KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

simpangkadis2.jpgSimpangkatis-Babel, 20 Desember 2006. Bertempat di kolong Beruas, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilaksanakan pengukuhan 300 orang kader ling­kungan dari perutusan komunitas pedesaan tersebar di Pulau Bangka dan Belitung. Sebelum dikukuhkan  melalui 12 orang perutusan kader dilaksanakan penyampaian pernyataaan sikap, antara lain bertekad menjaga kelestarian lingkungan dengan menanam pohon. Para kader lingkungan yang berasal dari  utusan masyarakat petani, nelayan, dan buruh, sebelumnya telah mendapat  pelatihan lingkungan dengan materi peraturan perundangan LH,  edukasi lingkungan, wanatani dan pemberdayaan masyarakat. Pada acara tersebut juga diadakan dialog interaktif yang diikuti oleh Deputi VI mewakili Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ketua DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung, Wakapolda, Wakil Bupati Bangka Tengah, para Camat dan Kepala Desa, serta 2500 undangan lainnya.

simpangkadis3.jpgPada kesempatan dialog itu Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Sudariyono memberi apresiasi terhadap kedudukan dan peran kader lingkungan sebagai mitra pelestari lingkungan pada garda terdepan. Diharapkan dari kader-kader lingkungan yang terlah terbentuk dan terbina,  lahir kader-kader baru. Dengan demikian, laju kerusakan lahan oleh kegiatan  tambang rakyat dapat dihambat, bahkan kerusakan dapat direhabilitasi.

Dari dialog, muncul berbagai keluhan, aspirasi dan laporan menyangkut dampak kegiatan  penambangan rakyat (TI), berupa tambang timah dan  pasir. Lebih dari 6000 kolong bekas  kegiatan  penambangan timah (TI) yang terbengkalai tanpa ada upaya rehabilitasi,  tersebar di Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan  penambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat telah berkembang  tiga ratus tahun yang lalu dan  meningkat hingga saat ini. Hal ini didorong oleh rendahnya harga lada sebagai komoditas andalan daerah ini. Mentalitas masyarakat yang ingin segera mendapatkan hasil usaha, membuat pekerjaan upahan atau bagi hasil  melalui  pola hubungan buruh dan pemilik modal, sulit dihentikan, apalagi belum tersedia  alternatif usaha penggati. Namun demikian, Gubernur menganjurkan sebaiknya kegiatan ini mengacu pada peraturan perundangan, seperti pengendalian dampak lingkungan dan memperhatikan tata ruang.

simpangkadis1.jpgAcara ini dirangkaikan dengan kegiatan penanaman  100 pohon dan pembagian bibit pohon produktif sebanyak 3500 pohon, penebaran 5.000 ekor ikan di kolong Beruas, pelepasan 85 ekor burung dan pelanduk.

Sumber:

Asdep Urusan Masyarakat Pedesaan , Deputi VI
Gd. B Lantai 5 Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Jl. D.I. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410
Telp (021) 8520392; Faks. (021) 8580087
E-mail: kalpataru@yahoo.com