KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

SUDAH 10 TAHUN RESAPAN AIR RUSAK
Indonesia masih menghadapi masalah dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), seperti rusaknya resapan air di DAS akibat pencemaran. Hal itu, kata Menteri Pekerjaan Umum (PU), Ir Djoko Kirmanto, sudah terjadi lebih dari 10 tahun terakhir, yang mengakibatkan banjir dan longsor “Kita prihatin, karena badan-badan air seperti sungai, saluran, danau, dan waduk dijadikan tempat pembuangan limbah pemukiman, pertanian, dan industri, sehingga air menjadi kotor,” kata Doko Kirmanto di Nusa Dua, Bali pekan lalu….BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, SELASA 6 SEPTEMBER 2005, HAL. 3

PROYEK PELABUHAN TANJUNG API-API ANCAM BIOTA TAMAN NASIONAL SEMBILANG
Proyek Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api di Kecamatan Banyuasin II, Banyuasin, mengancam keberlangsungan Taman Nasional Sembilang yang berjarak sekitar lima kilometer dari pelabuhan. Selain dikhawatirkan merusak ekosistem sejumlah biota yang dilindungi, proyek itu juga mengancam tempat persinggahan burung migran.Lebih dari itu, pembangunan Tanjung Api-Api akan membabat kawasan hutan bakau terpanjang di Asia, yaitu sekitar 30 kilometer. Pengubahan fungsi lahan akan merusak habitat hutan bakau……..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SELASA 6 SEPTEMBER 2005, HAL. 24

PEMROV BALI HARUS SIKAPI PLTPB
Kelompok pro dan kontra proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Bedugul meminta Pemerintah Provinsi Bali mengambil sikap. Dengan sikap yang jelas mereka berharap dapat menilai ke arah mana sebenarnya tujuan pembangunan daerah ini. Kelompok Parisada Hindu Dharma Indonesia dari Campuhan dan Besakih mendatangi Kantor Gubernur Bali, yang jaraknya hanya sekitar 100 meter dari Gedung DPRD. Mereka meminta Gubernur Bali Dewa Beratha menolak rencana pembangunan PLTPB Bedugul karena dapat merusak kelestarian alam dan mengganggu kesakralan daerah yang dinilai suci………BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SELASA 6 SEPTEMBER 2005, HAL. 24

PEMBALAKAN LIAR : MANTAN DAN BUPATI DIPERIKSA KEJAKSAAN
Bupati dan mantan bupati yang seluruhnya berjumlah 10 orang saat ini tengah diperiksa aparat keamanan. Mereka diduga melanggar Instruksi Presiden Nomor IV Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya.Pihak kejaksaan saat ini sedang memeriksa sepuluh orang mantan dan bupati tersebut. Pemeriksaan dilakukan setelah Presiden mengeluarkan izin pemeriksaan …..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SELASA 6 SEPTEMBER 2005, HAL. 18

LSM LINGKUNGAN ADUKAN RSUD KE DEWAN
Environment Community Union (ECU) sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlindungan konservasi alam mengadukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi kepada Komisi B DPRD Kota Bekasi, Selasa (5/9). Kepada dewan, LSM menyampaikan bukti tentang kelalaian RSUD dan 22 rumah sakit lainnya di Kota Bekasi dalam penanganan limbah rumah sakit. LSM tersebut mensinyalir instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan incenerator milik RSUD Kota Bekasi tidak berjalan optimal. Keadaan ini menyebabkan proses pengolahan limbah tidak berjalan sempurna dan membahayakan lingkungan sekitarnya….. BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, SELASA 6 SEPTEMBER 2005, HAL. 7 (KALAM)

SAKSI AHLI USUT KEBAKARAN HUTAN
Polisi Daerah (Polda) Rokan Hulu, Riau, menemukan dua orang saksi ahli, yang akan berguna untuk mengungkap penyebab kebakaran hutan di Riau pada Agustus 2005 lalu. Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar Pihak KLH hari ini telah mendapat berkas laporan dari Polda Rukan Hulu bahwa mereka telah menemukan dua orang saksi ahli yang namanya masih kami rahasiakan, untuk memperkuat bukti-bukti penyelidikan dan Staf PPNS KLH, bersama Polda sedang mengumpulkan keterangan, dari dua orang saksi itu lalu dianalisis, apakah keterangan mereka dapat mengungkap penyebab kebakaran…….BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA , SELASA 6 SEPTEMBER 2005, HAL. 19

PENAMBANG DI HUTAN LINDUNG HARUS LEBIH BAIK DARI HPH
Perusahaan tambang yang diizinkan menambang di kawasan hutan lindung pasca-penolakan uji materiil UU No 19/2004 tentang penetapan Perppu No 1/2004 tentang Perubahan UU No 41/1999 tentang Kehutanan menjadi UU, diminta membuktikan itikad baiknya dalam menerapkan praktik penambangan yang memperhatikan kaidah lingkungan. Menurut Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan, Boen M Purnama pandangan dunia internasional tentang pertambangan yang selalu diidentikkan dengan perusakan lingkungan, akan tetap melekat dan bahkan memunculkan resistensi yang semakin kuat terhadap aktivitas penambangan…….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SENIN 5 SEPTEMBER 2005, HAL. 6