KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA


Keterangan Foto: Pimpinan Kementerian/Lembaga dan BUMN

Jakarta, Jumat (21 Januari 2011) – Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta. Acara dibuka oleh  Sekjend BPK Hendar Ristriawan.

Kementerian Negara/Lembaga itu adalah Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, serta Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. BUMN yang melakukan penandatangan itu adalah PT Sucofindo, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, PT Angkasa Pura serta PT Kereta Api Indonesia. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan bersama dengan para pejabat/pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dan BUMN tersebut, Kementerian Negara Lingkungan Hidup diwakili oleh Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup  Ir. Hermien Roosita, M.M. Kegiatan ini disaksikan oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo, MENLH, Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, MS dan para Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan BUMN, para Anggota BPK, serta para Pejabat di lingkungan BPK.

Nota Kesepahaman ini mengenai Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Hal ini merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergi antara BPK dengan para pemilik kepentingan, termasuk di antaranya entitas yang diperiksa oleh BPK. Melalui kesepakatan bersama ini, ada tiga manfaat yang diperoleh, yaitu: pertama, akan terbentuk pusat data BPK dengan menggabungkan data elektronik BPK (E-BPK) dengan data elektronik auditee (E-Auditee), kedua, mempermudah pelaksanaan pemeriksaan BPK, dan ketiga, mendorong transparansi dan akuntabilitas data auditee. Hal ini juga bertujuan untuk memudahkan dalam pembentukan “BPK Sinergi”, yaitu mewujudkan efektifitas pemeriksaan BPK guna mendorong optimalisasi pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara yang transparan dan akuntabel.


Keterangan Foto: Sekretaris Menteri (Tengah), Menandatangani Nota kesepakatan

Dengan adanya kerja sama ini, maka pemeriksa BPK dapat melakukan akses data Kementerian Negara/Lembaga tersebut dari kantor BPK melalui sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola bersama kedua pihak. Dengan cara ini, pemeriksaan BPK akan semakin efisien dan efektif. Waktu yang digunakan auditor di entitas yang diperiksa untuk proses pengumpulan dan pengunduhan data di entitas yang diperiksa menjadi berkurang karena sebagian atau seluruhnya sudah dapat dilakukan di kantor BPK.

Pada kesempatan ini, Ketua BPK menegaskan bahwa yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini bukan mengatur mengenai kewenangan atau perizinan akses data Kementerian Negara/Lembaga tetapi mengatur mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data Kementerian Negara/Lembaga tersebut oleh BPK. “Kesepakatan Bersama ini hanya mengatur mengenai “cara” untuk mengakses data”, tegas Ketua.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10 huruf a dan b, dan UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (1) huruf b, BPK memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa tanpa kesepakatan bersama ini pun BPK tetap berwenang untuk mengakses data Kementerian Negara/Lembaga tersebut yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada saat bersamaan setelah penandatangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup diminta untuk mewakili kementerian yang hadir untuk memberikan kata sambutan, “Kementerian Lingkungan Hidup menyambut baik penandatangan nota kesepahaman ini. Pemanfaatan teknologi informasi yang termuat dalam nota kesepahaman ini menjadi pintu masuk untuk perbaikan secara menyeluruh pengelolaan keuangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan kami siap untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban seperti tercantum dalam nota kesepahaman tersebut.