KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Badan Tenaga Nuklir Nasional mengadakan sosialisasi pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada hari Kamis, 23 Nopember 2006.

Arnold Y. Soetrisno, Kepala Pusat Pengembangan Energi Nuklir – Badan Tenaga Atom  Nasional (BATAN) mengatakan bahwa sebagai dasar pelaksanaan proyek ini adalah Undang-undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Tujuan kebijakan energi nasional ini adalah untuk mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri, dengan sasaran tercapainya elastisitas energi pada tahun 2025, serta terwujudnya energi yang optimal. Diharapkan pada tahun 2025 peranan masing-masing jenis energi terhadap konsumsi energi nasional Perbedaan utama antara PLTN dengan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) konvensional adalah terletak pada pemanfaatan bahan bakar yang digunakan untuk menguapkan air. Kebanyakan PLTN saat menggunakan Uranium sebagai bahan bakarnya, sedangkan PLT konvensional untuk menghasilkan panas menggunakan bahan bakar berupa minyak, gas alam, batubara (energi fosil).

Perbandingan kebutuhan bahan bakar untuk pembangkit listrik sebesar 1000 MWe yang mempunyai efisiensi kapasitas 75 %, maka per tahunnya akan diperlukan bahan bakar: batubara 2.100.000 ton, minyak bakar 10.000.000 barel, gas alam 64.000.000.000 kaki kubik, 25.000 hektar luas tanah untuk PLTS, sedangkan bahan bakar uranium hanya 33 ton bundel.

Teknologi PLTN menggunakan kubah reaktor, ini  berbeda dengan di Chernobyl yang tidak menggunakan kubah reaktor sehingga reaksi positif dan uap yang menimbulkan ledakan. Dalam biaya pembangkitan tenaga nuklir disediakan 5% untuk pengelolaan limbah.

Beberapa isu yang muncul dalam diskusi antara lain: dari energi baru dan terbarukan lainnya sebesar 5% termasuk dari PLTN.

  1. Fenomena pro dan kontra pemanfaatan nuklir untuk PLTN, namun setelah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional jarang terjadi karena sudah ada kejelasan tugas dan fungsi lembaga yang membidanginya dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

  2. Pengelolaan limbah masih belum jelas karena Amerika Serikat yang telah lama mengoperasikan 103 PLTN masih belum memiliki penyimpanan limbahnya.

  3. Penyediaan bahan baku uranium lebih baik diimpor karena akan lebih murah dan aman. Sedangkan bila uranium diambil dari dalam negeri akan banyak menimbulkan masalah lingkungan seperti pertambangan yang tidak terkendali.  

    Informasi:
    Pusat Pengembangan Energi Nuklir – BATAN
    Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan
    Jakarta
    Tel. 021-5251109
    E-mail: humas@batan.go.id