Kementerian Lingkungan Hidup

Drs. Sudariyono

Jl. D.I. Panjaitan - Kebon Nanas, Jakarta 13410 Telp/Fax: 85904936 ext. 262 e-mail: deputi5@menlh.go.id

Asisten Deputi Urusan Pengaduan dan Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan

Drs. Heddy S. Mukna, Dipl.HE.
Telp/fax: 8517185, 8517148 ext. 233
• Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan Sub Bidang Pengelolaan Pengaduan Sub Bidang Pengembangan Pengaduan
• Bidang Hukum dan Administrasi Lingkungan Sub Bidang Penerapan hukum Administrasi Lingkungan Sub Bidang Pengembangan hukum Administrasi Lingkungan

Asisten Deputi Urusan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Cicilia Sulastri, S.H., M.Si.
Telp/Fax: 85904926, 8517148 ext. 230
• Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Sub Bidang Administrasi Gugatan Sub Bidang Gugatan
• Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Luar Pengadilan Sub Bidang Kerugian Negara dan Masyarakat Sub Bidang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup

Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Himsar Sirait, S.H.
Telp/fax: 8518138, 8517148 ext. 237
• Bidang Penyidikan Sub Bidang Administrasi Penyidikan Sub Bidang Pelaksana Penyidikan
• Bidang Penuntutan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Sub Bidang Koordinasi Penuntutan Sub Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut
• Bidang Pembinaan PPNS

Asisten Deputi Urusan Perjanjian Internasional Lingkungan

Telp/Fax: 85909533, 8517148 ext. 272
• Bidang Pendapat Hukum Perjanjian Internasional Sub Bidang Pendapat Hukum Proses Pengesahan Perjanjian Internasional Sub Bidang Tindak Lanjut Perjanjian Internasional
• Bidang Evaluasi Perjanjian Internasional Sub Bidang Evaluasi Perjanjian Internasional Pencemaran Sub Bidang Evaluasi Perjanjian Internasional Perusakan

Seputar Penaatan Hukum Lingkungan

Penerapan Sangsi Administrasi Paksaan Pemerintah terhadap Perusahaan Pertambangan di Kota Samarinda

29 Apr 2013

Samarinda, 29 April 2013 – Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pemantauan proses penaatan penerapan sangsi administrasi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin bagi perusahaan pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya penaatan  hukum lingkungan. Penerapan sangsi administrasi oleh pemerintah daerah pada dasarnya merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah sesuai Pasal 63 [...]

Selengkapnya

Akhirnya DPR Menyetujui RUU Pengesahan Protokol Nagoya Dan Konvensi Rotterdam

11 Apr 2013

Hanya dalam kurun waktu dua tahun sejak menandatangani Protokol Nagoya pada tanggal 11 Mei 2011, akhirnya Indonesia segera meratifikasi Protokol Nagoya mengikuti 15 negara lain yang telah meratifikasi dan menjadi negara Pihak dari Protokol ini. Sampai saat ini, 92 negara yang telah menandatangani Protokol Nagoya dan 16 negara termasuk Indonesia telah meratifikasinya. Sesuai dengan Pasal [...]

Selengkapnya

Rapat Kerja Komisi VII DPR-RI Dengan Pemerintah Penandatanganan RUU Naskah Protokol Nagoya dan Konvensi Rotterdam

9 Apr 2013

Penandatanganan Naskah RUU Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati Dan RUU Tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional. Jakarta, 08 April 2013 – Pada [...]

Selengkapnya

Pengawasan Penaatan Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah terhadap Perusahaan Peringkat Hitam PROPER

31 Jan 2013

Semarang, 23 Januari 2013 – Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pengawasan penaatan penerapan sanksi administrasi bagi perusahaan yang mendapatkan peringkat PROPER hitam tahun 2010-2011. Hasil penilaian PROPER Periode Tahun 2010-2011 terdapat 49 perusahaan yang mendapat peringkat Hitam, sehingga diindikasikan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum serta dikenakan sanksi administrasi. Dalam perkembangan proses [...]

Selengkapnya

Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup

3 Dec 2012

Jakarta, 28 November 2012. Hari ini Menteri Lingkungan Hidup menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. Rakor ini merupakan kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kepolisian Negara RI. Turut hadir dalam acara ini Kapolri, Jenderal Timur Pradopo, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah, para Penyidik Polisi, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan (PPNS-LH). [...]

Selengkapnya

Mewujudkan Efektivitas Penanganan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

27 Nov 2012

Kementerian Lingkungan Hidup – Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Bogor, 26 November 2012. Menteri Lingkungan Hidup dan Ketua Mahkamah Agung RI hadir dalam pembukaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang diselenggarakan di Balitbang Diklat Mahkamah Agung, Cikopo. Kegiatan ini diikuti oleh para Hakim yang diseleksi dari seluruh Indonesia. Dalam Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup ini [...]

Selengkapnya

Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan

6 Nov 2012

Jakarta, 6 November 2012.Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2012 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Menteri Lingkungan Hidup hadir dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan Jaksa Agung RI. Turut hadir pula para Ketua Muda MA, Jaksa Agung Muda, para Hakim Pengadilan Tinggi, Pengadilan [...]

Selengkapnya

Perkembangan Penanganan Kasus Impor Limbah B3 Terkontaminasi Limbah B3

14 May 2012

Medan, 12 Mei 2012–Hari ini Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, melakukan kunjungan ke lapangan terkait kasus penemuan kontainer impor besi tua yang berasal dari Irlandia, Bahrain, Inggris, Afrika Selatan, dan Perancisdiduga terkontaminasi Sampah, Limbah dan B3 di Pelabuhan Belawan, Medan. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut penanganan kejadian berdasarkan Laporan Kejadian (LK) [...]

Selengkapnya