Kementerian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia

Sesuai dengan Pasal 69 Jo 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) ini bukanlah momentum untuk sebuah euforia dalam bentuk apapun. Ke depan, Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk bekerja lebih keras melakukan perbaikan kualitas dan fungsi lingkungan dalam konteks yang lebih nyata agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Alokasi anggaran DAK Bidang LH Tahun 2012 disadari masih jauh bila dibandingkan dengan DAK bidang-bidang lain, walaupun untuk tahun 2012 terjadi peningkatan anggaran sebesar 20% yaitu sebesar Rp. 479.730.000.000, yaitu dialokasikan untuk 442 Kabupaten/Kota. Kemampuan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAK Bidang LH dengan lebih baik dan tepat sasaran merupakan gambaran meningkatnya kinerja DAK Bidang LH Kabupaten/Kota.