KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Sejak Oktober 2004, telah dibentuk Forum Anggota DPRD untuk Lingkungan, yang memfokuskan diri pada permasalahan lingkungan Jawa Barat khususnya di Cekungan Bandung, selama satu tahun Forum Lingkungan tersebut telah melakukan berbagai kegiatan yang lebih banyak ditujukan untuk meningkatkan pemahaman Anggotanya atas berbagai permasalahan lingkungan.

Forum DPRD untuk Lingkungan Propinsi Jawa Barat dengan Koordinator Hj. Tetty Kadi Bawono dengan anggota sebanyak 31 orang dari DPRD Propinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Bandung, DPRD Kota Bandung, DPRD Kabupaten Sumedang dan DPRD Kota Cimahi, dari berbagai partai politik lintas fraksi (Golkar, PDIP, PKS, PKB, PAN, PPP, PBB) dan lintas komisi, sejak awal dikonsepkan, Forum akan mendorong adanya inisiatif DPRD untuk menyusun peraturan daerah tentang lingkungan sebagai fungsi legislasi, disamping fungsi anggaran dan pengawasan.

Sejalan dengan peran Forum yang telah disepakati oleh Anggotanya, pada tanggal 16 Nopember 2005 di Ruang Komisi B DPRD Propinsi Jawa Barat, diadakan pertemuan antara Deputi MENLH Bidang Kominikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Forum DPRD untuk Lingkungan Propinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Hj. Tetty Kadi Bawono, membahas rencana inisiatif DPRD untuk perda lingkungan dan isu lingkungan di Jawa Barat, seperti Kawasan Bandung Utara (KBU), rencana bendungan Jatigede; pengelolaan DAS Citarum; Gunung Ceremai; Rancaekek; sampah dan lain-lain.

Harapan pertemuan berkala antara Forum DPRD untuk Lingkungan Jawa Barat dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup, menjadi keinginan Para Anggota Forum, hal tersebut untuk menghilangkan kesenjangan informasi dan komunikasi guna mencari solusi terbaik untuk permasalahan lingkungan di Propinsi Jawa Barat. Dengan demikian upaya bersama menjaga pelestarian lingkungan ditingkat local dapat tercapai melalui tiga jalur : masyarakat yang sadar lingkungan berdaya dalam peran-serta pengambilan keputusan untuk kepentingan umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota melalui Kaukus Lingkungannya yang peka dan paham pada aspirasi masyarakat dan Pemerintah Daerah yang mempu melaksanakan “good environmental governance�.

Disampaikan oleh :
Asisten Deputi Urs. Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan
Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, KLH.