KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

PENANGANAN KASUS LIMBAH IMPOR DARI SINGAPURA KE PULAU GALANG
BATAM 

OLEH PT. APEL INDONESIA

  1. Diduga masuknya limbah yang diklaim sebagai material organik/media tanam
    dari Singapura ke Pulau Galang Baru batam dilakukan pada tanggal 29 Juli
    2004; Jumlah limbah diimpor sebanyak 1762 kantong (1.149,4 ton).
  2. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bapedal kota Batam dan Kementerian
    Lingkungan Hidup  dan berdasarkan hasil analisa laboratorium Sucofindo
    dan ALS Indonesia ternya "material organic" tersebut mengandung
    atau terkontaminasi limbah B3 dengan konsentrasi logam-logam berat yang
    sangat tinggi dan juga mengandung kontaminan radioaktif berdasarkan
    pemeriksaan oleh BATAN. sehubungan dengan hal ini, KLH meminta Bapedal Kota
    Batam dan PT. APEL untuk mengamankan limbah B3 tersebut dan meminta PT. APEL
    untuk mereekspor limbah B3 tersebut serta meminta Ditjen Bea dan Cukai untuk
    mengkoordinasikan pelaksanaannya.
  3. Dalam rangka upaya reekspor ke Singapura, KLH telah menyampaikan kepada
    NEA Singapura tentang impor limbah B3 tersebut dan meminta untuk mengadakan
    pertemuan serta meminta untuk mengambil kembali limbah B3 tersebut ke
    Singapura. Pada pertemuan yang telah dilaksanakan, NEA Singapura mengatakan
    bahwa material organic bukan limbah B3 berdasarkan peraturan nasional
    Singapura. Guna menindaklanjuti pertemuan tersebut, pertemuan-pertemuan
    berikutnya tidak pernah terealisasi karena KLH menginginkan agar pertemuan
    berikutnya hanya dalam rangka pembicaraan jadual rencana reekspor dan
    Singapura sendiri tetap tidak mau membicarakan reekspor tersebut.
  4. Berdasarkan surat menyurat antara KLH dan NEA Singapura nampaknya
    Singapura tidak ada kemauan untuk mengambil kembali limbah B3 tersebut.
    Upaya pengembalian (reekspor) limbah B3 tersebut terus dilakukan KLH
    berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Departemen
    Perdagangan dan Pemerintah Kota Batam juga melalui jalur diplomatik, tetapi
    pihak National Environmental Agency (NEA) Singapura tetap menolak upaya
    pengembalian dengan alasan bahwa material organik oleh peraturan Singapura
    tidak digolongkan sebagai limbah B3. Berdasarkan Pasal 1 (b) dan 4 (e)
    Ketentuan Konvensi Basel mengatur bahwa dalam hal peraturan nasional telah
    menetapkan suatu bahan/unsur sebagai limbah B3 maka ketentuan negara
    termaksud turut serta diatur sebagai limbah B3 sebagaimana ketentuan
    Konvensi (peraturan nasional negara pengimpor yang berlaku). Berdasarkan
    Basel Convention kasus seperti ini diklsifikasikan sebagai ‘illegal
    trafic
    ‘ dan pada Pasal 9 konvensi mewajibkan negara pengekspor tidak
    menolak upaya pengembalian kembali atau menarik limbah dari negara pengimpor.
  5. Upaya selanjutnya adalah dengan meminta bantuan dari Sekretariat Basel
    Convention untuk menengahi perselisihan ini, dan pihak Sekretariat bersedia
    untuk membantu menjadi mediator. Jika mediasi ini tidak dapat membuahkan
    hasil yang diinginkan maka rapat interdep sepakat untuk membawa hal ini
    kepada Sidang Committee Compliance Basel Convention yang akan
    dilaksanakan pada pertengahan Mei 2005. Setelah mengevaluasi perkembangan
    proses negosiasi dengan pihak Pemerintah Singapura dan mengantisipasi proses
    mediasi atau sidang Committee Compliance Basel Convention, didapatkan
    kekuatiran bahwa proses pengembalian limbah ini masih akan membutuhkan waktu
    yang lama untuk penyelesaiannya. Dilain pihak kondisi limbah di Pulau Galang
    Baru-Batam mulai mengkuatirkan karena banyak kemasannya yang sudah rusak
    yang menyebabkan limbah tercecer sehingga berpotensi mencemari lingkungan
    dan membahayakan kesehatan manusia. Penanganan pengembalian limbah yang
    berlarut-larut juga mulai meresahkan masyarakat terbukti bahwa pemberitaan
    mengenai hal ini sekarang tidak hanya pada media lokal Kota Batam akan
    tetapi juga pada hampir semua media nasional.
  6. Selain itu kasus impor limbah dari Singapura tersebut bukanlah yang
    pertama kali seperti impor limbah material keruk yang terkontaminasi limbah
    B3 ke Pulau Bangka Sumatera Selatan, rencana impor limbah material keruk ke
    Pulau Karimun dan Nipah, impor limbah "carbon black" yang
    mengandung limbah B3 ke Pulau Batam dan saat inipun kami menerima laporan
    bahwa eksportir limbah dari Singapura terus berupaya mendekati beberapa
    Kepala Daerah seperti di Kota Palembang, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten
    Karimun untuk mengijinkan impor limbah yang dinyatakan sebagai pupuk dan
    urugan bangunan dari Singapura.
  7. Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka akan dilakukan upaya lain dalam
    mempercepat pengembalian limbah ke Singapura dan upaya diplomasi tingkat
    tinggi agar Pemerintah Singapura bersedia mengambil kembali limbah B3
    tersebut dan membantu dalam hal pengawasan terhadap para eksportir di
    negaranya untuk tidak melakukan ekspor limbah B3 ke Indonesia. Langkah ini
    sangat diperlukan agar tidak hanya kasus ini yang dapat diselesaikan tetapi
    juga untuk dapat mencegah kasus-kasus serupa di masa yang akan datang.
  8. Pada Hari Sabtu, 12 Februari 2005 telah dilakukan kunjungan lapangan (site
    visit
    ) oleh Meneg LH ke lokasi penimbunan limbah B3 tersebut di Pulau
    Galang Baru, Batam.

 

Informasi lebih lanjut :

Asdep Manufaktur Prasarana dan Jasa (Asdep I/IV)
Telp. 851104930