KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Hanya dalam kurun waktu dua tahun sejak menandatangani Protokol Nagoya pada tanggal 11 Mei 2011, akhirnya Indonesia segera meratifikasi Protokol Nagoya mengikuti 15 negara lain yang telah meratifikasi dan menjadi negara Pihak dari Protokol ini. Sampai saat ini, 92 negara yang telah menandatangani Protokol Nagoya dan 16 negara termasuk Indonesia telah meratifikasinya. Sesuai dengan Pasal 33, Protokol Nagoya akan berlaku pada hari ke-90 setelah diterimanya instrument of ratification, acceptance atau approval ke-50 oleh Sekretaris Jenderal PBB sehingga masih memerlukan 34 ratifikasi lagi agar Protokol Nagoya dapat diberlakukan.

Berbeda dengan Protokol Nagoya, setelah hampir lima belas tahun sejak penandatanganan, akhirnya Indonesia akan segera meratifikasi Konvensi Rotterdam mengikuti 152 negara lain yang telah meratifikasinya, dan menjadi negara Pihak dari Konvensi ini sehingga Indonesia akan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara-negara yang telah menjadi anggota Konvensi Rotterdam.

Pada tanggal 11 April 2013 Sidang Paripurna DPR-RI memutuskan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati dan RUU tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional.

Pada saat Pandangan Mini Fraksi pada tanggal 8 April 2013, delapan fraksi di Komisi VII DPR-RI yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Gerakan Indonesia Raya dan  Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat telah memberikan pandangan akhir yang menyetujui usulan Pemerintah untuk meratifikasi Protokol Nagoya dan Konvensi Rotterdam. Hanya saja Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang belum menyetujui ratifikasi Protokol Nagoya walaupun menyetujui ratifikasi Konvensi Rotterdam. Pada kesempatan tersebut, kedua RUU ditandatangani oleh fraksi-fraksi disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, yang turut pula membubuhkan tanda tangan bersama para pimpinan Komisi VII DPR-RI.

Pengesahan Protokol Nagoya merupakan langkah awal yang baik, yang akan memberikan landasan pengaturan bagi pemanfaatan sumber daya genetik serta pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik di Indonesia. Momentum pengesahan RUU ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia merupakan salah satu negara terkaya ketiga di dunia atas sumber daya genetik dan merupakan negara terkaya nomor satu di dunia apabila kekayaan keanekaragaman hayati laut diperhitungkan.

Secara umum pengaturan di dalam Protokol Nagoya mempunyai maksud dan tujuan antara lain:

1. Memberikan akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, termasuk pemanfaatan atau komersialisasinya serta produk turunannya (derivative);

2. akses terhadap sumber daya genetik tersebut tetap mengedepankan kedaulatan negara dan disesuaikan dengan hukum nasional dengan berlandaskan prinsip prior informed consent (PIC) dengan pemilik atau penyedia sumber daya genetik; dan

3. mencegah pencurian sumber daya genetik (biopiracy).

Pengesahan Protokol Nagoya merupakan tahap awal menuju keanggotaan Indonesia sebagai negara Pihak pada Protokol Nagoya. Manfaat yang dapat diperoleh dari keanggotaan ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam dan kedaulatan negara atas pengaturan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, sejalan dengan Pasal 33 dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Mencegah pencurian (biopiracy) dan pemanfaatan tidak sah (illegal utilization) terhadap keanekaragaman hayati;

3. Menjamin pembagian keuntungan (finansial maupun non-finansial) yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik kepada pemilik atau penyedia sumber daya genetik; dan

4. Menciptakan peluang untuk akses alih teknologi pada kegiatan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut pengesahan Protokol Nagoya ini, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyusun RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik.

Adapun pengesahan Konvensi Rotterdam merupakan bukti nyata keseriusan dan ketegasan posisi Indonesia dalam menggalang kerja sama global untuk mengawasi perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu. Hal ini juga merupakan langkah awal menuju keanggotaan Indonesia sebagai negara Pihak pada Konvensi Rotterdam.

Secara umum pengaturan di dalam Konvensi Rotterdam mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama antarnegara dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu. Hal ini  untuk melindungi lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta meningkatkan penggunaan bahan kimia yang ramah lingkungan. Upaya kerja sama antanegara dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu tersebut dilakukan melalui pertukaran informasi dan proses pengambilan keputusan ekspor dan impor.

Sebagai negara Pihak, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh pemerintah Indonesia dalam Konvensi ini antara lain:

1. melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu melalui pengaturan prosedur persetujuan atas dasar informasi awal atau PIC. Hal ini dilakukan agar Indonesia terhindar dari penggunaan yang berlebihan dan menjadi sasaran dumping bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang telah dilarang di negara lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta terganggunya kesehatan masyarakat Indonesia;

2.  memperkuat regulasi dan kebijakan nasional terkait pengawasan dan prosedur perdagangan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu;

3. memperoleh akses untuk melakukan pertukaran informasi secara mudah mengenai bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang dilarang dan yang dibatasi dari sesama negara Pihak;

4. memperoleh peluang kerja sama dalam hal pendanaan dan alih teknologi untuk pengembangan infrastruktur dan kapasitas pelaksanaan konvensi; dan

5. menggalang kerja sama internasional untuk mencegah dan mengawasi perdagangan ilegal bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu.

Pemerintah Indonesia telah siap untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Konvensi Rotterdam. Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan perangkat peraturan, kelembagaan dan sistem manajemen guna pelaksanaan isi konvensi tersebut. Dari sisi regulasi nasional, Indonesia sudah mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Organik Polutan yang Persisten)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; dan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida.

Dari sisi kelembagaan dan sistem manajemen, Pemerintah telah menerapkan prosedur baku ekspor-impor bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang diatur berdasarkan PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam pelaksanaan prosedur baku tersebut, instansi pemerintah yang terlibat antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Bea dan Cukai, dan Badan POM.

Adapun sistem registrasi impor bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu  telah dilaksanakan secara terintegrasi melalui system online Indonesia National Single Window (INSW). Dengan demikian, Pengesahan Konvensi Rotterdam secara teknis dan ekonomis tidak akan mempengaruhi berjalannya dunia industri khususnya dalam praktik ekspor-impor bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu.

Namun demikian, Pemerintah akan terus berupaya menyempurnakan sistem manajemen, kebijakan regulasi, kelembagaan dan infrastruktur lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan Konvensi Rotterdam ini.***

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Gedung A Lt. V Kementerian Lingkungan Hidup Jalan D.I. Panjaitan Kav.24 Jakarta Timur Telepon/faksimili (021-8517185) e-mail: yazidnurhuda@gmail.com