KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Maret 2014 – Hari ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan Forum Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Kepariwisataan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kehutanan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) di Jakarta.  Tujuan dari Forum ini adalah: (1). Mengadopsi skema dan platform pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019. (2). Meningkatkan pemahaman sektor, sinergi program dan rencana aksi dalam penerapan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan di masing-masing sektor. (3). Menyusun cetak biru kegiatan Pariwisata Berkelanjutan Nasional yang mencakup pengembangan standar, verifikasi/sertifikasi dan pelatihan. (4). Membangun dan mengembangkan jejaring sebagai kemitraan dan kelembagaan National Sustainable Tourism Council dan/atau Tourism Stewardship Council agar dapat mengembangkan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata serta memposisikan Indonesia sebagai benchmark pariwisata berkelanjutan secara global yang sesuai dengan standar internasional.

Secara khusus, kegiatan pariwisata dapat dikelola melalui pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam bidang pariwisata yang secara spesifik mencakup:  (a).    Mengembangkan kesadaran dan menguatkan jejaring para pihak dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui pembangunan sosial ekonomi dan pengurangan kemiskinan dengan memfasilitasi kesempatan berusaha bagi masyarakat melalui kegiatan pariwisata; (b). Meminimalkan dampak negatif sosial budaya dan lingkungan dari pengembangan pariwisata sekaligus meningkatkan peran pariwisata dalam konservasi alam dan pelestarian warisan budaya.

Kementerian Lingkungan Hidup menyambut baik adanya Forum ini, Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH, Dr. Henry Bastaman, MES, menyatakan “Kementerian Lingkungan Hidup saat ini telah mengembangkan program kegiatan yang mendukung pariwisata berkelanjutan yaitu pembinaan penerapan produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan di industri jasa perhotelan (Pedoman Eco-Hotel). Kami mengharapkan dengan adanya pedoman produksi bersih ini dapat menjadi salah satu investasi kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendukung perwujudan pariwisata berkelanjutan. Untuk selanjutnya kami juga mengharapkan agar dapat mengembangkan bersama kegiatan-kegiatan yang menunjang pariwisata berkelanjutan”.

Di tingkat internasional, aksi penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production/SCP) dilakukan secara terkoordinasi melalui the 10 Year Framework of Programme (10 YFP) dengan Sekretariat: United Nations Environment Programme (UNEP). The United Nations General Assembly telah menunjuk Board of 10YFP, dengan Indonesia mendapat kehormatan sebagai Co-Chair dari Board of 10YFP.

Pada Hari Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni 2013, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama BAPPENAS telah meluncurkan Kerangka Kerja 10 Tahun Penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia (“10Y SCP Indonesia”). Indonesia merupakan negara pertama yang mengeluarkan Kerangka Kerja tersebut setelah Konferensi Rio+20 tahun 2012. Kerangka Kerja memuat peta jalan Indonesia dalam periode 2013 – 2023 untuk penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan dalam agenda pembangunan nasional dan aksi nyata di masyarakat. KLH mendorong beberapa aksi nyata “Quick Wins SCP” yang menjangkau masyarakat, antara lain: “Green Building”, “Green Procurement”, “Green Industry”, “Green Tourism”, dan Pengelolaan Sampah.

Guna mendukung berbagai aksi nyata penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia, beberapa instrumen kebijakan dan program teknis telah dikembangkan oleh KLH seperti Produksi Bersih, Teknologi Ramah Lingkungan, Analisis dampak lingkungan sepanjang daur hidup barang/jasa, kriteria dan sertifikasi ekolabel untuk barang/jasa ramah lingkungan, pengadaaan barang dan jasa ramah lingkungan oleh Pemerintah, dan lain-lain.

KLH juga mengalang kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain dengan Perjanjian Kerjasama dengan KADIN tentang Penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan. Untuk peningkatan kerjasama antara Kementerian dan Lembaga Pemerintah dalam penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, saat ini KLH bersama BAPPENAS sedang menyusun program nasional lintas bidang penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan dalam RPJMN 2015 – 2019. Melalui RPJMN 2015 – 2019 banyak kerjasama dan sinergi sasaran yang dapat kita capai bersama antar Kementerian/Lembaga dan dengan seluruh pemangku kepentingan yang berskala masif untuk menuju pembangunan berkelanjutan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari E. Pangestu dalam Sambutannya menyampaikan “Kita perlu menetapkan target dan merancang konsep pembangunan pariwisata yang mengadopsi makna pembangunan berkelanjutan yang memiliki dampak postif, menguntungkan masyarakat setempat (inklusif) dan meminimalkan dampak negatif sosial, budaya dan lingkungan. Forum hari ini merupakan langkah ke arah itu terkait aspek lingkungan hidup dan konservasi alam.” Berbagai rencana aksi akan dirumuskan dalam jangka pendek, menengah dan panjang dengan melibatkan jaringan kerjasama di dalam dan luar negeri seperti pembentukan wadah Sustainable Toursm Council/Tourism Stewardship Council di Indonesia.

Informasi lebih lanjut:
Dr. Henry Bastaman, MES,
Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan
dan Peningkatan Kapasitas
KLH, Tlp/Fax (021) 85904931,
email: humaslh@gmail.com