KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Pontianak (ANTARA News) – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis
mengeluhkan aturan-aturan sektor kehutanan yang menimbulkan
ketidakadilan dan kurang memerhatikan kepentingan masyarakat lokal.

"Sekarang
ini, ilegal logging sudah tidak ada di Kalbar. Kalau pun ada yang
nebang, hanya untuk kepentingan lokal masyarakat setempat," katanya
sewaktu seminar kehutanan di Pontianak, Kamis.

Menurut Cornelis,
saat ini semua pihak baru ribut ketika isu tentang pemanasan global
semakin gencar, padahal harus diperjelas dahulu siapa yang sebenarnya
perusak hutan.

"Bayangkan, di masa lalu ada perusahaan yang
dapat izin HPH sampai satu juta hektare lebih. Bahkan, Putussibau, ibu
kota Kabupaten Kapuas Hulu, masuk dalam kawasan HPH," katanya.

Sementara
masyarakat yang tinggal di kawasan hutan tidak dapat menggunakan
kekayaan alam ekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Kalau nebang, mereka akan ditangkap. Jadi mereka hanya dapat melihat," katanya.

Ia juga mengeluhkan kebijakan yang berubah-ubah seperti menteri yang mencabut Undang-Undang hanya melalui Surat Edaran.

Cornelis
melanjutkan, sebagai kepala daerah ia wajib menyejahterakan rakyat.
"Kalau bisa buka tambang, bisa buka kebun, saya kasih izin. Masyarakat
juga perlu sejahtera," kata Cornelis.

Ia sepakat dengan upaya untuk menyelamatkan hutan dan dunia tetapi harus jelas aturannya.

Terhadap
izin untuk perkebunan seperti kelapa sawit, Cornelis mengatakan, tetap
terbuka asalkan perusahaan yang mengajukan permohonan mematuhi aturan
yang berlaku.

Setiap perusahaan yang sudah mendapat izin dari
kepala daerah harus melakukan survei mengenai areal yang bisa ditanami,
masuk wilayah taman nasional dan hutan lindung, atau hutan produksi.

Ia
juga berharap, lembaga swadaya masyarakat yang peduli lingkungan ikut
memerhatikan kepentingan masyarakat lokal dan tidak sekedar menyuarakan
keinginan pihak luar negeri.

Kepala Dinas Kehutanan Kalbar
Cornelius Kimha mengaku, tidak memungkiri indikasi penebangan kayu di
perbatasan Kalbar – Sarawak dan hasilnya dijual ke Sarawak.

"Lokasinya sangat sulit dijangkau sehingga menyulitkan pengawasan. Siapa yang bisa memantau?" katanya.

Dari
luas areal hutan sekitar enam juta hektare di Kalbar, dua juta
diantaranya masuk kategori kritis, hutan produksi satu juta hektare,
sisanya untuk perkebunan, hutan lindung dan hutan konservasi. (*)

Sumber:
RSS-Antara News