KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta (ANTARA News) – International Finance Corporation (IFC), anggota kelompok Bank Dunia, akan mengucurkan dana hingga 200 miliar dolar AS untuk mengembangkan hutan tanaman di Indonesia.

Manajer Program IFC Indonesia for Sustainable Forestry Kenneth MacDicken di Jakarta, Selasa, mengatakan, program ini akan meningkatkan luas tanaman pada lahan kritis dan terdegradasi seluas 250.000 hektare di seluruh Indonesia.

"Kita akan mengucurkan dana antara 75 hingga 200 miliar dolar AS untuk investasi dalam pembangunan hutan tanaman," ujarnya.

Ia menambahkan terkait dengan program ini, IFC juga mengucurkan dana sebesar 4 miliar dolar AS sebagai dana "capacity building" untuk para penasehat teknis mengenai hutan tanaman.

Kenneth juga menambahkan tujuan dari program ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi 90.000 orang di pedesaan dan mengurangi angka pengangguran dalam beberapa tahun ke depan.

"Selain itu kita berharap program ini juga akan meningkatkan keanekaragaman hayati, dapat meningkatkan produktivitas kertas dan pulp dan mengurangi emisi karbon minimal sebesar 90 juta ton," ujarnya.

Untuk itu, ia menambahkan saat ini ada sekitar 15 perusahaan swasta yang akan diseleksi untuk diajak bekerja sama dalam program ini untuk memberdayakan lahan kritis.

"Perusahaan tersebut harus mempunyai kriteria seperti perusahaan yang telah berkecimpung di bidang kehutanan yang kredibel dan tidak mempunyai permasalahan ilegal maupun perusahaan baru yang ingin mempunyai semangat untuk bekerja di bidang ini," ujarnya.

Ia menambahkan program ini nantinya akan dilakukan di hutan-hutan Indonesia selain Jawa dan Papua dan penanaman lahan akan ditanami dengan pohon-pohon yang sudah cocok dengan lingkungan tropis di Indonesia.

"Mungkin kita akan melakukan penanaman di wilayah hutan Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara, serta penanaman di lahan kering tanpa pepohonan, ladang rumput dan ladang pertanian yang sudah ditinggalkan dan terbakar," ujarnya.

Namun, Kenneth juga mengungkapkan beberapa permasalahan mengenai pemberdayaan program tersebut seperti masalah banyaknya regulasi mengenai masalah kehutanan.

"Kita mendata ada sekitar 100 regulasi yang sangat kompleks mengenai kehutanan dan proses pendanaan pada sektor ini tidak semudah sektor lain. Kemudian masalah sosial seperti konflik dan alokasi lahan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini," ujarnya.

Secara keseluruhan program ini akan mencegah lebih jauh kerusakan hutan dan menyediakan sumber daya yang seimbang dengan kebutuhan pasokan kayu seiring dengan peningkatan populasi penduduk dan kebutuhan pembangunan.

Menurut Data IFC, luas hutan Indonesia saat ini berkisar 187,9 juta hektare dengan 90 juta hektare atau sekitar 48 persen merupakan hutan hujan di Kalimantan dan Papua.

Sejak 2000, laju perusakan hutan mencapai 1,7 hingga 3,6 hektare per tahun.(*)

Sumber:
Antara News.com