KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

"Kedepan, Masalah Lingkungan Kian Rumit"
JAKARTA, SUAR – "Dimasa mendatang, permasalahan lingkungan hidup akan semakin berat dan rumit. Hal ini hendaknya menjadi perhatian semua pihak. Sebab perjuangan yang dihadapi tidak hanya terbatas di dalam negeri, tapi juga mencakup berbagai isu lingkungan di dunia internasional." Demikian penegasan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Ir Rachmat Witoelar dalam Forum Diskusi Wartawan Lingkungan Indonesia yang digelar, 13 Oktober 2009 di Jakarta.

Diskusi yang dihadiri oleh puluhan wartawan lingkungan dari berbagai media (cetak dan elektronik) ibukota, juga menghadirkan dua narasumber yakni Tjatur Sapto Edi, pengamat lingkungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setyo Mursidik, Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Universitas Indonesia (PPLUI), serta aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, Sitti Maemunah dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup selama lima tahun dibawah pimpinan Menneg LH, Prof. Ir. Rachmat Witoelar pada dasarnya untuk meletakkan dasar agar perjuangan nasional di bidang lingkungan hidup semakin kuat baik dalam negeri, terlebih di arcs internasional.

Di dalam negeri, dengan terbitnya dua undang-undang baru yakni Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain dapat berfungsi sebagai payung hukum yang cukup memadai dalam memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup, namun disisi lain juga menegaskan akan besarnya beban dan tanggung jawab yang mesti dipikul bersama-sama.

Menurut Rachmat Witoelar, masih banyak agenda pembangunan di bidang lingkungan hidup yang menuntut perhatian dari semua pihak. "Kita bertekad, lingkungan hidup mesti jadi arusutama pembangunan nasional karena menyangkut hari depan kehidupan manusia. Namun kita juga sadar akan kemampuan yang memang masih terbatas. Terutama dalam pendanaan," kata Rachmat Witoelar. Namun, dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup, yang dalam rutin diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir diharapkan dengan dana ini bisa makin memancing keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan.

Dalam tataran internasional, lanjut Rachmat Witoelar, Indonesia cukup mengukir sukses yang dapat dibanggakan. "Dalam isu-isu lingkungan hidup, Indonesia termasuk negara yang menjadi perhatian dunia. Ini antara lain karena keberhasilan Indonesia memfasilitasi negoisasi internasional mengenai isu-isu perubahan iklim. Patut diketahui, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, sempat mengemban jabatan "President" di tiga institusi PBB, yakni selaku President UNEP (United Nations Environment Proggrame), President COP-13 UNFCCC (Institusi Perubahan Iklim PBB) dan President COP-9 Basel Convention (Konvensi PBB tentang lalulintas Limbah B3 antar negara). Selain itu, Indonesia juga telah ikut dalam pertemuan Konvensi Stockholm, seining dengan terbitnya Undang-Undang tentang Bahan Organik Presisten.

Rachmat Witoelar mengaku, berbagai sukses tersebut bukan sematamata prestasi dirinya atau jajaran kementerian yang ia pimpinan, melainkan sukses seluruh bangsa Indonesia dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perjuangan menyelamatkan bumi dari pemanasan global dan perubahan iklim masih akan terus berlanjut. Apalagi Indonesia bertekad memperjuangkan "Bali Road Map" dapat menjadi pedoman bagi masyarakat internasional di berbagai forum dunia. "Ini sudah kita perjuangkan di Konperensi PBB Perubahan Iklim ke 14 di Poznan Polandia dan akan diteruskan di Kopenhagen akhir tahun ini," jelas Rachmat Witoelar.

Belum Berimbang
Menurut Tjatur Sapto Edi, anggota DPR-RI yang juga pemerhati lingkungan dalam lima tahun terakhir memang cukup banyak hasil yang dicapai di bidang lingkungan hidup, namun lingkungan hidup belum menjadi arus utama dalam pembangunan nasional. "Dalam pendanaan, misalnya, alokasi dana untuk lingkungan hidup masih sangat kecil dibanding dengan dana yang disediakan bagi sektor-sektor lain. Masih banyak pihak yang menjadikan lingkungan hidup sebagai isu penting yang patut menjadi priorotas," kata Tjatur Sapta Edi. "Diplomasi lingkungan ke luar negeri memang cukup berhasil. Namun tampak lemah di dalam negeri," lanjut dia.

Pendapat senada juga diutarakan oleh Setyo S Moersidik, pengajar Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Menurut Setyo S Moersidik, dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, Indonesia mengalami paradoks antara kelimpahan sumberdaya alam dan kekayaan bangsa dengan tantangan bencana besar yang harus
dikelola.

Perubahan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lanjut Setyo S Moersidik cukup mendorong penguatan peran Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Namun belum tentu mudah dalam pelaksanaannya. Untuk itu ada beberapa masalah yang harus segera diselesaikan. Antara lain dengan mempertajam kekuatan diplomasi keluar sebagai keberhasilan diplomasi kabinet yang lalu menjadi keberhasilan ganda (keluar dan kedalam). Koordinasi kedalam lebih ditekankan pada kemampuan menegosiasikan peran dan fungsi lintas sektor, termasuk mempengaruhi keputusan departemen/sektor lain di Indonesia.


Sementara Sitti Maemunah justru mempersoalkan masih tingginya tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi di beberapa daerah di tengah klaim keberhasilan pembangunan bidang lingkungan hidup. Diskusi yang dipandu oleh Adianto, wartawan the Jakarta Post ini juga dihadiri sejumlah mahasiswa dan para pejabat di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. ■

Paulus Londo

Sumber:
Koran akar rumput
hal: 5
19-25 Oktober 2009