KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Paris (ANTARA News/AFP) – Konferensi iklim PBB pada 7 hingga 18 Desember, pada awalnya diajukan sebagai pelengkap perjanjian baru untuk menangani emisi gas rumah kaca dan dampaknya setelah 2012.

Kemajuan yang lamban dalam pembicaraan, khususnya oleh para politikus Amerika Serikat, membuat pertemuan tersebut dipandang sebagai cara terbaik untuk membentuk kerangka perjanjian, yang detilnya akan digodog tahun depan.

Di bawah ini adalah masalah utama yang dibahas:

Pengurangan emisi: Masalah terbesar adalah menghimpun janji untuk mengurangi emisi pada 2020, karena ini dipandang sebagai tahapan penting menuju sasaran tahun 2050, yakni mengurangi separoh polusi karbon tahunan.

Pengurangan emisi memerlukan biaya ekonomi, karena berkaitan dengan efesiensi energi dan penggantian teknologi yang lebih bersih. Dalam hal ini, faktor harga menjadi bahasan penting di tengah krisis keuangan global belakangan ini.

Negara-negara kaya dituding sebagai penyebab pemanasan global dan dianggap lebih berkepentingan untuk mengatasinya.

Namun potensi "mimpi buruk" hari kemudian lebih banyak ditimbulkan dari negara-negara berkembang, yang telah mengurangi sedikitnya separoh dari tingkat emosinya sekarang.

China, India dan Brazil yang berpenduduk besar adalah negara yang rakus pembakaran bahan bakar fosil dan pembalakan hutan, yang semua itu menambah dampak rumah kaca, pada saat mereka berlomba untuk mencapai kemakmuran.

Masalah besar lainnya adalah apakah konferensi akan berhasil mencapai tujuan untuk mengurangi separok emisi pada 2050, suatu sasaran yang didukung oleh negara-negara Kelompok Delapan (G8), namun ditentang oleh China.

Masalah Dana: Tujuannya adalah menghimpun dana untuk membantu negara berkembang mengubah penggunaan energi dari bahan bakar fosil ke energi yang lebih ekonomis namun berkarbon rendah. Ini penting untuk meningkatkan pertahanan dalam menghadapi perubahan iklim.

Negara-negara miskin ingin agar negara-negara industri menjanjikan sekitar satu persen dari produk domestik kotor (GDP) mereka per tahun, atau sekitar 400 miliar dolar, untuk membiayai sasaran ini.

Uni Eropa diperkirakan mereka perlukan 150 miliar dolar setiap tahunnya sejak 2020.

Solusi sementara di Kopenhagen adalah menghimpun dana awal beberapa miliar dolar, yang dimulai tahun depan.

Masalah hukum: Meskipun telah bertemu selama dua tahun, namun tak berarti waktu tercurah untuk masalah-masalah penting, termasuk ledakan politik dan masalah status hukum perjanjian itu di masa depan.

Negara-negara berkembang ingin agar Protokol Kyoto 1997 diperpanjang hingga 2012, ketika kesepakatan itu habis masa berlakunya, meskipun terdapat kendala dalam mekanisme pelaksanaannya.

AS meninggalkan Protokol Kyoto karena kesepakatan itu hanya ditujukan kepada negara-negara industri, bukan kelompok besar yang ditargetkan untuk mengurangi emisi.

Pembalakan hutan: Negara-negara tropis dengan hutannya yang besar mendesakkan rancana agar negara-negara tersebut bisa melestarikan hutannya, yang diperlukan untuk menyerap karbon dioksida (CO2) dari udara. Ini memerlukan biaya besar.

Namun proyek ini terkendala pada masalah pelaksanaan, seperti bagaimana menangani konservasi dan mencegah terjadinya korupsi, serta jaminan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk alih teknologi dan keperluan lain negara berkembang.

Seperti diketahui bahwa pembalakan hutan memiliki andil pada turunnya emisi karbon secara global, dari 20 persen menjadi 12 persen, menurut Proyek Karbon Global (GCP), saat sekitar 30 pakar iklim bertemu bulan ini.
(*)

Sumber:
Antara News – Bumi