KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya
mewaspadai manuver dari negara-negara maju yang ingin menghapuskan
konvensi Protokol Kyoto tentang perubahan iklim.

Hal tersebut
diungkapkan Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI),
Agus Purnomo, dalam jumpa pers di Kantor DNPI, Jakarta, Senin, tentang
sosialisasi hasil perundingan Perubahan Iklim (Climate Change Talks) di Bangkok yang berakhir pekan kemarin.

"Kita mengkhawatirkan adanya manuver dari negara maju yang berusaha
menghilangkan Protokol Kyoto untuk mengakomodir ketidaksukaan Amerika
Serikat (AS) terhadap Protokol Kyoto," kata Agus yang juga Ketua
Delegasi RI pada Climate Change Talks tersebut.

Agus menjelaskan, dalam forum tersebut, sejumlah negara berkembang yang
tergabung dalam G-77 dan China telah mengajukan angka-angka penurunan
emisi bagi negara-negara maju secara bersama-sama berdasarkan
pendekatan "top-down criteria based" sesuai dengan kewajiban negara-negara Annex-1 dalam Protokol Kyoto.

Akan tetapi sejumlah negara maju seperti Uni Eropa, Australia, Selandia
Baru, Jepang, dan Kanada telah mengajukan angka individual target
penurunan emisi karbon berdasarkan pendekatan `bottom-up pledges` yang angkanya jauh di bawah proposal negara berkembang serta menolak usulan angka penurunan emisi secara bersama-sama.

Pendekatan "bottom-up"
yang dimotori oleh Amerika Serikat tersebut, kata Agus, dengan maksud
ditetapkan suatu target penurunan bersama-sama secara global yang
kemudian target tersebut dibagi kepada negara-negara di dunia sesuai
kemampuan masing-masing.

Negara-negara berkembang menolak pendekatan "bottom-up"
karena dipastikan negara-negara maju akan berusaha untuk menargetkan
target penurunan emisi karbon yang rendah dan hal tersebut tidak sesuai
target penurunan emisi karbon sesuai Protokol Kyoto yaitu 40 persen
pada 2020.

Padahal, Panel Antar-Pemerintah dari Badan Dunia
untuk Perubahan Iklim (IPCC UNFCCC)  mengutip  para peneliti dunia
yang  menyatakan pada 2100 akan terjadi kenaikan suhu global sampai 2
derajat Celcius yang akan mengakibatkan perubahan iklim dunia.
Untuk
itu, maka negara-negara maju dalam Annex-1 Protokol Kyoto diwajibkan
menurunkan emisi karbon secara agregat sampai 40 persen pada 2020.

Penekanan di Barcelona
Agus
mengatakan Indonesia bersama dengan negara-negara berkembang lainnya
akan berusaha menekan negara-negara maju untuk mau memberikan komitmen
penurunan emisi karbon sesuai dengan kewajibannya sebagai negara
Annex-1 pada "Climate Change Talks" selanjutnya di Barcelona, Spanyol pada awal November.

"Di Barcelona kita akan tekan (negara Annex-1) agar tercapai
kesepakatan target kewajiban pengurangan emisi dari negara Annex-1 dan
itu akan dilakukan pada minggu pertama November," kata Agus.

Dia mengatakan hal itu menjadi tantangan bersama menjelang Konferensi
Para Pihak (Conference of Parties) ke-15 dari UNFCCC di Kopenhagen,
Denmark pada Desember 2009.(*)

Sumber:
RSS Antara News