KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Meluasnya tuntutan demokrasi dan persamaan hak dalam berbagai
bidang, mengharuskan pemerintah pada setiap kegiatannya semakin banyak melibatkan
masyarakat. Diantara bentuk keterlibatan tersebut adalah hubungan kemitraan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kemitraan ini kemudian dikenal dengan
istilah governance.

Govarnance dalam implementasinya melibatkan berbagai komponen
yang mencakup lembaga pemerintahan, lembaga politik, sektor swasta dan masyarakat
madani (civil society). Dengan demikian good governance merupakan sistim kepemerintahan
yang aspiratif dan dijalankan melalui basis kemitraan antara pemerintah dengan
masyarakat. Dalam posisi yang demikian itu, masyarakat memiliki saluran aspirasi
yang efektif, memiliki hak legal yang jelas, terdorong secara sadar melaksanakan
kewajiban dan menuntut hak-haknya, serta mempunyai jembatan yang dapat menengahi
berbagai perbedaan dan kepentingan mereka

Guna mencapai kondisi demikian, sangat diperlukan komitmen,
kemampuan dan kemauan berbagai komponen, baik pemerintah, masyarakat maupun
sektor swasta, baik secara perorangan maupun kelompok, serta unsur-unsur yang
berada di dalam tiga pilar penyelenggara negara yakni eksekutif, legislatif
dan yudikatif.

Pencapaian Good Governance memerlukan 6 (enam) prasyarat, yaitu
:
1. Lembaga perwakilan yang mampu menjalankan fungsi sebagai legislator dan kontrol
yang efektif.
2. Peradilan yang independen (mandiri, bersih dan profesional)
3. Aparatur pemerintah yang profesional dan memiliki integritas
4. Desentralisasi yang demokratis
5. Masyarakat sipil yang kuat, dan
6. Mekanisme resolusi konflik yang efektif.

Good Governance sudah semestinya diterapkan pada semua sektor
kepemerintahan, termasuk sektor lingkungan hidup. Mengacu pada prasyarat diatas,
maka salah satu prasyarat yang mesti diwujudkan dalam pengelolaan dan pelestarian
lingkungan hidup yang efektif adalah kepemerintahan lingkungan hidup yang baik.
Dalam bidang lingkungan hidup hal tersebut dirumuskan dengan paradigma baru
“Good Enviromental Governance (GEG)”. Paradigama GEG merupakan bagian
penting dari upaya pencapaian Good Governance itu sendiri. Good Enviromental
Governance (GEG) kemudian diperkenalkan ke masyarakat luas melalui istilah Tata
Praja Lingkungan.

Tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (Good Enviromental
Governance) tersebut sangat ditentukan oleh komitmen dan partisipasi pemerintah
kota, pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi, DPRD, masyarakat umum, swasta,
asosiasi-asosiasi dan kelompok strategis dalam masyarakat.

Kegiatan yang akan dilakukan ini menitikberatkan untuk mengajak
dan memperkuat komitmen dan partisipasi dari kalangan swasta, khususnya media
cetak dan elektronik. Kalangan media merupakan kelompok strategis yang mampu
secara cepat dan efektif mengkomunikasikan berbagai pesan, gagasan dan kegiatan,
termasuk masalah pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan Tata Praja Lingkungan
(GEG). Kemampuan kalangan media cetak maupun elektronik dalam mencari sumber,
menggali, merekam, mengemas dan memenyebarluaskan pesan-pesan serta membentuk
opini umum, diharapkan dapat membantu proses percepatan tersosialisasinya program
GEG di masyarakat luas dan pemerintah daerah di seluruh tanah air.

TUJUAN

a. Meningkatkan pemahaman, wawasan dan keterampilan media cetak
dan elektronik mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
b. Tersosialisasinya program GEG (Good Enviromental Governance/Tata Praja Lingkungan)
di kalangan media cetak/elektoronik dan masyarakat luas.

SASARAN

a. Para peserta, khususnya media cetak dan elektronik, mampu
mengkomunikasikan melalui lisan dan atau tulisan masalah-masalah pengelolaan
lingkungan hidup dan program GEG dengan baik, benar dan tepat sasaran.
b. Meningkatnya komitmen, pemahaman dan kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam
pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (GEG).

BENTUK ACARA

Bentuk acara adalah Diskusi Interaktif dengan sejumlah nara
sumber dari berbagai latar belakang profesi dan keahlian dengan tema pembicaraan
masalah pengelolaan lingkungan hidup dan pewujudan Tata Praja Lingkungan (GEG).

WAKTU DAN TEMPAT

Pelaksanaan acara berlangsung setengah hari, insya Alah pada
hari Jum’at tanggal 19 Juni 2003 jam 13.00 s.d. 17.30 wib, bertempat di
Jakarta Convention Center (JCC) Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan.

PESERTA

Peserta yang mengikuti acara diskusi interaktif ini berjumlah
kurang lebih 100 (seratus) orang, terdiri dari unsur:
– Aparat Pemda Kabupaten/Kota bidang terkait
– Media massa baik cetak maupun elektronik
– LSM, Perguruan Tinggi, mahasiswa dan pelajar
– Masyarakat umum.

NARA SUMBER DAN MODERATOR

Acara diskusi interaktif ini akan menampilkan sebanyak 12 (dua belas) orang
Nara Sumber, terdiri dari unsur Pakar, Pemerintah Pusat dan Daerah, Legislatif
Pusat dan Daerah, Masyarakat/LSM, Public Figure dan Pers, sebagai berikut
:

.Moderator : Dewi Hughes

Nara Sumber :

  1. Unsur Pakar : Prof. Ir. Johan Silas (Pakar Perkotaan, ITS Surabaya)
  2. Unsur Pemerintah : Ir. Mohd. Gempur Adnan (Deputi II KLH), Ir. Arie D.D.
    Djoekardi (Deputi II KLH), Drs. H. Dadang Kafrawi, M.Si (Walikota Jakarta
    Selatan)
  3. Unsur Legislatif : Dr.Ir. Irwan Prayitno (Ketua Komisi VIII DPR RI)
  4. Masyarakat/LSM : Ibu Harinni Bambang Wahono (LSM Banjarsari Jak-Sel),
    Wicaksono Sarosa, Ph. D. (Dir. Eksekutif URDI)
  5. Public Figure : Marisa Haque (Artis dan Presenter).
  6. Unsur Pers : Dahlan Iskan (CEO Jawa Pos Group/Media Cetak), Ira Kusno
    (Presenter SCTV / Media Elektronik
  7. Pengusaha: Benny Soetrisno (Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia)

    Susunan Acara (Kamis, 19 Juni 2003):
    Pukul : 13.00 – 13.30 : Registrasi peserta
    13.30 – 14.00 : Pembukaan & Keynote Speaker
    14.00 – 15.30 : Presentasi/paparan
    15.30 – 16.00 : Coffe Break
    16.00 – 17.30 : Diskusi tanya jawab peserta
    — 17.30– : Penutup

    Untuk Info dan kontak lebih lanjut;
    Telp: (021) 85904933 Hp. 0815-9973.486 (Yasrif Y. Tambusai).