KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

PEMBANGUNAN PABRIK PULP ANCAM HUTAN KALIMANTAN
Rencana pembangunan tiga pabrik pulp atau bubur kertas di tiga provinsi di Kalimantan menjadi ancaman serius hutan alam Kalimantan. Hal ini disebabkan pembangunan pabrik tersebut tidak disertai jaminan ketersediaan bahan baku dari hutan tanaman industri, serta pabrik pulp di Indonesia selalu menimbulkan masalah lingkungan. Demikian pernyataan bersama Community Alliance for Pulp-Papet-Advocacy (CAPPA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) se-Kalimantan, Perkumpulan Padi, Yayasan Hakiki Riau dan Walhi Eksekutif Nasional yang disampaikan Direktur Walhi Kalsel Berry Nahdian Forgan di Banjarmasin, Kamis (13/10). “Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan program ekspansi pabrik bubur kertas di Kalimantan,” katanya…..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, JUM’AT 14 OKTOBER 2005, HAL. 24

WARGA TUNTUT KOMPENSASI KESEHATAN RP 60 MILIAR
PT Pupuk Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan dituntut membayar dana kompensasi kesehatan Rp 60 miliar bagi warga di sekitar pabrik. Tuntutan itu disampaikan sekitar 500 warga Kelurahan satu Ilir Palembang, Sumatera Selatan dalam aksi unjuk rasa didepan pabrik PT Pusri, Kamis (13/10). Unjuk rasa digelar karena warga yang tinggal dekat industri pupuk itu tidak sanggup menanggung pencemaran udara. Pencemaran berupa bau gas amoniak yang sangat menyengat, terutama sore sampai dini hari, tercium ketika angin bertiup ke arah permukiman mereka………BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, JUM’AT 14 OKTOBER 2005, HAL. 24

PENELITIAN DI SERPONG BERLANJUT
Tingginya kadar timbal (Pb) di kawasan Serpong, Tangerang hingga kini masih dicari sumbernya. Tim sudah mengumpulkan 450-an pabrik, industri rumahan dan laboratium untuk mengambil sampel darah para karyawannya. Beberapa yang diduga menghasilkan timbal adalah pabrik cat, keramik, industri logam, dan pengolahan batu baterai atau aki bekas. Tim peneliti beranggotakan pemerintah dan akademisi yang menargetkan kepastian sumber pencemaran paling lambat Januari 2006……..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, JUM’AT 14 OKTOBER 2005, HAL. 13

GERAKAN LH HARUS INKLUSIF, TERAPKAN SEGERA PENDEKATAN EKOREGION
Perjuangan atas lingkungan hidup tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Gerakan lingkungan hidup harus bersifat inklusif dan tidak sekadar sebagai gerakan perwalian yang direpresentasikan oleh organisasi nonpemerintah saja. “Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap orang. Karena itu, sudah sepatutnya perjuangan lingkungan hidup menjadi perjuangan yang masif, mengakar, dan terinternalisasi ke dalam diri semua orang,” papar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Chalid Muhamad kepada wartawan di Jakarta, Kamis(13/10)…………BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, JUM’AT 14 OKTOBER 2005, HAL. 13

Sumber :
KBUA Perpustakaan “Emil Salim”
Kementerian Lingkungan Hidup