KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Denpasar, 12 Mei 2014.  Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara (PPE Bali Nustra) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Regional (Rakoreg) dengan tema “Penguatan Sinergi Basis Data dalam mendukung Ketahanan Lingkungan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara” pada tanggal 12 – 13 Mei 2014. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota, Intansi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Instansi Sektoral Daerah terkait lainnya se-regional Bali dan Nusa Tenggara. Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA beserta Gubernur Bali, I Made Mangku Prastika hadir memberikan Sambutannya.

Rakoreg ini bertujuan untuk (i) evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi lingkungan hidup tahun 2013 – 2014, (ii) melakukan koordinasi dan sinergi basis data pelaksanaan kegiatan tahun 2013 -2014 (iii) menjaring rencana kegiatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 2015 – 2019 untuk mendukung Kinerja Utama Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam Sambutan Pembukaannya, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA menyatakan “Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen mendu-kung percepatan pencapaian sasaran pembangunan dengan memperkuat peran Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE). Saat ini, PPE siap menjadi jembatan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kebijakan pusat di daerah sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang lingkungan hidup dapat dicapai bersama Pemerintah Daerah. Masyarakat telah menunggu perbaikan kualitas lingkungan seperti kualitas air yang bersih, kualitas udara yang sehat, kota yang bebas sampah, serta tuntutan mendasar lainnya.”

Untuk mempercepat tercapainya IKU tersebut, telah ditetapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup sejak tahun 2006. DAK dan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup merupakan dana dan kewenangan KLH yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk Tahun 2014 DAK Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten/kota se- Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp. 44.433.000.000 (empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah), sedangkan Dana Dekonsentrasi untuk Provinsi Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp. 10.333.000.000 (sepuluh milyar tigaratus tigapuluh juta rupiah).

Lanjutnya lagi, “Upaya-upaya tersebut harus dilakukan dengan perencanaan yang kuat dilandasi dengan data yang akurat. Untuk itu, kita perlu bersama-sama melakukan sinergi data, menyatukan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing sehingga pelaksanaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan efektif di semua tingkatan yang akhirnya bermuara pada tercapainya tujuan bersama.”

Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan perlunya pendekatan ekoregion yaitu, pendekatan yang memerhatikan (i) wilayah kesatuan geografi dimana batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna, serta (ii) pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Pendekatan ekoregion ini dapat mencakup dalam satu wilayah administrasi, atau melampaui batas wilayah administrasi, bahkan lintas kepulauan.

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, memiliki karakteristik alam yang sangat unik, khas dan beragam yang terdiri dari 855 pulau utama dan pulau kecil, dengan jumlah 3 Provinsi dan 41 Kabupaten/Kota. Balinusra juga memiliki panjang garis pantai 11,97%, dari total panjang garis pantai wilayah Indonesia. Karakteristik alamnya menyimpan potensi besar sumber daya alam dan lingkungan. Namun di lain pihak, regional ini juga memiliki berbagai masalah lingkungan hidup, baik pencemaran maupun kerusakan.

Di Provinsi Bali, pariwisata sebagai sumber pendapatan utama daerah dan kebanggaan Indonesia, sangat membutuhkan lingkungan yang lestari, bersih, nyaman dan sehat. Pengelolaan sampah, kerusakan kawasan pesisir serta koservasi sumber daya alam harus mendapatkan prioritas utama. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kekayaan sumber daya alam pada kawasan pesisir dan laut serta sumber daya mineral, harus dikelola dengan baik, agar tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan parah yang tidak dapat pulih dalam waktu yang singkat.

Pada Rakoreg ini, dilakukan Penajaman opsi usulan perencanaan kegiatan tahun 2015 dan kesepakatan penetapan prioritas daerah yang diklasifikasikan dalam kategori pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan, dan peningkatan kapasitas dengan membentuk kelompok berdasarkan kepulauan yaitu Kelompok Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Timor, Alor, Rote dan Sabu, Pulau Flores dan Lembata dan Pulau Sumba. Pertemuan ini juga mengangkat Best Practice  Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dengan mempresentasikan: (i) Penanganan Sampah Terpadu (3R dan Bank Sampah) oleh Bupati Badung (ii) Konservasi Ekosistem Pesisir (penetapan Taman Nasional Laut Sawu) oleh Wakil Gubernur NTT  serta (iii) Perlindungan Mata Air (PERMATA) oleh BLH Provinsi NTB

Setelah Rakoreg Bali dan Nusa Tenggara, di ruang yang sama, diselenggarakan pula Rapat Kerja Evaluasi Penerapan Ijin Pembuangan Limbah Cair di Daerah. Materi ini dipandang penting diselenggarakan mengingat Perizinan Pembuangan Limah Cair umumnya masih dipandang sebatas pemenuhan kebutuhan teknis dan bukan merupakan bagian integral dari kebijakan yang dikembangkan daerah dalam menjaga kelestarian sumber air. Penerapan Ijin Pembuangan Limbah Cair di Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Beberapa aspek penting masih terabaikan seperti kinerja IPAL, penggunaan jasa laboratorium yang tepat, serta pemantauan kualitas di sumber air. Penetapan persyaratan izin belum sepenuhnya mempertimbangkan kemudahan atau kejelasan pengawasan izin. Secara umum, kualitas izin pengendalian pencemaran air di daerah masih harus ditingkatkan sehingga dapat menjadi tool yang efektif dalam menjaga kualitas lingkungan.

Informasi lebih lanjut:
Drs. Dasrul Chaniago, MM., ME., MH,
Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali Nusra,
Kementerian Lingkungan Hidup.
Telp/fax: 0361243448