KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

MATARAM, SUAR- "Pemanasan global dan perubahan iklim yang terus meningkat dewasa ini berpengaruh besar bagi kehidupan manusia, bahkan dapat menghancurkan ekosistem dunia sehingga mengancam eksistensi kehidupan manusia. Dampak perubahan iklim yang kian memperburuk kondisi lingkungan hidup mengharuskan kita mengubah paradigma pembangunan, dengan mensinergikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, "tegas Menteri Negara Lingkungan Hidup Prof. (Hon) Ir. Rachmat Witoelar saat membuka "lokakarya Peningkatan Peran Pemerintah Daerah, Calon Anggota Legislatif. Para Pimpinan Pondok Pesantren, Komunitas Perempuan dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, " di Hotel Grand Legi Mataram, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu silam.

karena itu, lanjut Rachmat Witoelar, konsep pembangunan ekonomi harus seiring dengan pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ini penting demi terjaminnya keberlangsungan pembangunan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Terjasinya pergantian anggota DPRD, setelah Pemilu 2009 diharapkan lebih meningkatkan dukungan Kaukus Lingkungan Legislatif terhadap kebijakan pembangunan yang berpihak kepada lingkungan hidup. Saat ini sudah terbentuk 20 forum Kaukus Lingkungan Legislatif, yang meliputi 88 DPRD kota/kabupaten. Di provinsi Nusa Tenggara Barat Kaukus Lingkungan Legislatif sudah terbentuk di kota Mataram,Kab Lombok Tengah dan Kab. Lombok Barat.

Sementara mengenai peran pondok pesantren, menurut Rachmat Witoelar, merupakan potensi yang sangat besar untuk ikut aktif dalam pengelolaan lingkungan. Saat ini di Provinsi NTB terdapat 512 pondok pesantren, ini potensi besar karena tujuan dari Eko-Pesantren sangat sejalan dengan ajaran dan nkultur islami yang sangat mengedepankan nilai-nilai keharmonisan dan prilaku ramah lingkungan.

Menanggapi penegasan Menneg LH, Rachmat Witoelar, Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Haji (TGH) M, Zainul Madji, MA menyatakan sangat memahami fenomena global tersebut serta dampaknya, khususnya bagi wilayah Provinsi Nusa tenggara Barat (NTB).

"Provinsi NTB, terdiri dari ratusan pulau kecil dan dua pulau besar diprediksi akan menerima dampak dan pengaruh yang sangat besar dari fenomena perubahan iklim dan pemanasan global. Terlebih dengan kondisi lingkungannya yang terus menurun, seperti hilangnya mata air yang pada tahun 1980-an masih berjumlah 702 titik dan saat ini hanya tinggal 298 titik saja, "M, Zainul Majdi, MA.

Karena itu, lanjut M, Zainul Majdi, MA dalam mengantisipasi dampak dari semakin meningkat dan meluasnya kerusakan lingkungan hidup, keterlibatan 4 pilar yakni, Pemerintah Daerah, Anggota Legislatif, Pondok Pesantren dan kalangan perempuan memiliki peran yang sangat penting dan strategis terutama untuk melakukan upaya-upaya preventif.

Begitu pula pencanangan Program Eco-Pesantren di Provinsi NTB dinilai sangat tepat. Sebab, Pondok Pesantren bagi masyarakat NTB bukan hanya dipandang sebagai institusi pendidikan berbasis islam, tapi lebih dari merupakan pencerminan kearifan lokal (local wisdom), termasuk kearifan memperlakukan lingkungan hidup.

Kaukus Lingkungan Legislatif
Penyelenggaraan lokakarya dengan tema"Peningkatan Peran Legislatif Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," yang diikuti sekitar 130-an calon anggota DPRD dari Kota/Kab di Pulau Lombok dan Sumbawa, bertujuan memberikan pembekalan bagi para calon wakil rakyat agar, setelah dilantik sebagai anggota DPRD dapat menjalankan peran strategis dalam Program Kaukus Lingkungan Hidup yang dicanagkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup di tahun 2004 silam. Kaukus Lingkungan Legislatif adalah suatu wadah/forum bagi anggota legislatif dari berbagai komisi dan fraksi yang memiliki kepedulian dan keberpihakan terhadap lingkungan untuk memperjuangkan kepentingan lingkungan dalam pembangunan.

