KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Untitled-1Rabu – Jumat / 12 – 14 November 2014 Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mengadakan kegiatan Rapat Kerja Evaluasi (Rakernis) dengan tema Penerapan NSPK PPA di Daerah pada tanggal 12-14 November 2014 di Hotel Merapi Merbabu Yogyakarta. Rakernis dibuka oleh Ir. Sulistyowati, MM selaku Asdep Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa yang dihadiri oleh ± 80 peserta yang berasal dari Institusi Pengelola Lingkungan Kabupaten/Kota di wilayah DAS Bengawan Solo, DAS Brantas, DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Musi dan DAS Barito.

Adapun tujuan penyelenggaraan acara ini adalah menjaring komitmen dan masukan dari pemerintah daerah kabupaten/kota terkait dengan penggunaan Daya Dukung dan Daya Tampung (DTBP) dalam penerbitan izin pembuangan limbah cair dan bimbingan teknis pengenalan aplikasi Qual2k untuk penghitungan DTBP sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air

Hasil dari Rakernis ini adalah evaluasi administrasi dan teknis terhadap muatan IPLC yang telah terbit menunjukkan bahwa Pemberian izin belum maksimal sebagai instrumen dalam pencegahan pencemaran. Hal ini disebabkan karena : a. pemberian IPLC hanya sebagai pelengkap izin bagi industri (diberlakukan lebih sebagai sertifikat), b. pemberian izin tanpa dilakukan dengan evaluasi kinerja pengelolaan air limbah perusahaan. c. izin yang diterbitkan belum menghitung beban yang di hasilkan oleh industri dan d. izin pembuangan air limbah yang diberikan tanpa menghitung daya dukung media penerima

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, Izin harus dapat mengakomodir hal hal sebagai berikut:

  1. pemberian izin pembuangan air limbah bukan sekedar sertifikat tapi dilengkapi dengan persyaratan lain seperti sanksi, larangan, dll
  2. pemberi izin harus sudah dapat menghitung beban pencemaran yang dihasilkan perusahaan
  3. pemberi izin sudah mampu mengevaluasi kinerja kemampuan sarana pengolahan air limbah perusahaan
  4. pemberian izin pembuangan air limbah harus disesuaikan daya dukung media penerima

Diharapkan jika Izin dikeluarkan sesuai dengan peraturan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat : a. Mengontrol dengan mudah industri dalam pembuangan air limbah baik kuantitas maupun kualitas, b. Menghitung beban pencemaran yang dihasilkan oleh perusahaan, c. Melakukan penataan tata ruang bagi kebutuhan industri baru,  d. Mengurangi biaya pemulihan akibat turun/rusaknya badan air penerima air limbah dan e. Mengurangi dampak polusi pencemaran (bahan organik dan anorganik) kedalam badan air penerima.

Pada hari kedua, peserta rakernis dibimbing untuk melakukan penghitungan DTBP dengan metode Qual2k. Hasil dan tindak lanjut kegiatan rakernis ini adalah :

1. Semua Kabupaten/Kota di sepanjang DAS Bengawan Solo, DAS Brantas, DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Musi dan DAS Barito diharapkan dapat :
• Menyusun rencana kerja
• Menetapkan DTBP untuk sungai yang menjadi kewenangannya
• Menerbitkan IPLC sesuai dengan peraturan dan DTBP
• Melakukan evaluasi terhadap IPLC yang telah diterbitkan

2. KLH akan menindaklanjuti pendampingan penghitungan DTBP dan tata cara penyusunan IPLC sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Sumber: Asdep Pengendalian Pencemaran)