Kementerian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia

Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kamuaya, MBA, menyampaikan “Kejadian tumpahan minyak di laut harus sesegera mungkin ditanggulangi sebelum menyebar luas dan tidak terkendali dengan tujuan penyelamatan lingkungan dan juga peri kehidupan manusia”.

Sebagai bentuk komitmen pelestarian lingkungan, Menteri Lingkungan Hidup se-ASEAN mendukung "Environmentally Sustainable City (ESC) Program" pada 4 Maret 2003 di Siem Reap, Kamboja dan mendirikan Kelompok Kerja untuk Kota Berwawasan Lingkungan (Working Group on Environmentally Sustainable City/AWGESC) dengan tujuan mengembangkan strategi dan rencana aksi.

Sesuai dengan Pasal 69 Jo 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).