KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Ket. Foto: Pada hari ini tanggal 21 Januari 2010, Bapak Menteri Lingkungan Hidup beserta Jajarannya mengadakan dialog
dengan Media Massa, membahas mengenai isu-isu lingkungan. Dialog ini dilaksanakan di Kantor Kementerian LIngkungan
Hidup.

 

KLH, 21 Januari 2010. Kementerian Lingkungan Hidup menekankan pentingnya pendekatan pencegahan kerusakan, pencemaran dan bencana lingkungan. Untuk itu, kegiatan pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dimulai dari tahap perencanaan kegiatan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempersyarakatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai suatu analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau program. Sosialisasi untuk itu akan segera dilakukan, adapun sebagai contoh yang sudah maju adalah program penyelamatan ekosistem Sumatera 2020. Dokumen Roadmap program Sumatera yang merupakan prioritas kerja bersama antara KLH, Depdagri, Dep. PU, dan Dephut serta seluruh gubernur se-Sumatera ini akan diluncurkan pada bulan Februari 2010.

Program di Sumatera ini merupakan salah satu yang akan berkontribusi besar untuk target penurunan emisi 26% pada tahun 2020 dari business as usual atau 41% apabila terdapat dukungan luar negeri. Hal ini seiring dengan hasil COP 15 Kopenhagen atau yang dikenal Copenhagen Accord mempunyai semangat kebersamaan dalam menjaga suhu bumi tidak naik melebihi 2oC. Apbila kita ikuti proses menuju Copenhagen hingga PreCOP yang sesaat sebelum penyelenggaraan COP 15 di Copenhagen, semuanya menunjukkan nuansa pesimis. Dengan adanya lebih dari 100 kepala cegara yang hadir pada COP 15, walaupun tidak mencapai keputusan yang mengikat, Copenhagen Accord ini merupakan hasil optimal dan meletakkan dasar komitmen keputusan pada pertemuan selanjutnya di Meksiko.

Copehagen Accord memuat komitmen negara untuk menyediakan pendanaan USD30 milyar untuk tahun 2010-2012 untuk pendanaan yang seimbang bagi adaptasi dan mitigasi. Perdanaan tersebut ditujukan untuk pengembangan teknologi bersih, adaptasi dari meningkatnya muka air laut, banjir, kekeringan dan badai. Dana adaptasi akan diprioritaskan bagi negara-negara yang dianggap sangat rentan, negara pulau kecil dan negara miskin di Afrika. Untuk aksi mitigasi di negara berkembang yang lebih signifikan, negara maju berkomitmen menyediakan pendanaan hingga tahun 2020 sebesar USD 100 milyar per tahun. Sebagian besar dari dana tersebut akan disalurkan melalui “Copenhagen Green Climate Fund