KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

http://www.suarapembaruan.com/News/2003/06/12/Utama/ut04.htm

Areal Kebakaran Hutan Diperkirakan 40.000 Ha

JAKARTA – Departemen Kehutanan (Dephut) memperkirakan luas areal kebakaran
hutan dan lahan dalam tahun ini 38.000-40.000 hektare (ha). Luas areal itu
tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, sekitar 38.000 ha.

Hal itu disampaikan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Dephut,
Koes Saparjadi, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/6). Dijelaskan,
kebakaran terbesar dan terluas terjadi pada tahun 1982-1983 yang mencapai
3,2 juta hektare. Kemudian disusul pada 1997 seluas 1,3 juta hektare.

“Tidak ada cara yang efektif untuk memadamkan kebakaran hutan. Amerika
Serikat pun kewalahan jika memadamkan kebakaran hutan. Cara yang paling
baik yang bisa kita dilakukan cuma pencegahan agar kebakaran hutan tidak
terjadi,” ujar dia.

Dijelaskan, dalam upaya pengendalian kebakaran hutan, tahun lalu, Dephut
membentuk lima brigade pengendalian kebakaran hutan bernama Manggala Agni
(Galaag) di lima provinsi rawan kebakaran hutan. Lima provinsi itu yakni
Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Personelnya direkrut dari anggota polisi kehutanan Balai Konservasi Sumber
Daya Alam (BKSDA) di masing-masing provinsi dan masyarakat sekitar hutan.

Sementara itu, mengenai dana yang disiapkan pemerintah untuk pengendalian
kebakaran hutan, menurut Koes, sebagian dana itu sudah dikucurkan kepada
setiap provinsi. Tahun ini Dephut menyediakan dana sebesar Rp 10 miliar.
Setiap provinsi akan mendapat alokasi dana sebesar Rp 150-200 juta.

Koes menjelaskan, pihaknya sudah mendata beberapa perusahaan yang mempunyai
Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang lalai sehingga areal hutannya terbakar.
Namun dia tidak bisa menyebutkan HPH-HPH yang dimaksud. “Yang jelas akan
ada sanksi dari Dephut,” katanya.

Pengusaha

Sementara itu, Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim, Rabu,
menegaskan, penyebab kabut asap yang menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat,
Riau, dan Jambi adalah pengusaha perkebunan yang membakar hutan, bukan
masyarakat peladang berpindah-pindah.

Mereka membakar areal perkebunan yang sekian ribu hektare sehingga
menimbulkan asap.

Menurut Nabiel Makarim, berdasarkan pengalaman pada tahun 1997 asap
diakibatkan pembakaran hutan oleh penguasaha perkebunan. Tahun 2003 ini,
lebih banyak penyebabnya adalah pebisnis daripada masyarakat. “Berdasarkan
pengalaman itu, saya sudah mengirim staf ke lapangan untuk melakukan
pemantauan dan membuktikan kebenarannya. Kita perlu bukti untuk membawa
pelaku dari pebisnis-pebisnis tersebut ke pengadilan,” kata Nabiel Makarim.

Ia mencontohkan, tahun lalu pihaknya berhasil membawa salah satu perusahaan
ke pengadilan. Pimpinannya ditahan dan mereka akhirnya membayar US$ 1 Juta.
Dana itu kemudian diserahkan ke Departemen Keuangan (Depkeu). “Tentu
harapan kami dana tersebut akan digunakan untuk penghijauan dan pelestarian
lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, Peneiliti Lingkungan Hidup dari Universitas Riau Ir T
Amriful MSc menegaskan peristiwa kabut asap yang muncul setiap musim
kemarau di Provinsi Riau merupakan buah dari ketidaktegasan pemerintah
setempat dalam mengaplikasikan UU mengenai lingkungan hidup.

“Proses penegakan hukum terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan lemah
sekali. Banyak kasus pembakaran hutan yang muncul tapi tidak sampai ke
pengadilan, karena pembuktian lemah sekali. Sebagian kasus ada yang sampai
ke pengadilan, tapi sanksi hukum ringan sekali, sehingga pembakar hutan
tidak jera.” katanya, kepada Pembaruan, Kamis (12/6).

Menurut dia, pemerintah daerah adalah pihak yang bertanggung jawab atas
terjadinya bencana kabut asap musiman di provinsi Riau, karena peta dan
izin HPH serta HTI, yang banyak diduga sebagai lokasi hot spot (titik
panas), dikeluarkan oleh Pemda.

Sebelumnya Gubernur Riau H. Saleh Djasit SH kepada wartawan mengatakan,
pembakar hutan harus ditindak tegas Dikatakan, saat ini ada lima perusahaan
yang tengah menjalani proses hukum di pengadilan.

Sementara itu, kabut asap yang melanda Pangkalan Kerinci, ibukota kabupaten
Pelalawan, Riau semakin mengkhawatir, bahkan menurut Camat Pangkalan
Kerinci Nasri Fisda, kebakaran lahan yang terjadi di kota tersebut mencapai
ratusan hektare.

“Lahan yang terbakar luasnya mencapai ratusan hektare dan sangat sulit
dipadamkan karena lahan ini merupakan lahan gambut,” ujar Nasri Fisda di
Pangkalan Kerinci, Kamis pagi.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh Pembaruan, Kamis pagi menyebutkan
satelit NOAA menyatakan jumlah hot spot di Riau berkurang dari 1.280
menjadi 580 titik api. Sementara jarak pandang di pagi dan malam hari
berkisar antara 100 sampai 200 meter. Udara yang terisap mulai menyesakkan
napas.

(Yus/Y-4/W-8)