KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, SUAR – Hampir bisa dipastikan Indonesia akan menjadi peserta Penemuan Para Pihak ke 3 Konvensi Stockholm bulan Mei mendatang. Sebab pada pertemuan antara pemerintah dan DPR, semua telah mendukung ratifikasi konvensi tersebut. "Paling lambat sebulan lagi, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Stockholm, dan tentu Indonesia akan ikut hadir pada COP (Confrence Of Parties) ke 3" mendatang, "tegas Dr. Hendri Bastaman, Deputi VI Menteri Negara Lingkungan Negara Lingkungan Hidup Bidang Komunikasi Lingkungan & Pemberdayaan Masyarakat, Jumat (6/2) di ruang kerjanya.

Konvensi Stockholm atau lengkapnya "Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutans (POPs)" adalah kesepakatan lingkungan global yang dikembangkan oleh UNEP (United Nations Environtmenal Programme) sejak 23 Mei 2001 untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak buruk Pencemar Organik yang Presisten.

Kalau pun ada anggota DPR menghendaki penundaan, itu pendapat pribadi, bukan sikap institusi. Effendi Simbolon, anggota Fraksi PDIP memang menghendaki penundaan ratifikasi Konvensi Stockholm, hingga seusai pemilihan umum dan pemilihan presiden. Sebab dikuatirkan akan diklaim sebagai keberhasilan yang memberikan nilai lebih kepada pemerintah sekarang.

"Ratifikasi Konvensi Stockholm jangan sampai menjadi alat tambah nilai rapor calon presiden siapa pun. Meskipun fraksi memerintahkan setuju ratifikasi, saya minta diundur setelah pilpres," kata Effendi Simbolon, anggota Fraksi PDIP (Kompas 5 Pebruari 2009).

Berbagai kalangan, menyayangkan keinginan anggota DPR yang terkesan lebih mengutamakan kepentingan politik sesaat, tanpa memandang kepentingan bangsa yang lebih besar. Rekannya sesama satu fraksi pun ikut menyayangkan pernyataan tersebut.

"Effendi keliru. Wewenang ratifikasi ada pada pemerintah, DPR cuma memberikan persetujuan atau menolak," ujar anggota Fraksi PDIP yang duduk di Komisi III DPR.

Sesungguhnya, berbagai upaya telah dilakukan agar Indonesia dapat meratifikasi konvensi internasional ini. Setahun silam, misalnya, Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah meluncurkan dokumen Rencana Pelaksanaan Nasional (National Implementation Plan) tentang Pengurangan dan Penghapusan POPs, kepada publik.

Bahkan sejak pada tahun 2002, telah dilakukan pemantauan dan inventarisasi POPs di tiga belas lokasi yang menunjukkan bahwa residu senyawa POPs dan organoklorin (OCS) terdeteksi ada di lingkungan yakni pada air dan tanah.

Sebagai kesepakatan internasional, sebagian besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menandatangani Konvensi Stockholm. Bahkan, menurut perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang pengembangan organisasi Industri, Imran Farooqie, di Asia tinggal tiga negara yang belum menandatanganinya, yakni, India, Malaysia dan Indonesia.

Pencemar Organik Presisten
Setahun silam, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Rachmat Witoelar telah mengingatkan akan ancaman pencemar organik yang presisten atau Persistent Organic Pollutants (POPs), yang sudah cukup serius di negeri ini. POPs itu tidak ditemukan di alam, tapi merupakan produk tak disengaja atau produk sampingan dari kegiatan industri. Selama ini dikenal 12 bahan POPs yakni, Aldrin, Cholordane, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Mirex, Toxaphene, Hexachlorbenzene (HCB), Polichlorinated Biphenyl (PCB), Dioxins, dan Furans.

Bahan-bahan itu patut diwaspadai karena sifatnya presisten, artinya sulit terurai jika terlepas di udara, tanah dan organisms hidup. Sifatnya sulit larut dalam air, tapi mudah larut dalam lemak sehingga dapat terakumulasi dalam jaringan lemak makhluk hidup. Konsentrasinya dapat meningkat antara lain melalui rantai makanan. Bahan-bahan POPs berpotensi merugikan manusia dan makhluk hidup, meskipun pada konsentrasi yang sangat rendah karena sifat bioakumulasinya. Dan lebih berbahaya, POPs dapat berpindah secara global, karena mudah menguap dan terbawa ke udara sehingga menyebar jauh dan kembali ke bumi.

Sumber POPs antara lain bahan kimia industri, pembakaran tak sempurna, dan obat anti hama pada sektor pertanian. Sifat POPs yang tidak mudah terurai melalui proses kimia, fisika dan biologi menyebabkan terjadi akumulasi organik pencemar sehingga mengancam kesehatan manusia dan lingkungan. Terjadi mutasi gen, penyakit kanker dan cacat, adalah salah satu dampak dari akumulasi pencemar organik tersebut.

Manfaat Ratifikasi Konvensi Stockholm
Dengan meratifikasi Konvensi Stockholm, maka akan ada sejumlah manfaat diperoleh Indonesia dalam mengatasi ancaman POPs. Antara lain akan memperoleh fasilitas, baik dalam pengembangan rencana implementasi nasional yang sudah ada, maupun bagi pengembangan kapasitas untuk mengurangi, melenyapkan dan menghindari produk dan penggunaan POPs.

Manfaat lain yang bila diperoleh dengan meratifikasi Konvensi Stockholm adalah terbuka kesempatan menggalang kerjasama secara global dan nasional dalam melindungi lingkungan hidup dan kesehatan manusia, memperoleh bantuan finansial dalam pengelolaan POPs, serta bantuan fasilitas bagi pengembangan sistem pengelolaan POPs secara komprehensif dan integratif. Paulus Londo

Sumber:
Koran Akar Rumput
10-16 Februari 2009