Untuk membuka wawasan para calon anggota DPRD Prov/Kab/ Kota se Provinsi NTB, materi lokakarya lebih banyak memaparkan berbagai permasalahan lingkungan yang belakangan semakin meningkat. Pemecahan masalah lingkungan tersebut jelas perlu peran aktif para anggota DPRD, karena terkait dengan penentuan kebijakan pembangunan di NTB.

Menurut Menneg LH, Rachmat Witoelar sebagai anggotan DPRD, sudah sepatutnya merasa bersalah jika pada saat mengakhiri masa jabatan, kualitas lingkungan di daerahnya semakin menurun akibat arah kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan kualitas lingkungan. Untuk itu, lokakarya ini menghadirkan para narasumber yang memiliki kompetensi dibidang lingkungan hidup, antara lain DR Henri Bastaman, MES, Deputi Bidang KOmunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Drs Lukman F Mokoginta, MSi, Staf Khusus Menneg LH Bidang Pembangunan dan Pengembangan Wilayah, Ir Nizar Dahlan, MT, Anggota Komisi VII DPR RI, serta Prof Suparto Widjojo, Praktisi dan Pakar Hukum Lingkungan UNAIR.

Lokakarya ini berhasil melahirkan kesepakatan peserta untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Lokakarya yag berlangsung hangat tersebut ditutup oleh Ir Johny P Kusumo, Asisten Deputi Urusan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Eco Pesantren
Selain lokakarya bagi para calon anggota DPR, pada saat berasamaan juga berlangsung lokakarya "eco-pesantren" yang dihadiri perwakilan komunitas pondok pesantren se-Provinsi NTB. Lokakarya ini diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Negara Lingkungan Hidup, PPLH (Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup) Regional Bali Nusa Tenggara dan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi NTB.

Sebagai nara sumber, selain Deputi VI Menteri Negara Lingkungan Hidup, Dr. Henry Bastaman, MES, juga para pejabat pemerintah dan praktisi lingkungan hidup, antara lain K.H. Thonthowi D Musaddad, MA, pemimpin Pondok Pesantren Luhur Al-Wasilah Garut, Tuan Guru Haji (TGH) Safwan Hakim pemimpin pondok pesantren Nurul Hakim, Kediri Lombok Barat.

Upaya menuju terwujudnya Eco-Pesantren di NTB sudah dirintis sejak tahun 2005, yakni melalui Forum Kerjasama Pondok Pesantren (FKSPP) NTB yang bekerjasama dengan Gerbang Emas dan Kehutanan NTB. Beberapa program yang sudah dijalankan antara lain pembangunan sarana pembibitan tanaman oleh pondok pesantren, yang telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Pada tahun 2005, misalnya berhasil tertanam 2.500 batang pohon. Di tahun 2006 setelah lokasi diperluas hingga menjadi 39 lokasi pembibitan telah menghasilkan 7.500 batang pohon, dan di tahun 2007 bertambah menjadi 54 lokasi pembibitan sehingga dapat menghasilkan 10.000 batang bibit pohon.

Disamping itu, Pondok Pesantren Nurul Hakim juga telah memperoleh bantuan mesin pencacah sampah yang sangat membantu pembuatan kompos. Kepada peserta lokakarya juga dijelaskan bahwa 4 Pondok Pesantren di NTB yang mengikuti lomba proposal periode tahun 2008-2009 yang diadakan oleh Kementerian Negara Lingkungan hidup, satu diantaranya berhasil menang yakni Pondok Pesantren Al Ushuluddin NW Ubung dari Lombok Barat NTB yakni untuk kategori Pengembangan Layanan Informasi Lingkungan.

Kepada peserta selain diberikan materi tersebut di atas, diberikan kesempatan mengikuti lomba proposal penyediaan sarana fisik pendukung Eco-Pesantren dan copy VCD cara Pengolahan sampah Organik Di Kebun Karinda. SUAR001/PIL

Sumber :
Media C
etak Suara Akar Rumput
Edisi