KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP PERLU PERAN PENGAWAS
Bapedalda NTT Gelar Diklat Pengawas Lingkungan Hidup.

Kupang, Timex-Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) NTT, menggelar pendidikan dan latihan (Diklat) Pengawas Lingkungan Daerah. Kegiatan yang diikuti pengawas lingkungan dari Bapedalda Provinsi dan Kabupaten/Kota ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengawasan lingkungan.

Selama enam hari, para peserta akan diberikan materi dan juga praktek tentang pengawasan lingkungan. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 40 orang. Bapedalda Provinsi sebanyak 21 orang , Kbupaten sebanyak 16 orang dan Kota Kupang sebanyak tiga orang. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Bapedalda Provinsi NTT.

Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas Menteri Lingkungan Hidup, Isa Karmisa Adiputra dalam kesempatan itu mengatakan. Diklat Pengawas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam pengawasi lingkungan dari ancaman kerusakan. Petugas, kata Adiputra, harus memahami langkah-langkah pengawasan, cara dan metode pelaksanaan pengawasan yang benar. Sehingga dapat mengatahui kaitan antara sumber pencemar, terjadinya dan dampak dari pencemaran lingkungan

Adiputra mengatakan, pengawasan sangat penting dilakukan saat ini. Hal ini karena kalaupun sudah ada perangkat aturan, lembaga-lembaga linkgungan dan sarana penunjang, namun linkgungan tidan semakin baik malah semakin menurun. Banjir, kekeringan yang meluas, dan kerusakan hutan yang parah merupakan contoh menurunnya kualitas lingkungan saaat ini. “Semua itu terjadi karena tidak adanya pentaatan terhadap aturan yang telah dibuat. Oleh karena itu aspek pengawasan perlu ditingkatkan�, kata Adipura.

Pengawasan yang dilakukan, kata Adiputra, harus dimulai dari awal hingga akhir kegiatan. Pengawasan harus dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan. Permasalahan sekecil apapun yang terjadi selama proses tersebut menurutnya harus diantisipasi secara dini. Ia mengatakan, pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin meningkat. Hal ini karena pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak terkontrol dengan baik.

Era otonomi daerah saat ini juga menjadi salah satu pemicu meningkatkan kerusakan linkgungan hidup. Adiputra mengatakan, otonomi daerah memberi kesempatan besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan PAD. Jika hanya target PAD yang dikejar tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, maka dampaknya adalah kerusakan lingkungan. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, sementara lahan terbatas juga menjadi penyebab kerusakan linkgungan hidup.

Sementara itu, Gubernur NTT, Piet A. Tallo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Bapedalda NTT, Timothius Dapa Talu mengatakan, dalam dekade terakhir ini banyak terjadi degradasi terhadap lingkungan hidup. Kebakaran hutan, illegal logging, illegal fishing, pencemaran udara dan pencemaran air merupakan bukti degradasi linkgungan hidup. Permasalahan ini terjadi karena rendahnya kesadaran dalam mengelola lingkungan hidup secara bertanggung jawab serta belum tersedianya aparat pengawas linkgungan.

Kkarena itu, kegiatan Diklat Pengawas Lingkungan yang dilaksanakan tersebut menurut Gubernur Tallo sangat tepat karena saat ini peran pengawas lingkungan sangat dibutuhkan. Ia mengharapkan, pengawas lingkungan yang akan mengabdi di daerah masing-masing agar melaksanakan perannya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini karena banyak aturan yang telah dibuat pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan lingkungan semakin mengalami degradasi. Karena itu peran pengawas sangat strategis untuk mengamankan kebijakan pemerintah (ito). Sumber: Harian Pagi Timor Express, Selasa 7 Maret 2006.

Informasi:
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian Lingkungan Hidup
Kawasan Puspiptek, Serpong – Tangerang – Banten
Telpon : (021) 758 72034, 7560065, 7563312
Fax. : (021) 756 3312, 75872035, 75600 65
e-Mail: fachry@menlh.go.id