Kementerian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia

“Think-Save Through Hazardous Waste Management”
Batam, 18 Juni 2013. Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bintek) Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada tanggal 18 – 20 Juni 2013 untuk sekitar 1000 peserta yang dihadiri pula oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota Batam, Deputi IV MenLH Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah KLH, serta Deputi V MenLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan KLH. Peserta Bimbingan Tekis adalah perwakilan dari (i) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota serta (ii) perusahaan penghasil limbah B3 yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3, jasa pengelola limbah B3; pengangkut, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbun limbah B3 di seluruh Indonesia yang telah memiliki izin/rekomendasi.

Tema kegiatan ini sejalan dengan tema yang diusung oleh United Nations Environment Programme (UNEP), “Think-Save Through Hazardous Waste Management” atau “Cerdas Kelola Limbah B3 untuk menyelamatkan lingkungan” yang artinya berpikir untuk mengelola limbah B3 guna menyelamatkan lingkungan. Tujuannya adalah (i) mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan limbah B3, (ii) memaparkan implementasi verifikasi pengelolaan limbah B3 di Indonesia, (iii) peluncuran Barcode pada manifest pengangkutan limbah B3 dan Buku Pedoman Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, serta (iv) bertukar informasi tekait alternatif teknologi dan tata cara pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3.

Sejak ditetapkannya program Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MPE3I), proyeksi bangsa Indonesia akan menjadi 7 (tujuh) besar raksasa ekonomi dunia pada tahun 2050 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,3% sampai 8,0% akan memberikan dampak positif percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun progresifitas pembangunan pada sektor industri dan perekonomian akan memberikan implikasi negatif terhadap timbulan jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dari kegiatan sektor industri. Sebagai overview tahun 2012 timbulan limbah B3 yang dihasilkan dan telah dikelola dari kegiatan industri pada sektor manufaktur dan jasa, agroindustri dan sektor pertambangan minyak dan gas bumi adalah 65.970.612,24 ton. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut akan diikuti dengan ratarata pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 0,3% sampai 1,5% di tahun 2050. Untuk itu, tantangan pengelolaan sampah, limbah, dan limbah B3 akan semakin besar pula di tahun-tahun mendatang.

Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengelolaan B3, limbah B3 dan Sampah KLH, Dra. Masnellyarti Hilman, MSc, menyatakan, “Paradigma kita tentang limbah harus diubah dimana limbah B3 bukan sebagai sesuatu yang tidak berguna, tetapi limbah sebagai salah satu sumber daya yang harus dikonservasi. Oleh karena itu, prinsip pengelolaan limbah B3 tidak hanya pada From Cradle To Grave saja, tetapi juga harus menerapkan prinsip From Cradle To Cradle, khususnya pada pengelolaan limbah B3 yang dapat dimanfaatkan”. Sebagaimana tema Hari Lingkungan Hidup Internasional tahun ini adalah, “THINK-EAT-SAVE”, yang artinya adalah “UBAH PERILAKU DAN POLA KONSUMSI UNTUK SELAMATKAN LINGKUNGAN”, maka pengelolaan limbah B3 harus mengacu pula pada tema hari lingkungan hidup tersebut. Alternatif pengelolaan makanan sudah dapat dilakukan preservasi (pengawetan) sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk menghidari timbulnya limbah, maka dalam pengelolaan limbah B3 pun harus menerapakan prinsip minimisasi, yaitu pengurangan timbulan jumlah limbah B3 dari sumbernya dengan menerapkan konsep 4R (reduce, reuse, recycle dan recovery).

Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya debirokratisasi untuk memperbaiki pelayanannya, khususnya pelayanan perizinan di bidang pengelolaan limbah B3. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki Unit Pelayanan Terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Adanya Pelayanan Satu Pintu dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan kepada publik secara lebih transparan, akuntabel, cepat, dan hemat biaya. “Perlu saya tegaskan dalam kesempatan ini, bahwa layanan perizinan pengelolaan limbah B3 di KLH adalah nirbiaya atau gratis, karena semuanya menjadi tanggungan Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup”, tegas Deputi IV KLH, Dra. Masnellyarti Hilman, MSc.

Berdasarkan data PROPER 2013, target pengelolaan limbah B3 sebesar 50 juta ton dalam tahun 2012- 2014 telah tercapai. Namun, hal ini tidak berarti bahwa upaya pengelolaan limbah B3 menjadi lebih longgar, bahkan akan terus ditingkatkan, dilakukan perbaikan dan pengawasan yang lebih ketat. Salah satu upayanya adalah pemberlakuan Sistem BARCODE Manifes Limbah B3 yang akan dipublikasikan pada kegiatan Bintek ini. Sistem BARCODE ini adalah untuk manifes pengangkutan limbah B3. Diharapkan dengan diberlakukannya sistem BARCODE ini tidak akan ada lagi penyimpangan dalam pengangkutan limbah B3.

Selain itu, upaya pengawasan yang lebih ketat pun dilakukan terhadap penanganan lahan terkontaminasi limbah B3 yang diatur secara detil dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3. Peningkatan pengawasan penyelesaian lahan tekontaminasi secara signifikan meningkat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Tercatat 278.631,41 ton limbah B3 sudah dilakukan pemulihan sampai dengan Juni 2013 dan saat ini sebanyak 21.046,13 ton limbah B3 sedang dalam proses pemulihan.

Melalui intensifikasi pemantauan dan pelaporan masalah lapangan disertai dengan pembinaan teknis pengelolaan limbah B3 oleh unit kerja terkait pada Kementerian Lingkungan Hidup, maka diharapkan kuantitas dan kualitas existing lahan terkontaminasi limbah B3 akan terdata secara aktual, sehingga dapat dilanjutkan penyelesaian penanganannya. MenLH juga berharap dalam pertemuan ini para peserta dapat memberikan masukan konstruktif terhadap berbagai kebijakan pengelolaan limbah B3 baik yang sudah diterbitkan, maupun yang akan segera diterbitkan oleh KLH, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun kebijakan lainnya.

Download: Lampiran Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup 18 Juni 2013

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Dra. Masnellyarti Hilman, MSc.,
Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun,
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Tlp/Fax: (021) 85905637,
email: humaslh@gmail.com / www.menlh.go.id