KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN LAMBAN

Komisi VII DPR RI menilai lamban Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan mengancam tidak akan membahas anggaran KLH untuk tahun depan jika kementerian tersebut tidak memperbaiki kinerjanya. “KLH sangat lamban dalam mengambil keputusan terkait dengan masalah lingkungan dan lamban menindak para perusak lingkungan,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, yang juga bekas Menteri Lingkungan Hidup, Sony Keraf, dalam peringatan 25 tahun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia akhir pekan lalu di Jakarta……… BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, SENIN 17 OKTOBER 2005, HAL. A10

KEMBALIKAN KEDAULATAN SDA KEPADA RAKYAT

Pada peringatan 25 tahun keberadaannya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyerukan agar kedaulatan atas sumber-sumber kehidupan dan kekayaan alam harus dikembalikan kepada rakyat. Proses penghancuran lingkungan hidup harus diakhiri melalui kerja sama semua pihak demi keberlanjutan hidup kita, kata Chalid Muhammad, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Sabtu (15/10), di Jakarta.Walhi melihat bahwa proses penghancuran lingkungan di berbagai tempat di Tanah Air kian marak. Dalam sejumlah kasus, perusakan lingkungan itu justru banyak melibatkan para pemilik modal dan oknum militer. Sayangnya, sejauh ini belum ada upaya nyata pemerintah dalam pelestarian lingkungan yang memihak kepada masyarakat lokal……..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SENIN 17 OKTOBER 2005, HAL. 12

TAMAN WISATA ALAM RIUNG TIDAK TERURUS

Taman Wisata Alam Laut 17 Pulau Riung, di gugus utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, tidak terurus. Selain itu, warga juga memagar jalan menuju dermaga utama. Jalan raya ke Riung saat ini rusak parah, baik dari arah Ende maupun dari ibu kota Kabupaten Ngada, Bajawa. Sebaliknya, kantor informasi wisata yang dibangun setahun lalu tak memiliki data yang dibutuhkan. Menurut kepala Sektor Sumber Daya Alam Riung Nikodemus Manu , wisatawan yang datang bingung karena tak memperoleh informasi tentang Riung secara memadai…….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SENIN 17 OKTOBER 2005, HAL. 23

1,2 JUTA HEKTARE HUTAN DI SUMATERA UTARA RUSAK

Sedikitnya 1,2 juta hektar hutan di Sumatera Utara dari total luas 3,7 juta hektar berada dalam kondisi rusak. Bahkan 300.000 hektar di antaranya sudah sangat kritis karena sulit direhabilitasi, hutan ini kebanyakan berada di daerah tangkapan air Danau Toba.Menurut Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara Prie Supriadi, kerusakan hutan di wilayahnya terjadi akibat penebangan liar, konversi hutan hingga kegiatan eksplorasi pertambangan dan pihaknya baru bisa merehabilitasi sekitar 600.000 hektar lewat program gerhan (gerakan rehabilitasi nasional……BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SENIN 17 OKTOBER 2005, HAL. 24

RAMBAH TN TESSO NILO LEWAT JALAN KORIDOR HTI : PERAMBAHAN LIAR INI MERUPAKAN TREN BARU PERUSAKAN HUTAN

Kondisi hutan alam Tesso Nilo di Kabupaten Pelelawan dan Indragiri Hulu, Riau, yang sebagian kecil telah merupakan taman nasional mengkhawatirkan. Memanfaatkan akses jalan koridor HTI maupun HPH yang telah ada sejak tahun 1980-1990-an, perambahan liar marak terjadi.Menurut Andrik, seorang petugas keamanan koridor HTI PT Riau Pulp and Paper, Jumat (14/10), intensitas arus keluar masuk truk pengangkut kayu ini menurun drastis selama Oktober. Hal ini terjadi karena seringnya hujan turun…….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SENIN 17 OKTOBER 2005, HAL. 24

PENEBANGAN LIAR MAKIN MARAK

Dalam dua hingga tiga bulan terakhir, penebangan kayu secara liar di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan semakin marak.Pihak TNBBS sedikitnya telah menangkap enam pelaku penebangan liar. Dua hari lalu, dalam operasi gabungan pemberantasan penebangan liar, petugas TNBBS dan anggota Kodim Lampung Barat menangkap tiga pelaku penebangan liar dari Way Seni, Kecamatan Bengkunat, Lampung Barat. Selain itu, disita pula 106 meter kubik kayu minyak dan 177 meter kubik kayu kruing…….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SENIN 17 OKTOBER 2005, HAL. 25 BERITA TERKAIT: POLDA SULAWESI TENGGARA SITA KAYU MALUKU, KORAN TEMPO, SENIN 17 OKTOBER 2005, HAL. A12

