Kementerian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia

Penerima Manfaat dan Pelestarian”
Pada tanggal, 2 Mei 2012. Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai National Focal Point dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity-CBD) menyelenggarakan Dialog Interaktif bertema “PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KERANGKA PROTOKOL NAGOYA: Penerima Manfaat dan Pelestarian”. Dialog ini bertujuan untuk : (1) sosialisasi Protokol Nagoya kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya genetik; (2) menghimpun masukan untuk kesiapan implementasi Protokol Nagoya di Indonesia; dan (3) pertukaran informasi tentang pengetahuan tradisional terkait SDG, masyarakat hukum adat dan komunitas lokal di Indonesia.  Acara Dialog ini dibuka oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA serta didukung oleh beberapa nara sumber dari organisasi non pemerintah dan perguruan tinggi. Peserta Dialog merupakan perwakilan dari kalangan organisasi non pemerintah, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan perutusan masyarakat hukum adat.

Protokol Nagoya tentang Akses Kepada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati, telah diadopsi dalam kerangka Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) di Nagoya, Jepang pada tanggal 30 Oktober 2010. Tujuannya adalah pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik, agar dapat memberikan kontribusi terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati serta merupakan instrument untuk mencapai tujuan Konvensi Keanekaragaman Hayati yang ketiga (pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG). Sebagai Negara yang telah meratifikasi CBD dan negara megabiodiversity country, Indonesia telah menandatangani Protokol Nagoya pada tanggal 11 Mei 2011 bertepatan dengan acara Ministerial Segment of the 19th session of the United Nations Commission on Sustainable Development di Markas Besar PBB, New York. Saat ini proses ratifikasi Protokol Nagoya untuk menjadi Rancangan Undang-Undang Pengesahan Protokol Nagoya sedang dilaksanakan.

Ruang lingkup dari Protokol Nagoya adalah sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetic. Protokol ini  merupakan suatu pengaturan internasional yang komprehensif dan efektif dalam memberikan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia dan menjamin pembagian keuntungan bagi Indonesia sebagai negara kaya sumber daya genetik. Selain itu, Protokol Nagoya juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya pencurian hayati (biopiracy).

Protokol Nagoya memandatkan kepada setiap negara untuk melakukan upaya dalam rangka memastikan bahwa pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan komunitas lokal diakses dengan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) serta melibatkan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang bersangkutan, dan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan (pasal 7). Dengan demikian, mekanisme pemberian akses dengan PADIA harus disusun secara efektif melalui participatory approach agar pengampu pengetahuan tradisional terkait SDG dapat memberikan persetujuan sesuai dengan mandat Protokol Nagoya.

Protokol Nagoya juga memandatkan agar implementasi protokol sesuai dengan  hukum nasional dengan mempertimbangkan hukum adat, protokol dan prosedur yang berkenaan dengan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik yang berlaku di masyarakat (pasal 12). Protokol Nagoya, menjamin pembagian keuntungan yang adil dan merata atas pemanfaatan SDG dan PT terkait SDG di mana pembagian keuntungan seyogyanya dibuat agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat hukum adat dan komunitas lokal.

Dalam rangka ratifikasi Protokol Nagoya dan mempersiapkan pengaturan nasional yang memadai bagi implementasinya di Indonesia diperlukan keterlibatan dan dukungan semua pihak. Masukan yang konstruktif untuk penyusunan pengaturan implementasi Protokol Nagoya di Indonesia sangat diharapkan, termasuk yang terkait dengan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik.

untuk Informasi Lebih Lanjut:
•    Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian LIngkungan Hidup, tlp/Fax: 021-85904923, Email: kehati@menlh.go.id