KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PROPER : BERDAYAKAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT
Proper sebagai program penilaian kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan, tidak hanya menjadi salah satu instrumen pengawasan terhadap pengelolaan limbah dan perizinan, melainkan juga untuk mendorong pemberdayaan industri dan masyarakat. Industri yang mengelola lingkungannya dengan baik, akan menyehatkan masyarakat di lingkungannya. Untuk itu diperlukan penyempurnaan kriteria dan sistem data, terutama untuk mereduksi penilaian yang bersifat subyektif. Perlu juga dibahas kebijakan yang telah dikeluarkan daerah yang dalam penerapannya tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi. Menurut Deputi Bidang Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan Limbah B3 Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Yanuardi Rasudin,, pihaknya siap mentransfer pengetahuan, baik berupa software maupun hardware untuk di-instal di tiap daerah…….BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SELASA 18 OKTOBER 2005, HAL. 13

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MASIH LEMAH
Penegakan hukum dalam bidang lingkungan masih lemah, baik dalam pelaksanaan peraturan di lapangan, proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat, pengajuan kasus ke pengadilan maupun proses peradilannya itu sendiri. Masih banyak aparat penegak hukum dan hakim-hakim pengadilan yang belum memberikan perhatian lebih dalam proses penegakan hukum lingkungan. Selain itu penanganan masalah-masalah lingkungan sampai saat ini diakui masih bersifat sektoral dan administratif saja, sehingga dalam penegakan hukum lingkungan terkesan seadanya saja. Hal tersebut disampaikan Menteri Negara Lingkunagn Hidup Rachmat Witoelar di Jakarta, Minggu (16/10) di sela-sela kegiatan pelatihan yang diselenggarakan United Nation for Environmental Programme (UNEP). Untuk meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam bidang lingkungan. UNEP melakukan training and workshop for environmental law, mulai 16-19 Oktober 2005, yang diikuti oleh perwakilan dari beberapa negara Asia, Afrika dan Amerika Latin, termasuk Indonesia sebagai tuan rumah…….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SENIN 17 OKTOBER 2005, HAL. 15

25 TAHUN WALHI, CERITA DARI TEGAL PARANG
Awalnya adalah Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup tahun 1977-1982 yang menginginkan isu lingkungan menjadi gerakan dalam masyarakat hingga akhirnya berdiskusi dengan beberapa kawannya, seperti Bedjo Raharjo, Erna Witoelar, Ir Rio Rahwartono (LIPI), dan Tjokropranoto (Gubernur DKI Jakarta). Dalam diskusi-diskusi itu akhirnya disepakati untuk meminta bantuan kelompok-kelompok nonpemerintah, seperti kelompok kemasyarakatan dan pecinta alam. Harapannya adalah lembaga ini bisa menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat dan masyarakat yang tidak bisa menyampaikan permohonannya kepada pemerintah bisa disampaikan melalui mereka, karena faktor kedekatan…. BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SENIN 17 OKTOBER 2005, HAL. 15

PENGGUNAAN
Walaupun bahan bakar nabati (biofuel) belum dinyatakan sebagai bahan bakar resmi, namun pemerintah akan menjamin pembelian biji dan minyak jarak pagar (Jatropha curcas) sebagai salah satu bahan bakar alternatif, selain bahan bakar minyak bumi. Namun pemerintah belum memiliki aturan pelaksanaan penggunaan bahan bakar nabati itu di masyarakat………….BACA SELENGKAPNYA, SUARA PEMBARUAN, SENIN 17 OKTOBER 2005, HAL. 15

NIAS DIGUNCANG GEMPA
Pulau Nias kembali diguncang gempa bumi, Senin (17/10) dini hari. Gempa berkekuatan 5,9 skala Richter sempat membuat panik warga Kota Gunungsitoli, ibu kota Kabupaten Nias. Guncangan gempa juga terasa hingga ibu kota Kabupaten Tapanuli Tengah (Sibolga) dan Singkil di Nanggroe Aceh Darussalam yang berada di Pulau Sumatera……..BACA SELENGKAPNYA, KOMPAS, SELASA 18 OKTOBER 2005, HAL. 18

BANJIR DAN LONGSOR DI TIGA DAERAH
Bencana banjir dan tanah longsor melanda Kabupaten Malang Jawa Timur, dan Banjarnegara, Jawa Tengah serta Gorontalo. Di Malang banjir dan tanah longsor terjadi di Purwodadi dan Sumber Tangkil, Kecamatan Tirtoyo. Akibatnya, 25 rumah di Desa Purwodadi rusak. Longsoran tanah menutup 12 kilometer jalan Desa Sumber Tangkil. Kerugian material diperkirakan mencapai Rp 144 juta. “Tak ada korban jiwa dalam bencana ini,” kata Pejabat Sementara Camat Tirtoyudo, Djoko Buwono, kemarin…..BACA SELENGKAPNYA, KORAN TEMPO, SELASA 18 OKTOBER 2005, HAL. A12

PENGOLAHAN AIR ‘RESERVE OSMOSIS’ JADI ALTERNATIF
Saat ini solusi alternatif untuk pengadaan air bersih yang layak untuk diminum. Teknologi ini sangat memungkinkan dilaksanakan di Jakarta, mengingat ibu kota negara ini terletak di pinggir pantai. ‘Teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih dinamakan reverse osmosis. Teknologi ini tidak lagi di awang-awang. Dulu kita melihatnya mahal, tapi sekarang tidak,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Kosasih Wirahadikusumah yang ditemui Media di kantornya pekan lalu…..BACA SELENGKAPNYA, MEDIA INDONESIA, SELAA 18 OKTOBER 2005, HAL. 13

Sumber :
KBUA Perpustakaan “Emil Salim”
Kementerian Lingkungan Hidup