PENAMBANGAN ILEGAL MAKIN MENJADI-JADI DI TENGGARONG

Meski sekitar 200.000 ton batu bara ilegal sudah disita aparat Komando Distrik Militer 0906 Tenggarong, Kalimantan Timur, penambangan batu bara ilegal masih tetap berlangsung dan bahkan makin menjadi-jadi. Penambangan batu bara yang menggunakan alat-alat berat tersebut kini semakin mendekati pipa-pipa minyak milik Pertamina.Tambang ilegal terlihat di sejumlah lokasi, di tepi jalan dari Sangasanga menuju Muara Jawa dan di tepi jalan menuju Desa Pendingin. Tambang ilegal juga marak di sekitar Desa Dondang, Kecamatan Muara Jawa……BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SENIN 17 OKTOBER 2005, HAL. 25

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Sebelas lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup, penegakan hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 terhadap UUD 1945.Mereka beserta 81 warga masyarakat dari lokasi beroperasinya 13 perusahaan yang akan menambang di hutan lindung dan mahasiswa anggota organisasi pencinta alam beranggapan bahwa, pertama, kerugian hak konstitusionalnya akan terjadi jika kegiatan penambangan di hutan lindung berlangsung akibat berlakunya undang-undang (UU) ini…..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SENIN 17 OKTOBER 2005, HAL. 43

MANAJEMEN SAMPAH BURUK CIPTAKAN KONFLIK

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai banyaknya konflik antara pengelola tempat pembuangan akhir (TPA) dan masyarakat di sekitarnya akibat sistem pengelolaan sampah yang tidak baik. “Selama ini pengelolaan sampah tidak serius dan manajemennya buruk,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad kepada Tempo akhir pekan lalu……BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, SENIN 17 OKTOBER 2005, HAL. A10

ISU LINGKUNGAN : MASYARAKAT JANGAN TEMPUH JALUR ANARKI

Anggota Komisi VII DPR, Sony Keraf, usai menjadi pembicara kala memperingati ulang tahun ke-25 Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) di Gedung Joeang, Jakarta mengemukakan bahwa masyarakat diminta menempuh jalur hukum (advokasi) jika pemerintah membiarkan terjadinya kerusakan lingkungan atau bahkan melakukan perusakan lingkungan dan Jangan melakukan kekerasan. Menurut dia, perjuangan LSM lingkungan sekarang kembali ke pola seperti pada masa tahun 70 dan 80-an dulu. Pada masa itu perlawanan LSM dilakukan melalui advokasi bersama masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak…..BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA , SENIN 17 OKTOBER 2005, HAL. 24

HABITAT ORANG UTAN MENYEMPIT : DI KALIMANTAN 80 PERSEN HIDUP DI LUAR WILAYAH KONSERVASI

Habitat orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus) saat ini sudah semakin menyempit. Habitat mamalia yang sudah terancam punah ini berada di sejumlah kawasan yang tersebar-sebar dan keadaannya sudah semakin terdesak.Keadaan yang makin terdesak ini membuat mamalia itu sering keluar habitat hingga timbul konflik dengan manusia. Berdasar peta World Wide Fund for Nature (WWF), pada 1989 habitat orangutan masih meliputi hampir di seluruh kawasan hutan di Kalimantan Tengah, sebagian besar kawasan hutan pesisir Kalbar dan daerah perbatasan Kalbar dengan Malaysia….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SABTU 15 OKTOBER 2005, HAL. 24

BATANGHARI KRITIS

Kondisi Sungai Batanghari di Provinsi Jambi sudah sangat kritis. Daerah serapan air yang semula mencapai 5 juta hektare lebih, terus merosot. Diperkirakan pada 2011 lainnya hanya tinggal 46,9 ribu hektare. ‘Kurang dari 10 persen dari luas sungai,” ujar Sekretaris Tim kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Das Batanghari, Aswandi Indris, kemarin……BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, SABTU 15 OKTOBER 2005, HAL. A12

TIM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP BERSIHKAN SISA LIMBAH B3

