KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Bencana industri perlu dimasukkan dalam RUU Penanggulangan Bencana. Selain itu, diperlukan pula kebijakan teknis sistem pengelolaan kedaruratan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat menjadi acuan operasional bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk itu, Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) akan menyusun kebijakan nasional sistem pengelolaan kedaruratan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Wacana itu muncul dalam Diskusi Panel "Bencana Industri: Tingkat Urgensi dan Bahayanya" yang diadakan pada tanggal 27 April 2006 oleh Asisten Deputi Urusan Pemulihan Kualitas Lingkungan KNLH. Diskusi ini dilatarbelakangi bahwa kerugian jiwa, materi dan linkgungan akibat kecelakaan industri dapat diminimalisir apabila sistem pengelolaan kedaruratan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) tersedia.

Tujuan diskusi ini ntuk memperoleh masukan bagi kebijakan nasional sistem pengelolaan kedaruratan limbah B3 . Menghadirkan wakil-wakil pemerintah, asosiasi industri, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi: (i) Sistem Tanggap Darurat Industri (Dadan Wardana), (ii) Lesson Learned from CSEPP (Kasru Susilo), dan (iii) Perspektif Bencana Industri dalam RUU Penanggulangan Bencana (Ahmad Daroji, Anggota Pansus RUU Penanggulangan Bencana).

Pelaksanaan sistem pengelolaan kedaruratan limbah B3 di Indonesia pada saat ini hanya ada pada level industri. Sementera itu, pada ruang publik belum ada aturan atau pedoman teknisnya. Studi yang mengatur peran pemerintah, industri dan masyarakat dalam sistem pengelolaan kedaruratan limbah B3 telah lama dilakukan, tetapi payung hukum tentang sistem tersebut belum ada hingga saat ini.

Informasi:
Asdep Urusan Pemulihan Kualitas Lingkungan
Deputi VI MENLH
Tel/Fax: 021-85911208
E-mail: artha_ketut@yahoo.com