KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Jakarta, 11 Februari 2004 – Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan Naik Banding setelah Majelis Hakim PTUN Jakarta membacakan Putusan Kalah. Sidang yang diadakan hari ini mempermasalahkan dua hal pokok dalam putusannya tentang KEPMEN LH no. 14/2003 yaitu:a) kewenangan MENLH untuk memberikan keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta, dan b) kewenangan MENLH untuk mewajibkan instansi yang berwenang untuk tidak menerbitkan izin pelaksanaan Reklamasi Pantura.

Menjawab dua hal pokok tersebut, berikut dijelaskan:

1. MENLH mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan ketidaklayakan lingkungan Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta berdasarkan hasil studi AMDAL didasarkan pada ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 22 ayat (1) PP no. 27/1999 tentang AMDAL.

2. Demikian pula kewenangan MenLH untuk mewajibkan instansi yang berwenang untuk menolak menerbitkan izin pelaksanaaan reklamasi adalah pelaksanaan amanah ketentuan pasal 22 ayat (2) PP no. 27/1999 tentang AMDAL.

Disamping itu, KEPPRES no. 2/2002 tentang Perubahan Atas KEPPRES No. 101/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, khususnya pasal 18 yang menyatakan :

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Meneg LH mempunyai kewenangan:

a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro

b – c. dst

d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya.

e – m. dst

n. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan, yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah propinsi, kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain di wilayah laut di bawah 12 mil dan berlokasi di lintas batas negara.

o. penetapan pedoman tentang konservasi sumber daya alam

p. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: (1) pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan; (2) pemberian izin dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang meliputi: penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun; (3) pemantauan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.

"Keputusan PTUN ini dapat menghancurkan surat keputusan-surat keputusan menteri selama ini", ujar Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nabiel Makarim, MPA, MSM, "karena sejak AMDAL diberlakukan tahun 1987, sudah ratusan rencana kegiatan wajib AMDAL yang telah ditetapkan keputusan kelayakan lingkungannya maupun ketidaklayakan lingkungannya oleh MenLH."

Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum, Sudarsono, SH, menambahkan bahwa keputusan PTUN ini juga dapat menghancurkan sistem AMDAL dan sistem pemerintahan negara. Sebab, dapat saja nantinya setiap AMDAL yang dinyatakan tidak layak dapat digugat di PTUN agar dapat dinyatakan layak oleh Peradilan TUN. Jadi, tidak ada guna sistem AMDAL yang diatur dalam pasal 15 dan 18 UU no. 23/1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup dan pasal 19 ayat (1) serta pasal 21 ayat (2) PP no. 27/1999 tentang AMDAL.

PERNYATAAN RESMI MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Pernyataan resmi (press statement) Menteri Negara Lingkungan Hidup yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2004 berbunyi sebagai berikut :

1. Pertama saya perlu menjelaskan duduknya perkara:

(i) Obyek dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2003 adalah rencana kegiatan reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara Jakarta yang diprakarsai oleh Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta.

(ii) Keenam perusahaan yang menuntut KLH masing-masing mempunyai proyek reklamasi milik mereka sendiri yang berdasar peraturan yang berlaku, AMDAL serta perizinannya harus didapatkan dari DKI Jakarta

(iii) Maka KEPMEN 14 Tahun 2003 sama sekali tidak ada hubungannya dengan keenam proyek milik 6 perusahaan yang menuntut tadi.

Maka sudah selayaknya peradilan ini sedari mula tidak layak digelar.

2. KEPMEN 14 Tahun 2003 dikeluarkan berdasar rekomendasi dari Komisi Amdal Pusat yang mendasarkan rekomendasinya atas hasil AMDAL yang dibahas selama 2 tahun oleh semua pemangku kepentingan. AMDAL adalah dokumen berdasar ilmiah, bukan dokumen politik atau dokumen birokratis. Maka yang diadili adalah sebuah karya ilmiah. Belum pernah setelah Galileo yang diadili karena karya ilmiah pada abad ke XIV, pengadilan mengadili karya ilmiah. Jadi praktis peradilan kita kembali kepada abad kegelapan.

3. Dampak dari keputusan ini adalah menciptakan preseden hukum bahwa hasil AMDAL dapat dianulir oleh sidang peradilan. Ini terjadi di saat sistim penegakan hukum masih sangat lemah. Ini berarti mekanisme AMDAL sebagai sistim pengawasan telah dirusak oleh keputusan sidang peradilan ini.

4. Walaupun sedari semula kami yakin bahwa pengadilan ini tidak layak digelar, tetapi selama ini KLH melakukan pembelaan atas tuntutan ini karena KLH menghormati institusi hukum. Langkah berikut kami adalah naik banding.

5. Selanjutnya:

(1) Saya mengharap agar masyarakat menyikapi keadaan seperti yang tersebut pada butir 1 dan 2 diatas. Apabila masyarakat diam saja, maka ini akan mendorong makin luasnya ketidak adilan.

(2) Saya mengharapkan DPR untuk minta penjelasan kepada para hakim yang bersangkutan serta keenam perusahaan penuntut. Memang mungkin hal ini belum pernah dilakukan, tetapi hal ini juga bukan tidak mungkin dilakukan.

(3) Demikian pula saya mengharapkan agar masyarakat hukum menyikapi hal ini. Harga diri profesi mereka dalam ujian. Maka sudah selayaknya masyarakat hukum tidak berdiam diri saja.

(4) Saya juga minta kepada Departemen Kehakiman dan HAM serta Mahkamah Agung agar menyikapi peristiwa ini dapat menjelaskan kepada masyarakat mengapa hal seperti ini sampai terjadi, apa sikap mereka, serta menjelaskan apa yang akan mereka lakukan.

6. Sekali lagi kami menyatakan bahwa KLH tetap pada posisi seperti yang tercantum pada KEPMEN 14/2003 yaitu ketidak layakan rencana kegiatan reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara Jakarta yang diprakarsai oleh Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk informasi mengenai Kasus Reklamasi Pantura, silakan menghubungi:

Sudarsono, SH
Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum
Tel/Fax: 8590 4926