KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Pada hari Jumat, 30 Januari 2004, di Cepu, telah dideklarasikan pembentukan Environmental Parliament Watch bagi kota-kota se-eks Karesidenan Pati (Blora, Kudus, Rembang, Jepara, dan Pati). EPW tersebut terdiri dari unsur-unsur Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, dan Media Massa.

Pada kesempatan itu, Deputi Kepala Bidang Pengembangan Peran Masyarakat, Ir. Arie D.D. Djoekardi, MA menyampaikan pokok-pokok konsep kebijakan Parliament Watch Lingkungan Hidup KLH, yaitu misi pembentukannya yang diharapkan dapat membuat pressure masyarakat terhadap legislatif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan lingkungan hidup konkrit dan kuat. Konsep operasional PW dijabarkan lebih lanjut oleh Asdep Urusan Antar Lembaga Masyarakat, Drs. Widodo Sambodo, MS.

Keberadaan PW merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas dalam rangka mendorong inisiatif dan partisipasi warga masyarakat dan lembaga legislatif dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan. Peran PW adalah mengembangkan potensi keswadayaan masyarakat serta menjadikan anggota DPR/DPRD memiliki kepekaan dalam memperjuangkan tuntutan masyarakat, khususnya lingkungan hidup yang baik, sehat dan serasi serta kelestarian sumber daya alam.

Pembentukan PW tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, mantan anggota dewan, dan pakar lingkungan hidup se eks-Karesidenan Pati beserta Pemda Kab. Blora.

Informasi lebih lanjut :
Asisten Deputi Urusan Kerjasama Antar Lembaga Masyarakat
Jl. DI Panjaitan Kav. 24, Gd. B Lt. 5
Jakarta Timur
Telp/Fax : (021) 85904919/8580087