KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

10-12 Desember 2008 Pusdiklat Serpong – Pusdiklat Kementerian Negara Lingkungan Hidup saat ini sedang menyelenggarakan Diklat Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 10 s.d. 12 Desember 2008, bertempat di Pusdiklat KNLH di Kawasan Serpong. Kegiatan Diklat  Penilaian AMDAL (crash program) merupakan kerja sama Pusdiklat dengan Asisten Deputi Pengkajian Dampak Lingkungan yang didukung secara teknis oleh Danida – Environment Support Program/ Phase 2. 

Diklat bertujuan untuk diadakan dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk memenuhi persyaratan lisensi bagi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota.

Diklat diikuti oleh 25 orang Para Ketua Komisi Penilai AMDAL dari berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia, terutama dari wilayah timur.

Diklat Penilaian AMDAL ini disebut sebagai crash program, karena bersifat khusus. Khusus, karena ditujukan hanya bagi Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota. Selain itu hanya berlangsung selama 3 hari saja.

Materi ajar yang disampaikan sebanyak 32 jam pelajaran (@ 45 menit). Pengajar/nara sumber dan instruktur berasal dari Asdep Pengkajian Dampak Lingkungan dan para Widyaiswara Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Metode yang digunakan dalam penyampaian materi ini  

1. Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar adalah ditetapkannya kewenangan pengelolaan lingkungan sebagai kewenangan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pendelegasian kewenangan pengelolaan lingkungan hidup ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup pada tingkat aplikasi, dimana setiap keputusan pembangunan yang dijalankan di daerah telah mempertimbangkan dan menjadikan aspek lingkungan hidup sebagai bagian integral dari setiap keputusan pembangunan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka Kementeria Negara Lingkungan Hidup telah menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut di bidang AMDAL, yaitu PERMEN LH Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL, dan PERMEN LH Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan segera pula menetapkan setidaknya 19 (sembilan belas) NSPK  di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

2. Kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan Lisensi Komisi Penilai AMDAL. Bagi komisi penilai AMDAL Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan tersebut, kiranya dapat segera mengajukan permohonan lisensi kepada Instansi lingkungan hidup provinsi.

Penetapan lisensi ini ditujukan untuk meningkatkan standar penilaian AMDAL, baik dari sisi prosedur penilaian AMDAL oleh komisi, juga agar kualitas dokumen AMDAL sebagai alat bantu pengambil keputusan menjadi lebih baik.

Melalui forum ini pula, kami mengajak kepada seluruh kabupaten/kota yang belum memenuhi persyaratan lisensi komisi penilai AMDAL agar dapat segera memenuhinya, sehingga pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dapat kita kawal bersama sejak awal melalui NSPK-NSPK tersebut.

Terakhir, Kami sampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kerajaan Denmark, yang telah memberikan bantuan teknis melalui Proyek Danida ESP Phase-2, sehingga pelatihan Penilaian AMDAL Crash Program ini dapat diselenggarakan.