KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

KLH, Puncak Bogor  – 20 Januari 2014. Mencari kesalahan ditengah kesulitan orang banyak memang sangat mudah. Tampaknya seperti itulah yang mengemuka belakangan ini. Semua orang berusaha untuk saling menyalahkan  jika sudah bicara mengenai dampak kerusakan ekosistem.  Banjir adalah salah satu dampak kerusakan tersebut.

Banjir Jakarta adalah pelajaran bersama akan pentingnya kerja nyata lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah serta seluruh komponen masyarakat yang mau dan memang mempunyai  rasa dan tanggung jawab bersama akan kerusakan tersebut.

”Jangan, mulai terjadi banjir baru ada rapat-rapat. Harus diupayakan betul pencegahannya, kita harus mengembalikan fungsi lahan dan sungai. Kerusakan ekologis ini harus diperbaiki atau setiap tahun akan terus terjadi banjir,” hal ini di ungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup (MenLH), Balthasar Kambuaya, saat meninjau alih fungsi kawasan lindung di Desa Tugu Utara, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  Senin (20/1).

Disinilah menjadi  salah satu lokasi pembongkaran vila-vila ilegal di kawasan Puncak. Sampai saat ini, sisa-sisa bongkaran masih belum dibersihkan.  Balthasar melanjutkan, banjir di Jakarta menunjukkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mulai dari hulu, tengah, hingga hilir, telah rusak. Beberapa yang disoroti adalah penggunaan kawasan lindung sebagai permukiman/vila dan pemanfaatan kanan-kiri sungai sebagai permukiman.

Kegiatan aksi nyata ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor yang terus melanjutkan pembongkaran vila-vila ilegal di Puncak. Lahan-lahan yang telah dibongkar itu akan ditanami dengan tanaman keras dan buah-buahan.

Sedangkan ,  ”Bupati Bogor juga memberi tahu bahwa mulai Februari (penertiban) dilanjutkan lagi. Soal kendala, memang ada macam-macam kepentingan. Nanti saya yang bicara dengan Panglima TNI dan Kepala Polri,”  kata  MenLH , Balthasar Kambuaya. Menurut  Ronny Sukmana, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Hal ini merupakan kelanjutan dari  program yang dilakukan pada tahun 2013. Dan tentu perlu dukungan semua pihak.

Ia mengatakan, pembongkaran dilakukan karena lahan dibebani bangunan yang melebihi aturan atau menempati lahan secara ilegal. Lahan-lahan yang ditertibkan ini akan ditanami tanaman buah serta dibuatkan biopori dan sumur resapan.

Sementara itu, Deputi III Menteri Lingkungan Hidup Arief  Yuwono mengatakan,  Kerusakan ekologis sungai Ciliwung perlu diatasi dengan pengendalian kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, tata ruang, peran serta masyarakat dan penegakan hukum secara terpadu dan berkelanjutan

Perbaikan DAS Ciliwung  perlu waktu selama 10 Tahun. Oleh sebab itu perlu dukungan dan komitmen bersama,  “  Ujar Arief Yuwono. (ry/In. Asdep Komunikasi- Berbagai sumber)