KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE: PEKANBARU, 10 Mei 2006 – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Bumi tanggal 22 April 2006 telah menginstruksikan untuk menghentikan "eksport asap" kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan. Dalam rangka menindaklanjuti instruksi tersebut maka pada tanggal 10 Mei 2006 bertempat di Pekanbaru, para penanggungjawab usaha di bidang kehutanan dan perkebunan telah mendeklarasikan penghentian kebakaran hutan dan atau lahan. Tekad dari para usahawan yang berjumlah sekitar 82 dalam deklarasi tersebut adalah melaksanakan secara bersungguh-sungguh peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, perkebunan dan Lingkungan hidup. Dalam kaitannya dengan masalah asap, para usahawan tersebut bertekad untuk mencegah dan menghentikan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan. Selain itu deklarasi tersebut juga mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan atas kebakaran hutan dan atau lahan.

Dalam kesempatan ini juga telah dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Penghentian Kebakaran Hutan dan atau Lahan yang dilakukan oleh sekitar 82 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan. Masing-masing perusahaan tersebut menandatangani Surat Pernyataan yang berisikan kesanggupan mereka untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan atau lahan di lokasi usaha. Selain itu, mereka akan melakukan pencegahan dan penanggulangan apabila terjadi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi yang menjadi tanggung jawab penuh perusahaan yang bersangkutan. Sebagai konsekuensi dari terbuktinya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, para penanggungjawab usaha tersebut bersedia dikenakan sanksi.

Setelah dicetuskannya Deklarasi dan ditandatangani Surat Pernyataan ini, para penanggungjawab usaha memang mempunyai tanggung jawab moral kepada publik untuk dapat melaksanakan isi dari Deklarasi dan Surat Pernyataan tersebut. Tanpa dilakukan Deklarasi dan ditandatangani Surat Pernyataan, para penanggung jawab usaha tersebut memang sudah mempunyai kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk larangan untuk membakar. Akan tetapi patut dihargai komitmen dari para pengusaha untuk ikut menindaklanjuti instruksi Bapak Presiden dituangkan dalam Deklarasi dan Surat Pernyataan. Semoga kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan Lingkungan hidup yang bebas asap di seluruh Indonesia pada umumnya dan wilayah sumatera pada khususnya.

Informasi Lebih Lanjut:
Asdep Penegakan Hukum Pidana
dan Administrasi Lingkungan

Telp : 021 – 85904926