KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Menindaklanjuti pertemuan dengan US-EPA pada tanggal 23 Oktober 2012 berkaitan mengenai pengendalian pencemaran industri Sawit, Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan Forum Diskusi  Pengendalian Pencemaran Industri Sawit  pada tanggal 30 Oktober 2012. Tujuan kegiatan ini adalah: 1) Melakukan inventarisasi permasalahan terkait kegiatan pengendalian pencemaran  lingkungan yang ada di industri sawit, dan 2) Mendapatkan masukan terhadap pengaturan mengenai pengendalian dampak dari kegiatan industri sawit.

Sasaran yang diharapkan adalah terinventarisasinya permasalahan terkait kegiatan pengendalian pencemaran  lingkungan yang ada di industri sawit dan tersedianya bahan untuk penyempurnaan pengaturan mengenai pengendalian dampak dari kegiatan industri sawit.

Peserta yang mengikuti acara forum diskusi ini kurang lebih sekitar 40 peserta yang berasal  dari 15 perusahaan. Ke 40 peserta yang di undang terdiri dari perwakilan beberapa industri kelapa sawit  diwilayah sumatera, sulawesi dan kalimantan serta perwakilan dari pihak asosiasi kelapa sawit Indonesia. Pelaksanaan diskusi dibagi dalam tiga kelompok topik pembahasan yaitu topik Pemanfaatan air limbah untuk land aplikasi dan penyiraman bibit, Pengomposan dan pemanfaatan limbah padat serta Pengelolaan air limbah (desain IPAL, methan capture, minyak kotor, recycle dan pembuangan limbah).

Metode pembahasan melingkupi: penyampaian sambutan dan arahan dari Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan terkait dengan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Kegiatan Agroindustri dan Forum Diskusi Kelompok. Forum diskusi, terbagi kedalam 3 kelompok berdasarkan topik dan masing-masing kelompok didampingi para pakar dari perguruan tinggi sebagai nara sumber yaitu: kelompok 1) Pemanfaatan air limbah untuk land aplikasi dan penyiraman bibit didampingi oleh Prof Dr Bambang Hendro dari Universitas Gajah Mada, 2) Pengomposan limbah didampingi Dr Udin Hasanudin dari Universitas Lampung, dan 3) Pengelolaan air limbah (desain IPAL, methan capture, minyak kotor, recycle dan pembuangan limbah) didampingi oleh Prof Tjandra Setiadi Phd dari Institut Teknologi Bandung.

Ringkasan hasil diskusi sehari pembahasan pengendalian pencemaran industri sawit adalah sebagai berikut:

Peraturan yang terkait dengan industry sawit/CPO saat ini masih terbatas pada pengaturan air limbah untuk pembuangan maupun pemanfaatan untuk land application. Padahal dengan semakin berkembangnya kegiatan yang menyertai industri sawit maka sangat diperlukan pengaturan yang komprehensif sehingga rambu-rambu semakin jelas dan dampak negative yang mungkin timbul dapat diminimalisir. Memperhatikan hal tersebut maka Deputi pengedalian Pencemaran Lingkungan cq. Asdep Pengendalian Pencemaran Agroindustri dan USK memandang perlu untuk secepatnya menyusun  peraturan yang komprehensif dan implementatif, sehingga kegiatan-kegiatan yang belum masuk dalam  peraturan yang sudah ada dapat  terakomodasi.

Berdasarkan hal diatas maka untuk itu diperlukan masukan-masukan dari pemerintah daerah, industri, assosiasi dan stakeholder lainnya. Selanjutnya hasil diskusi ini akan dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi  dalam pengambilan kebijakan pengendalian pencemaran industri sawit.

