini. Banyak pihak merasa bahwa kehadiran Sekretaris Jenderal WSSD akan dapat meningkatkan semangat para delegasi.

Waktu yang disediakan untuk PrepCom tidak mencukupi. Seluruh minggu pertama hanya diperuntukkan untuk mendengarkan pendapat dan menerima komentar dari para delegasi tentang Chairman’s Paper. Hal ini sangat menghabiskan waktu, dan tidak dipermudah dengan adanya ketentuan bahwa pertemuan-pertemuan harus berakhir pada pukul 18.00 karena keterbatasan anggaran PBB. PrepCom juga juga kehilangan satu hari kerja penuh pada hari Jumat Agung. Walaupun banyak yang mengeluhkan tentang dampak pengurangan anggaran pada pelayanan-pelayanan konferensi – ketersediaan alih bahasa, mikrofon dan fasilitas pertemuan, dan diseminasi dokumen – perlu dicatat bahwa ada konsensus pada Komite ke-5 Sidang Umum PBB untuk memotong anggaran sampai US$ 75 juta. Jelas, para delegasi, terutama dari G-77/ Cina, tidak mengantisipasi berapa besar hal tersebut akan mempengaruhi pekerjaan mereka.

Ketika teks akhirnya dikeluarkan pada awal minggu kedua, teks tersebut berwujud teks kompilasi yang lima kali lebih panjang daripada Chairman’s Paper yang asli, Teks ini mendapat kritikan dari banyak peserta yang menilai bahwa teks tersebut sulit dipergunakan dan dinegosiasikan, Beberapa peserta mepertanyakan mengapa masukan-masukan tidak dimintakan selama periode antarsidang guna kompilasi yang tepat waktu. Untuk pengelolaan waktu yang tidak efisien, beberapa pihak menyalahkan buruknya kepemimpinan, terutama ketidakmampuan untuk mengatasi maslah keterbatasan logistik. Beberapa peserta merasa bahwa mempersiapkan Chairman’s Paper yang ringkas dan telah direvisi berdasarkan masukan-masukan dan bukan membuat teks kompilasi akan lebih mengefisienkan pekerjaan. Namun, peserta-peserta lain menyadari bahwa teks kompilasi, walaupun tidak efisien merupakan bagian penting dari proses.

Mengikuti Arus Bawah

Pertanyaan yang sering terdengar di koridor-koridor adalah “Apa yang harus kita lakukan?” sesuai mandat yang diberikan oleh Sidang Umum (Resolusi 55/199), sidang harus mempersiapkan dokumen yang ringkas dan terfokus yang akan menyerukan kemitraan global untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendekatan terhadap implementasi Agenda 21 yang terintegrasi dan terfokus pada strategi. Para delegasi tampaknya belum jelas tentang substansi dokumen yang akan memasikan deliverables. Kebingungan ini tampak jelas dari isi teks-teks kerja dan sifat dari pembahasan, yang cenderung mengikuti kecenderungan KPB untuk memberikan pernyataan-pernyataan politis daripada aksi konkrit.
Hambatan utama adalah pengembalian kepada teks negosiasi yang “lelah” oleh para delegasi AS, Kanada, Australia, dan Saudi Arabia yang berusaha membuka kembali pembahasan lama, hal itu merupakan suatu taktik yang sama saja dengan menegosiasikan kembali aspek-aspek Agenda 21. sementara itu, fokus G-77/Cina adalah pada teks tentang ODA dan mekanisme-mekanisme baru yang sebelumnya telah disepakati. Kekurangan lainnya adalah kegagalan untuk menangani bagaimana aksi-aksi baru akan diimplementasikan, atau bagaimana aksi-aksi yang diusulkan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Berulang kali dilakukan upaya untuk mempergunakan bahasa dari Monterrey dan Doha dan bahkan Agenda 21, daripada mempergunakan formulasi-formulasi baru yang dapat lebih baik menangani isu-isu implementasi pembangunan berkelanjutan. Hal ini jelas menimbulkan rasa frustrasi, dan para delegarsi mempertanyakan tentang nilai tambah KTTPB, serta apakah para pemimpin dunia akan diundang ke Pertemuan Puncak hanya untuk mengadopsi kembali kesepakatan-kesepakatan sebelumnya.

