KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Siaran Pers
Delegasi Republik Indonesia
Delegasi RI ke Kopenhagen Memperjuangkan Bali Action Plan

Jakarta, 6 Desember 2009. Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim akan berlangsung di Kopenhagen Denmark dari tanggal  7 Desember hingga 18 Desember 2009. Pada Konferensi Para Pihak ke 15 ini Indonesia akan mengirimkan 60 anggota Delegasi RI (Delri) dipimpin oleh Rachmat Witoelar sebagai Ketua Delegasi (Negosiasi) yang juga bertindak sebagai Ketua Juru Bicara Delri.

Pada high-level segment tanggal 17-18 Desember Delri akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Pengganti (alternate) Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa; Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta serta Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Rachmat Witoelar. 

Anggota Delri mewakili para pemangku kepentingan perubahan iklim di Indonesia, termasuk Kementerian dan Lembaga Negara terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masa, Sektor Swasta dan Media Masa. Indonesia bersama negara-negara berkembang lainnya akan berjuang untuk mendapatkan keadilan dalam mengantisipasi perubahan iklim dengan mengedepankan prinsip common but differentiated responsibilities. Indonesia berkepentingan  untuk mewujudkan Bali Action Plan, yang merupakan hasil Konferensi Perubahan Iklim di Bali tahun 2007, untuk disepakati di Kopenhagen dalam dua minggu mendatang.

Pada negosiasi terakhir berbagai negara melalui Barcelona Climate Change Talks bulan November 2009, dicapai kemajuan untuk adaptasi, kerjasama teknologi, pengurangan emisi dari deforestasi di negara berkembang serta mekanisme untuk distribusi dana bagi negara berkembang. Namun di Barcelona tidak ada kemajuan berarti untuk dua isu kunci, yaitu target pengurangan emisi jangka menengah bagi negara-negara maju, serta pendanaan yang memungkinkan negara-negara berkembang membatasi pertumbuhan emisi dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang tidak terelakkan.

Di Kopenhagen Indonesia akan tetap menegaskan mandat BAP, yang menempatkan shared vision sebagai arah Aksi Kerjasama Jangka Panjang yang mewakili keterpaduan dalam upaya stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dengan memperhatikan semua pilar BAP yaitu: mitigasi (termasuk target jangka panjang penurunan emisi dunia secara global), adaptasi, pendanaan dan alih teknologi. Negara maju harus tetap memimpin upaya mitigasi sedangkan negara berkembang akan berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui upaya pembangunan ekonomi rendah karbon di masing-masing negara.

Indonesia juga akan menegaskan bahwa kesepakatan mengenai Periode Komitmen Kedua Protokol Kyoto akan menjadi faktor penentu di Kopenhagen karena harus berjalan secara sinergi dengan proses di Aksi Kerjasama Jangka Panjang. Adanya upaya negara maju menghapus Protokol Kyoto merupakan pengingkaran atas semangat dan kewajiban Konvensi dan Protokol Perubahan Iklim. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta, “Bagi Indonesia, ada beberapa hal prioritas yang akan diperjuangkan, yaitu kesepakatan target penurunan emisi sebagai kelanjutan Protokol Kyoto sesuai Bali Action Plan, yaitu 40% rata-rata penurunan emisi oleh Negara maju. Kemudian, disepakatinya mekanisme REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation) agar segera memasuki tahapan implementasi, serta yang tidak kalah pentingnya adalah memasukkan isu kelautan menjadi isu sentral dalam perubahan iklim sebagaimana yang tertuang dalam Manado Ocean Declaration