Hasil diskusi dari masing-masing kelompok antara lain :

Kelompok I : Topik Pemanfaatan Air Limbah untuk Land Application (LA) dan Penyiraman Bibit

Pengkajian tidak perlu dilakukan lagi, yang diperlukan adalah rencana kerja yang memuat peta rencanan lokasi LA,  data curah hujan, kedalaman air tanah, permeabilitas,  jenis tanah sebagai persyaratan pengajuan izin. Baku mutu yang ada di dalam kepmen LH No 28 tahun 2003 tetap berlaku dan apabila  ditambahkan minyak lemak harus melalui kajian lebih dulu. Parameter logam berat di pemantauan air limbah dan tanah dihilangkan namun untuk di sumur pantau tetap harus ada. Kedalaman sampling tanah disepakati cukup 0 – 30 cm dan 30 – 60 cm baik untuk sifat kimia tanah maupun fisika tanah dan pengambilannya harus komposit. Pendistribusian air limbah  bisa menggunakan pipa maupun mobil tangki dengan persyaratan khusus. Kedalaman sumur pantau maks 25 m dan kedalaman rorak maks 75 cm. pada saat replanting bisa dilakukan LA jika sudah ada tanamannya apabila belum tidak bisa dan juga tidak perlu lahan cadangan.

Kelompok II : Pengomposan dan Pemanfaatan Limbah Padat

Kegiatan komposting tidak diperlukan perizinan dan dokumen lingkungan tersendiri. Pengomposan harus kongkrit atau pemadatan  dan dilengkapi dengan sumur pantau di areal composting, instalasi pengelolaan lindi (bisa masuk Instalasi Pengolahan Air Limbah) termasuk parit pengaliran lindi di sekeliling lokasi pengomposan Jarak lokasi pengomposan dengan permukiman/badan air harus diatur. Pemakaian tungku bakar diusulkan tetap diperbolehkan namun harus memenuhi persyaratan teknis sesuai Kep. Ka. Bapedal No 205 tahun 1996; yaitu harus mempunyai alat pengendali pencemaran emisi; Pemenuhan Baku mutu emisi sesuai KepmenLH No. 13/1995 Lampiran VB. Pemanfaatan tandan kosong, solid decanter, abu boiler dan slurry Instalasi Pengolahan Air Limbah (hasil pengerukan yang telah di tiriskan dalam kolam penampung) secara langsung diperbolehkan untuk  memperbaiki sifat fisika, biologi dan kimia tanah.  Pemanfaatan fiber, cangkang dan biomas lainnya untuk energi harus memenuhi persyaratan emisi dan ketentuan teknis sesuai peraturan yang ada.

Kelompok III: Pengelolaan air limbah (desain IPAL, methan capture, minyak kotor, recycle dan pembuangan limbah)

Kolam IPAL harus dilengkapi dengan analisa permeabilitas tanah, apabila permeabilitas diatas 15 cm/jam maka kolam IPAL perlu sistem liner/pemadatan/penambahan material lain untuk mengurangi permeabilitas . Penanganan sludge/solid dari IPAL perlu pengaturan dan harus dilengkapi dengan SOP sehingga tidak mencemari lingkungan. Sulitnya memenuhi baku mutu air limbah pembuangan untuk parameter BOD, COD, Nitrogen total perlu ditinjau ulang. Air sisa non proses (blowdown boiler, backwash dll) wajib dikelola dan apabila tidak masuk menjadi satu dengan IPAL maka perlu izin pembuangan tersendiri. Minyak kotor tidak bisa diperjual belikan dengan pihak ketiga yang tidak berbadan hukum. Apabila pihak ketiga berbadan hokum maka harus ada MoU dengan pihak penghasil untuk memperjelas yang bertanggung jawab bila terjadi penyimpangan atau pencemaran. Dokumen delivery order dan surat jalan harus ada.  Perusahaan yang melakukan recycle, tidak perlu pengaturan lagi karena menjadi nilai plus bagi perusahaan. Namun perusahaan harus melakukan pencatatan neraca air. Sedangkan Perusahaan yang melakukan methan capture memerlukan kejelasan  mengenai perlu tidaknya dibuat dokumen lingkungan, serta  skema mengenai  insentif dan disinsentif.

Sumber:
Deputi II  KLH