KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Pada tanggal 20 Pebruari 2008  telah dilaksanakan rapat koordinasi penyusunan pedoman pengelolaan air tambang di KLH. Pertemuan ini merupakan kesempatan kedua yang dilakukan dengan mengundang para stakeholder terkait.

Peserta rapat antara lain adalah Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi – Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Tekmira, PT Bukit Asam, PT Bukit Baiduri Energy, PT Indominco Mandiri,  Bapedalda Prop. Kalsel, Bapedalda Prop. Kaltim, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia dan pakar tambang serta pakar proses dari Institut Teknologi Bandung.

Pada pertemuan tersebut Industri pertambangan khususnya pertambangan batubara menyambut baik rencana diterbitkannya panduan pengelolaan air limbah dari kegiatan pertambangan batu bara. Panduan semacam ini dikatakan dapat memberikan arahan pengelolaan air limbah bagi para pelaku usaha.

Namun para pelaku usaha meminta agar koordinasi antara instansi pembina teknis yakni Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam setiap pembahasan pedoman dan peraturan.

Pelaku industri tambang berharap pedoman yang akan dihasilkan bersifat praktis sehingga dapat digunakan oleh kegiatan pertambangan, baik tambang skala besar, menengah maupun kecil. Oleh karenanya pemakaian istilah-istilah teknis yang masih menggunakan bahasa inggris hendaknya dapat diganti dengan menggunakan istilah bahasa Indonesia yang mudah dipahami pelaku usaha pertambangan.  

Asisten Deputi Urusan Pertambangan Energi dan Migas (Asdep 2-II) , M.R. Karliansyah, dalam pembukaannya menyampaikan antara lain bahwa rancangan pedoman ini tidak bersifat mandatory, namun merupakan arahan yang memberikan alternatif metode pengelolaan air limbah pertambangan.

Penyusunan pedoman ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap lemahnya pengelolaan air limbah kegiatan pertambangan.  Pengawasan pengendalian pencemaran Deputi II MENLH menemukan banyak perusahaan pertambangan yang masih belum memenuhi baku mutu dan kesulitan dalam menetapkan titik penaatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Asdep 2-II dan Direktur Teknik dan Lingkungan Departemen ESDM bersepakat untuk menyusun pedoman yang diharapkan akan mendorong kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan tambang.   

Beberapa peserta memberikan masukan positif terhadap penyusunan panduan ini antara lain adalah usulan untuk memperluas cakupan pedoman tidak hanya berfokus pada pengelolaan air limbah yang bersifat fisika dan kimia, namun juga pengelolaan air limbah dengan menggunakan lahan basah.

Selain membahas masalah pedoman beberapa industri juga menyampaikan beberapa permasalahan di lapangan seperti kewajiban pelaporan yang menerapkan format dan frekuensi pelaporan yang berbeda-beda antara instasi pemerintah, dan permasalah pengelolaan limbah B3 sektor pertambangan yang dari segi jumlah relatif kecil namun harus mengikuti proses administrasi perijinan yang relatif panjang.

Sumber:
Asisten Deputi urusan Pertambangan Energi dan Migas
Telepon 021 8520886