KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Makassar, 28 Agustus 2014. Piagam Bumi adalah sebuah deklarasi prinsip-prinsip pokok untuk membangun masyarakat global yang berkeadilan, berkelanjutan dan damai di abad ke-21. Piagam Bumi sangat peduli terhadap masa transisi menuju cara hidup yang berkelanjutan dan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Salah satu tema utama adalah integritas ekologis, dimana perlindungan ekologis, pengentasan kemiskinan, pembangunan ekologi yang adil, penghargaan atas Hak Azazi Manusia, demokrasi dan perdamaian adalah saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan.

Untuk mewujudkan implementasi Piagam Bumi sebagai tanggung jawab umat manusia di muka bumi, peranan pemerintahan daerah menjadi penting dengan memperkuat satuan perangkat kerja daerah di bidang lingkungan hidup, dengan memperhatikan sistem pemerintahan berdasarkan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai akselerasi otonomi daerah yang berlandaskan pada pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.” Demikian disampaikan oleh Dr. Henry Bastaman, MES, Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH dalam acara Deklarasi Piagam Bumi dan RAKERNIS Peningkatan Kapasitas Kelembangaan Lingkungan Hidup.

Acara ini berlangsung tanggal 28 – 29 Agustus 2014 dihadiri Para Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang saat ini dipimpin oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Syahrul Yasin Limpo, SH, MSi, MH serta Ketua Dewan Piagam Bumi Internasional di Indonesia, Ir. Erna Witoelar, Msi. Kemitraan lokal dan global untuk melindungi bumi dan sesama manusia mutlak diperlukan. Piagam Bumi menegaskan bahwa bumi rumah kita, di mana lingkungan hidup global dengan sumber dayanya yang terbatas merupakan kepedulian bersama seluruh manusia. Pola dominan produksi dan konsumsi menyebabkan kerusakan lingkungan, terkurasnya sumber daya alam dan punahnya spesies secara besar-besaran.

Di tingkat lokal, kapasitas kelembagaan lingkungan hidup daerah harus dilakukan yang perlu didukung dengan adanya status kelembagaan lingkungan hidup yang memadai atau minimal setingkat eselon II. Hal ini diperlukan mengingat kelembagaan lingkungan hidup daerah harus didukung oleh kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten, sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sayangnya sampai dengan saat ini status kelembagaan lingkungan hidup daerah belum semua berbentuk badan. Berdasarkan data per Desember 2013 sebanyak 314 berbentuk Badan LH, 143 berbentuk Kantor LH dan 28 bentuk lainnnya (Dinas Lingkungan Hidup, Bagian dan Sub Bagian dari Sekretariat Daerah). Oleh karena itu masih diperlukan upaya untuk dapat meningkatkan status kelembagaan lingkungan hidup daerah.

Salah satu pelayanan dasar yang harus dilaksanakan pemerintah daerah adalah Pelayanan Dasar di bidang Lingkungan Hidup yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup yang meliputi: pelayanan informasi status mutu air, pelayanan informasi status mutu udara ambient, pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk tingkat provinsi. Sedangkan SPM untuk kabupaten kota adalah pelayanan pencegahan pencemaran air, pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa, pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2014 menunjukkan bahwa adanya peningkatan. Upaya untuk mengefektifkan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dari hasil penerapan SPM bidang lingkungan hidup oleh pemerintah daerah provinsi secara nasional baru 62% (19 provinsi). Sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebanyak 137 daerah atau sebesar 32%

Dalam bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai amanat pasal 13 dan pasal 70 UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dengan mengembangkan jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. Sampai dengan saat ini jumlah pejabat fungsional bidang lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Jumlah pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan di Indonesia baru terbentuk 212 orang, sedangkan pejabat pengawas lingkungan hidup baru terbentuk 20 orang.

Informasi lebih lanjut:

Dr. Henry Bastaman, MES,
Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan
dan Peningkatan Kapasitas KLH,
Tlp/Fax (021) 85904931,