KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Segera Ratifikasi Konvensi Stockholm

"Persistent Organic Pollutants" (POPs), salah satu ancaman serius bagi manusia dan lingkungan hidup. Karena itu, Indonesia akan segera meratifikasi Konvensi Stockholm, kata Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof Ir. Rachmat Witoelar kepada wartawan sesuai acara peluncuran Dokumen National Implementation Plan (NIP) tentang Pengurangan dan Penghapusan POPs di hotel Four Seasons (Selasa 29 Juli).

Konvensi Stockholm atau sebutan resminya "Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutans (POPs)" adalah satu kesepakatan lingkungan global yang dikembangkan oleh UNEP (United Nations Environtmenal Programme) sejak 23 Mei 2001 untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak buruk Pencemar Organik yang Presisten. Sifat POPs yang tidak mudah terurai melalui proses kimia, fisika dan biologi menyebabkan terjadi akumulasi organik pencemar sehingga mengancam kesehatan manusia dan lingkungan. Terjadi mutasi gen, penyakit kanker dan cacat, adalah salah satu dampak dari akumulasi pencemar organik tersebut. Dokumen yang diluncurkan ini merupakan uraian Pelaksanaan Rencana Nasional untuk mengatasi pencemar organik itu.

Sifatnya yang akumulatif dan berproses dalam waktu panjang kerap menyebabkan masyarakat kurang hirau terdapat dampak buruk yang ditimbulkannya. Pencemar Organik Presistens (POPs), pada dasarnya merupakan produk manusia yang tak sengaja, atau produk sampingan dalam proses industri. POPs antara lain bersumber dari bahan kimia industri, pembakaran tak sempurna, dan obat anti hama pada sektor pertanian. Setidaknya terdapat 12 bahan POPs yang dikenal selama ini, yakni, Aldrin, Cholordane, DDT Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Mirex, Toxaphene, Hexachlorbenzene (HCB), Polichlorinated Biphenyl (PCB), Dioxins, dan Furans.

Hasil inventarisasi tahun 2003 memang tidak mengungkapkan ada impor, ekspor dan simpanan pestisida POPs, tetapi residu pestisida POPs masih terdeteksi di dalam air, sedimen dan tanah.

Bila Indonesia telah meratifikasi Konvensi Stockholm, maka Indonesia wajib melakukan upaya mengatasi ancaman Pencemar Organik Presitens tersebut. Menurut Imran Farooqie, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang pengembangan organisasi Industri, di Asia yang belum menandatangani Konvensi Stockholm tinggal Indonesia, Malaysia dan India.

Deputi IV Menteri Negara Lingkungan Hidup bidang B3 dan Limbah B3, Yanuardi Rasudin menjelaskan, selain ratifikasi Konvensi Stockholm yang kini prosesnya berada di DPR, pemerintah juga akan segera menerbitkan sejumlah peraturan mengenai hal ini. Asisten Deputi Urusan Administrasi Pengendalian Limbah B3, Ir Muh Ilham Malik MSc berharap dokumen yang telah diluncurkan bisa menjadi milik bersama dari semua pihak, baik instansi pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat dalam kerangka melindungi kesehatan masyarakat. Bahkan lebih dari itu bisa jadi acuan lembaga-lembaga internasional yang berkaitan dengan pelaksanaan pengurangan dan penghapusan bahan-bahan POPs di Indonesia.  Paulus Londo

Sumber:
Suara Akar Rumput
Hal 8, 4-10 Agustus 2008