KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Penurunan kualitas lingkungan di berbagai daerah terutama kualitas air, udara dan tanah mengakibatkan kerugian besar bagi perekonomian negara secara keseluruhan. Disamping itu terdapat indikasi bahwa alokasi anggaran daerah di bidang lingkungan hidup sangat terbatas sehingga tidak sebanding dengan peningkatan skala permasalahan lingkungan hidup di daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan pelayanan dasar khususnya dalam pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan kebijakan fiskal di tingkat nasional untuk meningkatkan kapasitas daerah di bidang lingkungan hidup dan diwujudkan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Lingkungan Hidup.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan Hidup diarahkan pada perlindungan sumber daya air, pencegahan pencemaran air dan pemulihan pencemaran air, khususnya yang terkait dengan air sungai.

Sebagaimana ditetapkan pada pasal 40 Undang-undang no. 33/2004, kriteria DAK Lingkungan Hidup meliputi kriteria umum yaitu untuk daerah kabupaten/kota dengan kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata, kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundangan dan karakteristik daerah otonomi khusus, sementara itu kriteria teknis berdasarkan parameter lingkungan hidup yang terdiri dari proporsi panjang sungai tercemar di tiap kabupaten/kota terhadap total panjang seluruh kabupaten/kota. Sesuai dengan kriteria diatas terdapat 333 Kabupaten/Kota yang akan menerima DAK dan dari seluruh propinsi di Indonesia ada 3 propinsi yang tidak mendapatkan yaitu DKI Jakarta, Riau dan Kalimantan Timur.

Pemanfaatan sumber daya alam secara tidak berkelanjutan telah menyebabkan meningkatnya permasalahan lingkungan hidup. Kerusakan hutan yang terjadi di banyak daerah telah mengganggu siklus hidrologi suatu daerah aliran sungai (DAS), yang kemudian berdampak pada berkurangnya ketersediaan air tanah, membesarnya aliran permukaan (water run off) sehingga menyebabkan tanah longsor, pendankalan air sungai, waduk dan pantai dan banjir.

Kerusakan hulu daerah aliran sungai cepat atau lambat berdampak pada daerah hilir dan pesisir. Lemahnya kontrol terhadap pencemaran air baik oleh kegiatan industri maupun rumah tangga memperburuk kualitas air sehingga mengurangi ketersediaan air baku. Apabila tidak ada perubahan kebijakan, maka kualitas lingkungan akan terus menurun dan keberlanjutan sumberdaya alam bagi generasi mendatang akan semakin sulit tercapai.

Informasi:
Asdep Edukasi dan Komunikasi
Deputi MENLH Bidang Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Tel/Fax: 021-8517184
e-mail: edukom@menlh.go.id