Dekonsentrasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pendelegasian Kewenangan Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan kepada 33 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta, 31 Januari 2012 – Kementerian Lingkungan Hidup mendelegasikan kewenangan dan dana (Dekonsentrasi) pemantauan dan pengawasan lingkungan kepada 33 Badan Lingkungan Hidup Provinsi di Indonesia. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan disampaikan pada Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Rakernis [...]

31 Jan 2012 08:09 WIB


P
endelegasian Kewenangan Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan kepada 33 Badan Lingkungan Hidup Provinsi

Jakarta, 31 Januari 2012 – Kementerian Lingkungan Hidup mendelegasikan kewenangan dan dana (Dekonsentrasi) pemantauan dan pengawasan lingkungan kepada 33 Badan Lingkungan Hidup Provinsi di Indonesia. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan disampaikan pada Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Rakernis yang mengambil tema Bekerja Bersama untuk Udara Bersih dan Air Bersih berlangsung tanggal 31 Januari hingga 1 Pebruari 2012 di Jakarta.

Dalam Sambutan Pembukaannya, Menteri Negara Lingkungan Hidup,  Prof. Dr. Balthsar Kambuaya, MBA, menegaskan bahwa “Pada tahun 2012 ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengalokasikan dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 200.000.000.000.- (Dua Ratus Milyar Rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi yang meningkat tajam dari alokasi 2011 yaitu Rp. 16.000.000.000.000,- (Enam Belas milyar rupiah). Alokasi dana yang besar ini diharapkan dapat memenuhi target indikator kinerja utama di bidang pengelolaan lingkungan, seperti tercapainya upaya penurunan beban pencemaran, meningkatnya ketaatan pengendalian pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3 serta penghentian kerusakan lingkungan.

Menteri Negara Lingkungan Hidup juga mengingatkan agar penggunaan dana Dekonsentrasi perlu disertai dengan prinsip kehati-hatian, mengingat urusan Dekonsentrasi yang dilimpahkan wajib memperhatikan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Dengan demikian, penggunaan dana Dekonsentrasi pada tahun-tahun berikutnya akan dinilai dari kinerja yang ditunjukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 300 peserta ini, mambahas 3 program Dekonsentrasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, yaitu:

  1. Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Kualitas Air dan Udara serta Pengelolaan Limbah B3 melalui Program PROPER,
  2. Pemantauan kualitas udara perkotaan.
  3. Pemantauan dan evaluasi kualitas air perkotaan.

Dekonsentrasi Program PROPER untuk tahun 2012 ini akan melibatkan 21 Badan Lingkungan Hidup Provinsi, dimana tahun sebelumnya kegiatan PROPER hanya melibatkan 8 Badan Lingkungan Hidup Provinsi. Peningkatan ini seiring dengan penambahan target peserta industri PROPER dari 1002 perusahaan menjadi 1355 perusahaan di tahun 2012. Badan Lingkungan Hidup Provinsi diharapkan dapat bersama-sama Kementerian Lingkungan Hidup secara konsisten menjaga kredibilitas dan akuntabiitas pelaksanaan PROPER dengan menjalankan etika Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dengan baik dan benar.

Program Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan akan melaksanakan Dekonsentrasi bersama 33 Badan Lingkungan Hidup Provinsi di Indonesia. Kegiatan ini meliputi spot cek uji emisi, pemantauan kualitas udara jalan raya, kinerja lalu lintas serta pemantauan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) dimana hasil pemantauannya menjadi bahan penilaian Program Adipura 2012. Sedangkan Dekonsentrasi Program Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Sungai di Perkotaan diserahkan kepada 16 Provinsi yang meliputi 22 kota metropolitan dan kota besar yang bertujuan untuk mendapatkan data kualitas air sungai perkotaan sehingga dapat dilakukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas air sungai perkotaan dengan cara menurunkan tingkat pencemaran dari usaha dan atau kegiatan maupun rumah tangga. Hasil pemantauan kualitas air sungai perkotaan ini juga akan dijadikan komponen penilaian Program Adipura 2012.

RAKERNIS juga membahas Rencana Kerja tahun 2013 bidang Pengendalian Pencemaran, dimana terdapat beberapa arahan pembangunan, antara lain adalah :

  1. Arahan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memastikan kegiatan pertambangan tidak menimbulkan dampak lingkungan. Pada kegiatan ini perlu dilakukan inventarisasi kegiatan pertambangan yang menimbulkan dampak lingkungan, skala dan besaran dampak yang ditimbulkannya serta strategi penanganannya.
  2. Arahan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan “Indonesia Bersih” serta arahan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang menyatakan tugas Kementerian Lingkungan Hidup adalah menciptakan Air Bersih, Udara Bersih dan Lahan yang tidak terkontaminasi sebagai pendukung kehidupan yang berkalanjutan.
  3. Indikator Kinerja Utama pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam kontrak kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II, yaitu memastikan terjadinya  penurunan beban pencemaran total sebesar 50 %  pada tahun 2014.
  4. Target PROPER tahun 2014 melakukan pengawasan terhadap 2000 perusahaan.

Program Dekonsentrasi ini diharapkan dapat membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan mengevaluasi kualitas lingkungan hidup sehingga dapat lebih efektif dalam perumusan kebijakan umum pengendalian pencemaran lingkungan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Drs. MR. Karliansyah, MSi,
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, KLH
Telp/fax: 021-85904933, www.menlh.go.id

Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor