KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN RISTEK DAN KLH DORONG PENERBITAN PERPRES BIOFUEL

Kementerian Negara Riset dan Teknologi (Ristek) dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) mendesak penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar resmi yang secara luas digunakan oleh masyarakat. Perpres tersebut diharapkan bisa diterbitkan pada tahun ini. Berdasarkan catatan Pembaruan, Perpres tersebut sedang disiapkan oleh Kementerian Ristek, KLH, Departemen Pertanian, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Departemen Kehutanan. Namun di dalam tim tersebut belum ada kesepakatan, khususnya menyangkut pengurangan dominasi penggunaan bahan bakar yang bersumber dari minyak bumi…….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SENIN 10 OKTOBER 2005, HAL. 15

LIMBAH TPA GALUGA CEMARI SUMUR WARGA
Sekitar 80 kelurahan di Kampung Lamping, Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor terserang berbagai penyakit kulit, antara lain gatal-gatal. Menurut sejumlah warga, kondisi itu muncul akibat sumur-sumur mereka tercemari air limbah yang merembes dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Galuga yang berlokasi di desa tersebut…..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SENIN 10 OKTOBER 2005, HAL. 19

WARGA SANDERA TONGKANG PEMBUANG SAMPAH
Sejak Minggu (9/10) warga Pulau Ngenang, Kota Batam, yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan menyandera tongkang Meison H10 dan tug boat Meison A5 berikut awaknya Tongkang dan tug boat itu mereka sandera karena didapati tengah membuang lumpur di kawasan perairan Pulau Tanjung Sauh yang merupakan salah satu wilayah tangkapan ikan para nelayan. Penyanderaan ini merupakan puncak kegeraman mereka terhadap ulah kapal tersebut. “Pembuangan lumpur ke laut membuat terumbu karang rusak dan mati, air laut menjadi keruh, dan banyak bubu kerapu hilang karena tertimpa lumpur. Akibatnya hasil usaha kami dari hidup sebagai nelayan menjadi berkurang,” ungkap taufig, warga Ngenang, Senin (10/10)………BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SELASA 11 OKTOBER 2005, HAL. 25

PENERTIBAN KP BATUBARA KIAN TAK TERKENDALI : KERUSAKAN LINGKUNGAN TAMBAH PARAH
Kuasa pertambangan atau KP yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai â€Â?izinâ€Â? untuk melakukan pertambangan batu bara, makin tak terkendali. Ratusan KP telah diterbitkan, hingga terjadi kerusakan lingkungan, selain tumpang tindih lahan KP yang bisa menyebabkan rawan konflik. Menurut Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara, Irwan Muchlis, selama enam bulan telah dikeluarkan lebih dari 100 izin kuasa pertambangan, oleh karena itu, izin KP yang ada di Kutai Kartanegara ini harus dievaluasi……BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SELASA 11 OKTOBER 2005, HAL. 24

GEMPA GUNCANG JAKARTA DAN JAWA BARAT
Gempa bumi berkekuatan 5,7 skala Richter terjadi di Jakarta dan sebagian Jawa Barat, Senin (10/10) pukul 17.56 WIB. Gempa tersebut tak mengagetkan warga Jakarta yang saat kejadian sedang menikmati buka puasa. Kepala Seismologi Teknik dari Tsunami Badan Meteorologi dan Geofisika, Fauzi, pusat gempa ada disekitar Selat Sunda atau barat Ujung Kulon sekitar 150 kilometer dari Jakarta….. BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, SELASA 11 OKTOBER 2005, HAL. A12

WALHI SARANKAN PEMBENTUKAN DEPARTEMEN PENGELOLAAN ASET-ASET ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Chalid Muhammad meminta pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih serius menangani permasalahan lingkungan dengan merombak struktur kabinet dan membentuk Departemen Pengelolaan Aset-aset Alam dan Lingkungan Hidup. Menurut Chalid tidak ada lagi KLH, Departemen ESDM, Pertanian, tetapi diganti dengan Departemen Pengelolaan Aset-aset Alam dan Lingkungan Hidup dan departemen tersebut akan menyinkronkan berbagai perencanaan pembangunan berdasarkan realita daya dukung alam, serta menciptakan kebijakan dengan standar pengelolaan lingkungan yang lebih berpihak kepada rakyat……BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SENIN 10 OKTOBER 2005, HAL. 15

PENYU SISIK MASIH DIPERDAGANGKAN
Penyu sisik adalah salah satu dari enam jenis penyu lain di Indonesia atau dari delapan jenis penyu di dunia. Semua jenis penyu yang hidup di perairan Indonesia sebenarnya telah dilindungi oleh UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta diatur dalam PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Satwa dan Tumbuhan. Segala bentuk pemanfaatan penyu untuk perdagangan adalah pelanggaran peraturan itu dan diancam hukuman penjara maksimum lima tahun. Namun hingga kini praktik perdagangan penyu masih terus berlangsung…….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SENIN 10 OKTOBER 2005, HAL. 15

Sumber :
KBUA Perpustakaan “Emil Salim”
Kementerian Negara Lingkungan Hidup