KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Tema Hari Lingkungan Hidup tahun ini, “Give Earth a Chance”, yang diterjemahkan secara bebas berarti “Berikan Kesempatan pada Bumi” dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap kerusakan bumi dan ketidakserasian kehidupan di dalamnya.

Bumi tempat kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya, kini sedang dihadapkan pada semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Hal ini berarti menyebabkan semakin menurunnya fungsi dan tatanan lingkungan hidup, sehingga kondisinya harus dipulihkan kembali. Kerusakan yang begitu besar terjadi di muka bumi ini dengan berbagai persoalan sosial yang menyertainya, memerlukan perhatian yang lebih serius. Bumi, manusia dan pembangunan, sama-sama harus diberi kesempatan yang seimbang bahkan pembangunan lingkungan hidup, bumi harus mendapat prioritas utama mengingat kondisinya sudah begitu memprihatinkan.

Perlunya perpaduan antara pembangunan, lingkungan hidup dan kependudukan, disadari sejak diselenggarakannya Konferensi untuk pembangunan dan Lingkungan di Rio de Janeiro-Brazil tahun 1992 yang dikenal dengan KTT Bumi. Program global yang dihasilkan KTT Bumi tertuang dalam Agenda 21 yang merupakan komitmen masyarakat dunia, Deklarasi Rio, Prinsip-prinsip Kehutanan, Konvensi tentang perubahan iklim, dan Konvensi tentang keanekaragaman hayati.

Bangsa Indonesia telah menyetujui dan menindaklanjuti kelima dokumen KTT Bumi. Agenda 21 Global yang oleh banyak pihak dinilai sebagai dokumen yang penting dari Konferensi Rio oleh Pemerintah Indonesia dijabarkan ke dalam Agenda 21 Nasional. Bahkan berkembang pula dokumen Agenda 21 Sektoral, Agenda 21 Daerah dan Agenda 21 Lokal.

Saat ini, pelaksanaan Agenda 21 sedang dikaji ulang yaitu melalui Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk pembangunan Berkelanjutan (Preparatory Committee for World Summit on Sustainable Development/ PrepCom) yang berlangsung di Denpasar, tanggal 27 Mei s/d 7 Juni 2002. Pertemuan ini merupakan pertemuan keempat sekaligus terakhir sebelum diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan pada bulan September 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, yang akan dihadiri oleh para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. KTT Dunia ini bertujuan untuk mengkaji ulang dan memperkuat komitmen masyarakat internasional atas pelaksanaan Agenda 21, yang disepakati pada KTT Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Pada intinya, Agenda 21 berisi prinsip-prinsip pelaksanaan pembangunan ekonomi, sosial dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan, yaitu tidak hanya mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan generasi sekarang, tetapi juga tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasigenerasi mendatang. Pemberian kesempatan pada bumi adalah sejalan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang mana pembangunan ekonomi tidak mengorbankan pembangunan sosial dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan kedua kegiatan yang mendunia ini, baik Hari lingkungan hidup Sedunia maupun Prep Com yang dianjurkan dengan KTT Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan pada September 2002 di Johannesburg, merupakan kesempatan maupun wahana untuk menggugah kesadaran masyarakat dunia mengenai pentingnya penanganan masalah lingkungan hidup secara bersama.

Peran semua pihak (masyarakat, dunia usaha dan pemerintah) dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, efektivitas pelaksanaan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, harus didukung oleh pengembangan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, hal itu pada gilirannya mampu mendorong terciptanya warga madani yang memiliki kemampuan dan kapasitas diri untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal itu tentu tidak mudah diwujudkan karena menuntut berbagai persyaratan, antara lain kondisi yang menjamin adanya keterbukaan, kesetaraan, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan akuntabilitas yang diimbangi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia seluruh stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pemberian penghargaan lingkungan hidup berupa penghargaan Kalpataru, hanyalah salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan peran pengelolaan lingkungan hidup. Pemberian penghargaan Kalpataru atau insentif lainnya, diharapkan dapat mendorong peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Melalui peran semua pihak dalam pelestarian fungsi lingkungan, kita telah memberi kesempatan kepada bumi, yaitu kesempatan untuk menata dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.