Tim Kementerian Negara Lingkungan Hidup mulai membersihkan sisa-sisa limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah PT Asia Pasific Eko Lestari (APEL) ini masih tertinggal di kawasan Pulau Galang Baru, Batam.Tim yang dipimpin Asisten Deputi Urusan Pemulihan Kualitas Lingkungan, I Ketut Muliartha, Jumat (14/10) siang itu melakukan pemetaan dan penghitungan luas areal yang pernah digunakan PT APEL untuk menimbun limbah tersebut. Selain itu, mereka juga mengambil contoh tanah dan sisa limbah yang masih tercecer di sekitar kawasan yang berbentuk cekungan besar itu…..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SABTU 15 OKTOBER 2005, HAL. 24

OPERASI PEMBERANTASAN TAMBANG BATU BARA ILEGAL : POLDA MINTA IZIN PERIKSA BUPATI TANAH LAUT

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan telah mengajukan izin kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memeriksa Bupati Tanah Laut Ardiansyah. Langkah yang merupakan tindak lanjut operasi pemberantasan penambangan batu bara ilegal bersandi Peti Intan 2005 itu disampaikan melalui Mabes Kepolisian RI di Jakarta.Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Arianto Boedihardjo surat dari Mabes Polri diajukan Senin awal pekan depan ke Presiden. Izin ini dibutuhkan agar kasus tersebut segera dapat dituntaskan….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SABTU 15 OKTOBER 2005, HAL. 25

TANAH LONGSOR HANTAM RATUSAN RUMAH, SATU TEWAS

Hujan deras yang mengguyur kawasan pegunungan bagian utama Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah menuai bencana tanah longsor. Sediktinya 100 rumah penduduk di tiga desa mengalami kerusakan akibat tertimpa longsaoran tanah. Dalam musibah yang terjadi Kamis (13/1) sore itu……..BACA SELENGKAPNYA, REPUBLIKA, SABTU 15 OKTOBER 2005, HAL. 21

PEGUNUNGAN MULLER BERPELUANG BESAR JADI NATURAL WOLRD HERITAGE

Pegunungan Muller yang terletak di perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, berpeluang besar menjadi Warisan Alam Dunia (Natural World Heritage), sekaligus Warisan Budaya Dunia (Cultural World Heritage). Jika usulan tersebut disetujui UNESCO, Pegunungan Muller akan menjadi Warisan Alam Dunia yang kelima yang dimiliki Indonesia, setelah Taman Nasional Ujung Kulon, Pulau Komodo, Daerah Aliran Sungai Memberamo, dan Pegunungan Lorentz…….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, JUMAT, 14 OKTOBER 2005, HAL.15 BERITA TERKAIT : PEGUNUNGAN MULLER KALIMANTAN BERPOTENSI JADI WARISAN DUNIA, MEDIA INDONESIA, SABTU 15 OKTOBER 2005, HAL. 15

LEWAT ARBITRASE PEMERINTAH TAK BERPIHAK PADA LINGKUNGAN

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau Jhonny S Mundung menilai setelah setahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin negeri ini, sama sekali tak terlihat keberpihakan pemerintah terhadap lingkungan hidup. Kebijakan kedua pemimpin negara itu dinilai lebih banyak berpihak kepada kepentingan kapitalisme, padahal kebijakan kapitalisme itu akan selalu merusak lingkungan.Menurut dia, persoalan lingkungan seharusnya menjadi perhatian mendasar bagi keduanya dan bagi Kabinet Indonesia Bersatu, karena lingkungan itu menyangkut kepentingan kehidupan umat manusia….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, JUMAT 14 OKTOBER 2005, HAL. 15

GUGATAN PEMERINTAH KE NEWMONT SEHARUSNYA DISELESAIKAN
Gugatan pemerintah Indonesia terhadap PT Newmont Minahasa Raya (NMR) dan Richard Ness dalam kasus dugaan perusakan lingkungan akibat penambangan di Teluk Buyat, Sulawesi Utara, seharusnya diajukan secara arbitrase sesuai kontrak karya yang dibuat kedua belah pihak pada Desember 1986.Dalam eksepsi kompetensi absolut itu, PN Jaksel dinyatakan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena adanya pasal 21 dalam kontrak karya yang mengatur tentang penyelesaian sengketa……..BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, JUMAT 14 OKTOBER 2005, HAL. 15

Sumber:
KBUA Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Lingkungan Hidup