Kekurangan lainnya adalah penekanan pada aksi-aksi oleh negara-negara berkembang tanpa mengacu kepada aksi-aksi yang diperlukan di negara-negara maju. Beberapa pihak menganggap bahwa teks kompilasi lebih condong pada kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang daripada suatu program aksi yang global. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu delegasi, semua negara-negara maju diminta untuk “mengeluarkan buku cek mereka”. Pendekatan yang timpang ini dapat menimbulkan kebuntuan dalam pembahasana atas isu-isu seperti governance nasional, dan dengan tidak sengaja dapat merupakan serangkaian persyaratan baru bagi negara-negara berkembang.

Riak dan Arus Balik Lain

Pembahasan atas dua kategori hasil-hasil mengemuka – Type 1 yang merupakan hasil-hasil yang secara multilateral dinegosiasikan dan disepakati, dan Type 2 yang akan mencakup serangkaian komitmen-komitmen dan implementasi kemitraan yang bersifat sukarela dant idak dinegosiasikan. Banyak negara-negara berkembang tetap skeptis terhadap hasil-hasil Type 2, dengan alasan bahwa hasil-hasil tersebut akan mengurangi komitmen politik. Namun demikian, beberapa pihak mempertanyakan adanya keinginan kuat Sekjen KTTPB untuk mendorong hasil-hasil Type 2, dan berspekulasi bahwa hal ini timbul dari keinginan untuk mendapatkan hasil yang pasti yang dapat menarik peserta tingkat tinggi di KTTPB.

Siap untuk Bali

Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada PrepCom III menghasilkan kesimpulan bahwa situasi saat ini merupakan hasil dari kurang jelasnya isi, pengarahan, dan proses negosiasi: Seperti yang dengan cepat dapat dikemukakan oleh para veteran Rio dan proses-proses yang sejenis, hal ini merupakan tahap yang tidak terhindarkan dalam proses persiapan, dan dengan demikian, tidaklah realistis untuk mengharapkan yang lebih banyak dari ini. Namun, tetap ada pertanyaan apakah dua minggu yang baru lalu tersebut dapat saja dikelola dengan cara lain. Para delegasi yang berpengalaman mengatakan bahwa pengaturan waktu merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menghasilkan teks konsensus; menjelaskan bahwa teks demikian di waktu yang salah dapat membahayakan kelangsungan proses. Tahap yang sulit ini kiranya dapat menjadi penentu identitas negosiasi ini yang walaupun dibangun di atas dasar KPB bukan merupakan KPB. Tahap ini juga merupakan fase yang diperlukan untuk mengekang harapan-harapan yang ambisius tentang KTTPB dan untuk menentukan gagasan-gagasan yang jelas dan dapat diimplementasikan.

Tantangan yang d hadapi PrepCom IV adalah bagaimana mengalihkan perdebatan dari fokusnya kepada formulasi kebijakan dan memberikan lebih banyak pedoman bagi implementasi konkrit. Namun, juga tidak mudah untuk mengalihkan proses yang dibangun atas dasar budaya formulasi kebijakan ke proses yang berdasarkan aksi nyata. Untuk itu, perlu ditentukan suatu arah aksi yang didasarkan atas kerangka yang jelas yang dapat disumbangkan oleh para delegasi. PrepCom IV di Bali juga harus memastikan bahwa program implementasi yang baru memiliki perspektif yang global.

Walaupun ada kekurangan-kekurangan pada PrepCom III, tetap ada harapan bahwa Johannesburg akan berakhir dengan suatu “gebrakan” dan bukan rintihan. Namun, apakah “gebrakan” ini akan menghasilkan suatu dunia baru yang berani dengan energi “baru” untuk mengimplementasikan Agenda 21, atau justru membuat dunia harus megap-megap kekurangan udara untuk dihirup, bergantung pada apakah negara-negara akan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengembalikan proses agar mengarah kepada pernyataan nyata yang sering terdengar, yaitu “hasil-hasil yang terikat oleh waktu dan berorientasi aksi.”

Berbagai Sumber