KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Oktober 2010. Pertemuan COP-10 CBD akan diselenggarakan pada tanggal 18-29 Oktober 2010 dan MOP-5 CPB akan diselenggarakan pada tanggal 11-15 Oktober 2010 di Nagoya, Jepang.

Conference of the Parties (COP 10)-CBD merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi antar negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dalam menyepakati berbagai isu internasional untuk mencapai tiga tujuan Konvensi Keanekaragaman Hayati yaitu konservasi, pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari hasil pemanfaatan sumber daya genetik.

Isu penting yang akan diperjuangkan oleh Delegasi Indonesia pada pertemuan COP-10 CBD ini adalah akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik, rencana strategi pasca 2010, dan strategi mobilisasi pendanaan.  Harapan Indonesia untuk isu akses dan pembagian keuntungan adalah tercapainya kesepakatan dan diadopsinya teks Protocol on Access and Benefit Sharing of Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge sebagai instrumen penting yang akan memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan sumber daya genetik secara global dan menghentikan biopiracy.  Indonesia juga mengharapkan bahwa COP-10 CBD ini dapat menyepakati rencana strategi pasca 2010 dengan target-target yang achieveable, measureable, dan fokus kepada upaya-upaya penurunan laju kemerosotan keanekaragaman hayati pada tataran nasional dan global. Selain itu penetapan target disesuaikan dengan kondisi nasional serta didukung dengan mobilisasi pendanaan yang efektif dan memadai. 

Beberapa isu penting lainnya yang juga akan diperjuangkan oleh Delegasi Indonesia adalah strategi global konservasi tumbuhan, kawasan yang dilindungi, keanekaragaman hayati laut dan pesisir, keanekaragaman hayati hutan, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, keanekaragaman hayati pertanian, keanekaragamann hayati dan biofuel, spesies asing invasif, inisiatif taksonomi global, dan artikel 8(j) Konvensi Keanekaragaman Hayati tentang Pengetahuan Tradisional. 

Pada COP-10 ini juga akan diselenggarakan pertemuan para menteri lingkungan hidup  (high-level ministerial segment) yang akan diselenggarakan pada tanggal 27-29 Oktober 2010

Meeting of the Parties (MOP) 5 CBD adalah Protocol Internasional yang mengatur perpindahan lintas batas antar negara living modified organisms (LMOs) hasil rekayasa genetik. Protokol ini di adopsi pada tanggal 29 Januari 2000 sebagai supplementary agreement dari Convention on Biological Diversity (CBD), dan mulai berlaku tanggal 11 September 2003. Indonesia telah menandatangani Protokol Cartagena pada bulan Mei tahun 2004, dan telah meratifikasi Protokol tersebut pada 17 Juli 2004.

Setelah berlakunya Protokol Cartagena, dan sejalan dengan mandat Artikel 29 paragraf 1 Protokol, Conference of the Parties (COP) CBD menyelenggarakan pertemuan para pihak dari protokol (COP-MOP), sebagai forum pengambilan keputusan antar negara pihak yang telah meratifikasi Cartagena Protocol on Biosafety.
Isu substansi yang akan dibahas pada COP-MOP 5 antara lain: Handling, transport, packaging and identification of living modified organisms (Article 18), Rights and/or obligations of Parties of transit of living modified organisms, Liability and redress (Article 27), Risk assessment and risk management (Articles 15 and 16), Public awareness and participation (paragraph 1, Article 23), Monitoring and reporting (Article 33), Assessment and review (Article 35), Strategic plan of the Protocol and programme of work of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol.

Pada COP-MOP 5 ini Indonesia mengharapkan salah satu isu penting terkait dengan pertanggungjawaban dan upaya pemulihan (liability and redress) atas kerugian yang timbul dari perpindahan lintas batas organisme hidup hasil modifikasi secara genetic (OHMG) dapat disepakati.

Oleh karena itu, menjadi sangat penting terbentuknya suatu pengaturan internasional dalam bentuk Supplementary Protocol dan diselaraskan dengan mekanisme penegakan hukum lingkungan di tingkat nasional. Berdasarkan pertimbangan bahwa beberapa opsi didalam pengaturan internasional tersebut, seperti definisi mengenai kerusakan (damage), metode evaluasi, dan penetapan standard tanggung jawab, sangat tergantung pada bagaimana pengaturan mengenai masalah-masalah seperti ini dilakukan di tingkat nasional.

Informasi lebih lanjut:
Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup Gd. A, Lantai 6
Jl. DI. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas
Jakarta Timur
Telp: 85904923
Fax:  85904923