KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Denpasar (ANTARA News) – Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mengenai perubahan iklim di KTT G20 Pittsburgh baru-baru ini, mendapat
perhatian dan reaksi positif dari para pihak dalam perundingan
perubahan iklim di Bangkok.

Respon postif para pihak itu
mewarnai perundingan perubahan iklim yang telah berlangsung lima hari,
namun belum juga menunjukkan kemajuan, khususnya bagi kepentingan
negara berkembang, demikian siaran pers Dewan Nasional Perubahan Iklim
(DNPI) dari Bangkok yang diterima ANTARA di Denpasar, Minggu.

Inti
pernyataan Presiden RI tersebut yakni, sekali pun tidak diwajibkan oleh
Konvensi Perubahan Iklim, Indonesia secara sukarela menetapkan target
capaian penurunan emisi GRK nasional dalam jangka pendek, menengah dan
jangka panjang (2020 – 2050).

Tetapi hal itu dilaksanakan
sesuai dengan karakteristik emisinya, mengingat pencapaian target
tersebut akan banyak terkait dengan penanganan masalah kehutanan dan
sektor energi.

Koalisi negara berkembang (Kelompok 77) memberikan apresiasi kepada
Presiden Yudhoyono yang dalam pidatonya juga mengatasnamakan
kepentingan negara-negara berkembang.

Inisiatif Indonesia itu dianggap patut dijadikan contoh oleh negara
maju dalam komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) secara
individual dan agregat. Selain Indonesia, pemerintah China Agustus lalu
juga telah mengumumkan langkah serupa.

Dalam beberapa pertemuan bilateral selama perundingan perubahan iklim
di Bangkok itu, beberapa negara maju juga telah menunjukkan minatnya
untuk mengetahui lebih dalam pernyataan Presiden Yudhoyono tersebut.

Bahkan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional menyebut
inisiatif Presiden RI itu sebagai perkembangan yang sangat
?menjanjikan?, dan diharapkan dengan komitmen beberapa negara
berkembang, negara maju dapat lebih serius menangani masalah perubahan
iklim.

"Apresiasi dimaksud merupakan pengakuan internasional atas kesungguhan
RI mengatasi perubahan iklim. Pernyataan Presiden disampaikan pada
waktu dan tempat yang tepat mengingat perundingan perubahan iklim
memasuki tahap yang sangat kritis. Sesuai mandat Konferensi Bali 2007,
Konferensi Kopenhagen Desember harus mampu menghasilkan kesepakatan,"
ujar Ketua Kelompok Kerja Pasca 2012 Dewan Nasional Perubahan Iklim
(DNPI), Tri Tharyat di Bangkok (3/10).

Selain itu, pada sidang pleno Jumat (2/10), delegasi RI juga menegaskan
kembali bahwa upaya mitigasi atau penurunan emisi ini bersifat sukarela
dan untuk pencapaian target yang lebih tinggi memerlukan bantuan
pendanaan, transfer teknologi dan pengembangan kapasitas dari negara
maju.

Negara maju juga didesak agar lebih menunjukkan keseriusan mereka
dengan pendekatan target penurunan emisi nasional dan global sebagai
kelanjutan Protokol Kyoto dan tidak "memaksakan" negara berkembang
untuk mengikatkan diri pada kewajiban internasional.

Terkait serangkaian bencana alam di Indonesia, Samoa, Tonga dan
Filipina, pleno juga ditandai dengan serangkaian pernyataan bela
sungkawa dan simpati kepada pemerintah dan masyarakat korban bencana.
(*)

Sumber:
RSS Antara News