KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Menurut Artikel -9 Basel Convention, yang dimaksud dengan illegal trafficking antar lain:

  • Tanpa notifikasi

  • Tanpa persetujuan Negara tujuan impor

  • Dengan persetujuan dari Negara tujuan tetapi keputusan tersebut didasarkan pada informasi yang salah dari importer

  • Barang yang diimpor berbeda dengan isi dokumen

  • Bertentangan dengan pengaturan dalam Konvensi Basel.

Prakteknya, banyak limbah b3 yang masuk ke Indonesia melalui: illegal impor, tanpa dokumen atau dengan dokumen palsu/tidak sesuai dengan barangnya, dan dalam banyak kasus impor limbah b3 tetapi tidak terdeteksi pemiliknya.

Sementara itu, secara nasional regulasi praktek impor limbah b3 telah diatur dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup. Dalam hal ini impor limbah b3 sama sekali dilarang untuk dilakukan.

Menyikapi kondisi ini, Deputi V MENLH bidang Penaatan Hukum Lingkungan dan UNEP bekerjasama menyelenggarakan workshop pada tanggal 23 Juni 2008 di Bali International Convention Center yang bertujuan untuk:

  • Mendalami pengaturan di tingkat internasional tentang illegal traffick limbah b3, termasuk tindakan pencegahan dan penanganannya

  • Mengetahui kerangka regulasi nasional di bidang lingkungan hidup maupun sector lainnya yang berkaitan dengan limbah b3 dan penegakan hukumnya

  • Meningkatkan kapasitas dan kerjasama internasional dalam penegakan hokum di bidang illegal trafficking limbah b3

Melalui pertukaran pengalaman mengenai praktek penegakan hukum, diharapkan terjadi kesesuaian pengaturan regulasi nasional dengan internasional di bidang perpindahan limbah b3 sehingga memudahkan stakeholders mencegah dan menangani illegal traffick limbah b3. (sas)